Suaradermayu.com – Penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura di Indramayu terus menguat. Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menilai proyek tersebut berpotensi memicu masalah sosial serius, mulai dari meningkatnya pengangguran hingga munculnya kemiskinan baru di wilayah pesisir.
Pertemuan perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, di Pendopo Indramayu pada Selasa (28/4/2026) malam menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai keberatan tersebut.
Dalam audiensi itu, KOMPI secara tegas menyatakan sikap menolak. Perwakilan mereka, H. Juhadi Muhammad, menyebut mayoritas masyarakat pesisir selama ini menggantungkan hidup dari lahan tambak yang telah dikelola secara turun-temurun.
“Kalau lahan produktif yang selama ini jadi tumpuan hidup diambil alih, risikonya jelas—akan muncul pengangguran baru dan tekanan ekonomi di masyarakat pesisir,” ujarnya.
Selain ancaman ekonomi, KOMPI juga menyoroti potensi kerusakan lingkungan. Kondisi banjir rob di wilayah pesisir Indramayu yang sudah semakin parah dinilai bisa semakin memburuk apabila proyek tetap dijalankan tanpa kajian yang matang dan menyeluruh.
“Ini bukan hanya soal kehilangan penghasilan, tapi juga soal keberlangsungan hidup masyarakat dan kondisi lingkungan pesisir ke depan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim menjelaskan bahwa proyek Revitalisasi Tambak Pantura merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan produktivitas tambak serta membuka peluang ekonomi baru.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menghentikan proyek tersebut. Meski begitu, Pemkab Indramayu siap memfasilitasi aspirasi masyarakat agar dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat.
“Kami akan menjembatani aspirasi masyarakat agar bisa sampai ke kementerian terkait maupun DPR RI. Pemerintah daerah siap mendampingi,” ujar Lucky.
Ia juga mengakui masih adanya keterbatasan data terkait kondisi riil di lapangan, khususnya mengenai lahan tambak yang masih produktif. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan verifikasi bersama agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data yang akurat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur DPRD Indramayu serta TNI-Polri. Di akhir audiensi, KOMPI kembali menegaskan agar pemerintah daerah tidak sekadar menjadi fasilitator, tetapi juga menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang terdampak langsung.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Indramayu berencana menyurati pemerintah pusat dan memfasilitasi pertemuan antara KOMPI dengan DPR RI maupun kementerian terkait.
“Harus ada solusi yang tidak mengorbankan masyarakat pesisir, tapi tetap mempertimbangkan arah pembangunan ke depan,” pungkas Lucky Hakim. (Mashadi)
