Suaradermayu.com – Sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Dedi Mulyadi langsung menggebrak panggung kebijakan publik, terutama di sektor pendidikan.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas dan penuh terobosan. Berbagai langkah kontroversial dan progresif digulirkan dengan tujuan membentuk generasi muda Jawa Barat yang berkualitas.
Baca Juga : Dedi Mulyadi Hapus PR, Siswa Wajib Masuk Sekolah Pagi!
Empat kebijakan besar telah diumumkan dalam kurun waktu kurang dari empat bulan: larangan study tour, pemberlakuan jam malam bagi pelajar, percepatan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB, serta wacana penghapusan pekerjaan rumah (PR). Keempat langkah ini menjadi sorotan media dan masyarakat karena dinilai menyentuh langsung kehidupan sehari-hari pelajar dan orang tua.
Gebrakan pertama Gubernur Dedi adalah melarang kegiatan study tour ke luar kota. Larangan ini resmi tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025. Dedi menilai bahwa kegiatan study tour selama ini telah menyimpang dari tujuan awal sebagai sarana edukatif.
Baca Juga : Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dorong Sekolah Hanya Senin-Jumat, Masuk Pukul 06.00 Pagi
“Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik yang dibungkus dengan study tour. Ini berdampak pada penambahan beban ekonomi orang tua,” ujar Dedi dalam konferensi pers.
Sebagai solusi, Dedi mendorong pelaksanaan wisata edukatif lokal yang lebih murah dan bermakna, seperti kunjungan ke desa wisata, sentra UMKM, atau kegiatan berbasis inovasi seperti pengelolaan sampah, pertanian organik, hingga eksplorasi dunia usaha.
Langkah selanjutnya adalah pemberlakuan pembatasan aktivitas malam bagi peserta didik. Aturan ini tertuang dalam SE Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/DISDIK tertanggal 23 Mei 2025, yang melarang pelajar keluar rumah antara pukul 21.00 hingga 04.00 WIB kecuali untuk kondisi darurat dan keperluan penting yang disertai izin orang tua.
“Kebijakan ini merupakan bagian dari program pembentukan karakter generasi Panca Waluya. Kita ingin anak-anak Jawa Barat tumbuh menjadi pribadi yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer,” jelas Dedi.
Baca Juga : Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Bareskrim karena Kirim Anak ke Barak
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi orang tua murid yang menyambut baik upaya menjaga anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan malam.
Tak berhenti di situ, Dedi Mulyadi juga merevisi jam masuk sekolah. Melalui SE Nomor: 58/PK.03/DISDIK, ia menetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 06.30 WIB. Perubahan ini akan berlaku mulai tahun ajaran 2025/2026 untuk semua jenjang pendidikan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa meskipun jam belajar dimajukan, total jam efektif per minggu tetap mengacu pada Permendikbud. Sekolah hanya akan aktif dari Senin hingga Jumat, dengan akhir pekan sebagai hari libur.
“Langkah ini bertujuan agar siswa lebih disiplin, serta mengoptimalkan jam produktif pagi hari yang cenderung lebih fokus untuk belajar,” tutur Herman.
Namun kebijakan ini juga menuai kritik dari beberapa orang tua dan pengamat pendidikan yang menilai kesiapan infrastruktur dan transportasi masih menjadi tantangan.
Baca Juga : Pidato Dedi Mulyadi Dinilai Abaikan Peran Pesantren, DPRD Jabar: Jangan Lupakan Amanat Leluhur!
Gebrakan terbaru datang pada 4 Juni 2025, ketika Dedi menggulirkan wacana penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa. Kebijakan ini, menurutnya, berkorelasi dengan aturan jam malam dan percepatan jam masuk sekolah.
“Segala urusan belajar harus selesai di sekolah. Di rumah, anak-anak istirahat, baca buku, bantu orang tua, dan olahraga. Tidak boleh membawa beban tugas ke rumah,” tegas Dedi.
Menurutnya, PR justru menjadi tekanan tambahan bagi anak-anak yang sudah lelah belajar seharian di sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin membentuk ekosistem pendidikan yang tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga memperhatikan keseimbangan kehidupan anak di rumah.
Kebijakan pendidikan Dedi Mulyadi memang memunculkan polemik. Sebagian menyebutnya sebagai langkah progresif dan berani untuk merombak sistem pendidikan yang kaku dan penuh beban. Namun tidak sedikit pula yang menilai pendekatannya terlalu top-down dan kurang melibatkan aspirasi dari bawah.
“Langkah-langkah ini perlu dikaji secara holistik. Bagus kalau niatnya membentuk karakter, tapi implementasinya harus matang,” ujar Dina Anggraini, seorang pengamat pendidikan dari Bandung.
Di sisi lain, banyak pihak menilai keberanian Dedi Mulyadi adalah cermin pemimpin yang visioner. Terlebih, Jawa Barat sebagai provinsi terbesar kedua dengan jumlah pelajar terbanyak di Indonesia memang membutuhkan pendekatan pendidikan yang adaptif dan kontekstual.
Gebrakan kebijakan pendidikan Dedi Mulyadi menandai era baru dalam sistem pendidikan Jawa Barat. Dengan larangan study tour, pembatasan jam malam, jam sekolah yang dimajukan, dan penghapusan PR, Dedi tampaknya ingin membangun tatanan baru pendidikan yang lebih manusiawi, sehat, dan bermakna.
Baca Juga : Dedi Mulyadi Realokasikan Anggaran Rp5 Triliun: Fokus Bangun Kelas Baru dan Listrik untuk Warga Jabar
Apakah langkah-langkah ini akan berhasil? Waktu dan konsistensi pelaksanaan akan menjadi penentu utamanya. Namun satu hal yang pasti: Dedi Mulyadi telah menempatkan pendidikan sebagai panggung utama dalam arah kepemimpinannya.
