Suaradermayu.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, memastikan akan membawa aspirasi Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) ke pemerintah pusat terkait penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura.
Sikap ini menjadi respons atas kegelisahan warga pesisir yang merasa ruang hidup dan sumber penghidupannya terancam.
Kepastian itu disampaikan usai audiensi antara perwakilan KOMPI dengan Bupati Indramayu di Pendopo Indramayu, Selasa (28/4/2026) malam. Pertemuan tersebut menjadi panggung bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung keberatan mereka terhadap proyek yang dinilai sarat risiko.
Dalam forum itu, KOMPI tetap bersikukuh menolak. Perwakilan mereka, H. Juhadi Muhammad, menilai proyek tersebut berpotensi menggerus mata pencaharian masyarakat pesisir yang selama ini bertumpu pada tambak tradisional.
“Kalau tambak yang selama ini jadi penopang hidup warga diambil alih, bukan hanya pekerjaan yang hilang, tapi juga kestabilan ekonomi keluarga bisa ikut runtuh,” ujarnya.
Tak hanya itu, kekhawatiran juga mengarah pada aspek lingkungan. Warga menilai kondisi pesisir Indramayu yang sudah rawan banjir rob berpotensi semakin memburuk jika proyek tetap dijalankan tanpa perhitungan yang matang.
“Ini bukan sekadar soal proyek pembangunan, tapi menyangkut masa depan wilayah pesisir dan daya tahan lingkungannya,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Lucky Hakim menegaskan bahwa proyek Revitalisasi Tambak Pantura merupakan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program tersebut.
Meski demikian, ia memastikan Pemkab Indramayu tidak akan pasif. Pihaknya siap mengambil peran sebagai penghubung agar suara masyarakat benar-benar sampai ke pengambil kebijakan di tingkat pusat.
“Aspirasi masyarakat ini tidak boleh berhenti di daerah. Kami akan dorong agar bisa dibahas langsung di tingkat pusat, lengkap dengan kondisi riil di lapangan,” tegas Lucky.
Ia juga mengakui masih ada keterbatasan data terkait kondisi lahan tambak yang terdampak. Untuk itu, ia mendorong semua pihak melakukan pengecekan bersama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
Audiensi tersebut turut dihadiri unsur DPRD Indramayu serta TNI-Polri. Di akhir pertemuan, KOMPI kembali menegaskan agar pemerintah daerah tidak sekadar menjadi perantara, tetapi juga menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat pesisir.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Indramayu akan menyurati pemerintah pusat serta memfasilitasi pertemuan lanjutan antara KOMPI dengan DPR RI maupun kementerian terkait.
“Harus ada titik temu yang tidak mengorbankan masyarakat, tapi tetap sejalan dengan arah pembangunan,” pungkas Lucky Hakim. (Mashadi)
