Suaradermayu.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mewajibkan seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu untuk menerapkan jam masuk sekolah pukul 06.00 pagi, menuai kritik keras dari kalangan pendidik.
Baca Juga : Mulai 14 Juli, Jam Masuk Sekolah di Jabar Dimajukan Jadi 06.30 WIB, Ini Penjelasan Disdik
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), melalui Kepala Bidang Advokasi Guru, Iman Zanatul Haeri, secara tegas menolak kebijakan tersebut karena dinilai membahayakan kesehatan dan perkembangan siswa.
Kebijakan ini merupakan bagian dari aturan baru yang juga mencakup pemberlakuan jam malam serta sistem belajar lima hari kerja, yakni Senin sampai Jumat. Namun, fokus perhatian masyarakat dan para ahli justru tertuju pada jam masuk sekolah yang dinilai terlalu pagi.
“Anak akan sulit berkonsentrasi, mengalami penurunan daya ingat, gangguan metabolisme tubuh, melewatkan sarapan, mengalami kelelahan, kecemasan, hingga penurunan prestasi akademik,” kata Iman pada Selasa (3/6/2025).
Baca Juga : Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dorong Sekolah Hanya Senin-Jumat, Masuk Pukul 06.00 Pagi
Iman menyatakan bahwa keputusan pemerintah provinsi ini justru bertolak belakang dengan tujuan utama pendidikan: membentuk generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Menurutnya, banyak kajian ilmiah yang membuktikan bahwa jam belajar yang terlalu pagi memiliki dampak negatif bagi siswa, terutama mereka yang berada di usia remaja.
P2G merujuk berbagai riset dari lembaga dan universitas ternama dunia, seperti The Open University, Brigham and Women’s Hospital, Harvard University, hingga University of Nevada. Penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa waktu belajar yang ideal bagi siswa usia 13–16 tahun adalah pukul 10.00 pagi, atau setidaknya tidak lebih awal dari 08.30 pagi.
“Jam masuk pukul 6 pagi bukan hanya melawan kebiasaan internasional, tapi juga tak memiliki dasar kajian ilmiah yang kuat,” tegas Iman.
Ia menambahkan, beberapa negara maju justru mengatur jam masuk sekolah di waktu yang lebih bersahabat. Di Amerika Serikat dan Malaysia, siswa rata-rata masuk pukul 07.30. Di Inggris, India, Rusia, dan Korea Selatan jam masuk sekitar pukul 08.00. Bahkan di Jepang dan Singapura, waktu belajar dimulai pukul 08.30 pagi.
“Ini artinya, Indonesia justru berjalan mundur bila menerapkan jam masuk pukul 06.00. Kita akan menjadi negara dengan jam sekolah paling pagi tanpa alasan yang berdasar,” katanya.
Baca Juga : Dedi Mulyadi Hapus PR, Siswa Wajib Masuk Sekolah Pagi!
P2G juga mengingatkan Pemprov Jabar agar meninjau ulang kebijakan ini dengan belajar dari pengalaman provinsi lain, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada awal 2023, Pemprov NTT sempat menerapkan kebijakan ekstrem: masuk sekolah pukul 05.00 pagi.
Namun, karena muncul protes dan hasil evaluasi menunjukkan banyak kendala, akhirnya aturan itu diubah menjadi pukul 05.30 dan kemudian dikembalikan ke pukul 07.00 pagi.
“NTT sudah melalui uji coba dan revisi setelah mendengar masukan dari masyarakat, guru, orang tua, dan tenaga medis. Artinya, sebuah kebijakan pendidikan tak boleh dibuat gegabah,” jelas Iman.
Baca Juga : Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dorong Sekolah Hanya Senin-Jumat, Masuk Pukul 06.00 Pagi
Menurutnya, kebijakan pendidikan bukan ranah coba-coba. Ia menyarankan agar Pemprov Jabar melakukan kajian akademik, meminta pendapat ahli pendidikan dan kesehatan, serta mengadakan forum dialog dengan para guru, siswa, dan orang tua.
“Setiap perubahan sistem harus melalui kajian mendalam. Jangan hanya berdasar niat baik, tapi minim pertimbangan teknis dan medis,” tambah Iman.
Tak hanya soal kesehatan, P2G juga menyoroti implikasi sosial dari kebijakan ini. Anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah atau berasal dari keluarga kurang mampu kemungkinan besar akan terdampak paling besar.
“Kalau sekolah masuk jam 6, maka siswa harus bangun pukul 4 pagi atau lebih awal. Bayangkan anak-anak yang harus naik kendaraan umum, belum sarapan, dan mungkin tidak punya orang tua yang bisa mengantar karena harus bekerja lebih pagi,” kata Iman.
Menurutnya, kebijakan ini justru menciptakan ketimpangan akses pendidikan. Anak dari keluarga berada bisa menggunakan kendaraan pribadi atau memiliki perlengkapan lebih memadai, sedangkan anak dari keluarga miskin akan menghadapi tantangan besar.
“Ini bertentangan dengan semangat pendidikan inklusif dan merata. Pendidikan jangan jadi beban tambahan bagi mereka yang sudah tertinggal secara ekonomi,” ujar Iman.
P2G juga menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada proses dialog publik secara terbuka yang melibatkan guru dan orang tua siswa. Padahal, mereka adalah pihak yang paling terdampak dari perubahan jadwal belajar ini.
“Guru juga manusia. Mereka butuh istirahat, butuh waktu untuk keluarga, dan bersiap mengajar dengan kondisi terbaik. Kalau harus sampai di sekolah sebelum subuh, bagaimana mereka bisa maksimal?” tanya Iman.
Menurut P2G, suara guru dan orang tua seharusnya menjadi komponen utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Pemerintah provinsi diminta tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif atau politis semata.
Menutup pernyataannya, Iman Zanatul Haeri mendesak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk meninjau ulang kebijakan tersebut secara menyeluruh. Ia berharap ada evaluasi berbasis kajian ilmiah dan konsultasi terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami mendorong Pemprov Jabar menunda implementasi kebijakan jam sekolah pukul enam pagi sampai ada hasil kajian objektif. Pendidikan adalah investasi masa depan, bukan ajang coba-coba kebijakan,” pungkasnya.
Kontroversi jam masuk sekolah pukul 6 pagi di Jawa Barat telah menyorot perhatian publik, terutama komunitas pendidikan. Penolakan dari P2G memberi sinyal bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang secara serius. Dengan dampak yang bisa menyentuh kesehatan, performa akademik, hingga keadilan sosial, sudah saatnya Pemprov Jabar membuka ruang dialog dan membangun sistem pendidikan yang berpihak pada siswa, bukan hanya pada target administratif.
