Suaradermayu.com – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara dengan nada tegas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi perbaikan gizi nasional tak boleh dijalankan asal-asalan.
Dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melenceng dari aturan diminta ditutup tanpa kompromi.
Instruksi keras itu muncul setelah ditemukan berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari kualitas dapur yang tak layak, potensi kejadian luar biasa (KLB), hingga dugaan permainan harga bahan baku dan monopoli pemasok. Wakil Kepala BGN, Nanik, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mulai menutup sementara SPPG yang tidak patuh terhadap petunjuk teknis.
“Presiden memerintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan. Tidak boleh dibiarkan,” tegas Nanik
Tak hanya soal dapur, sorotan juga mengarah pada sasaran program yang dinilai berpotensi meleset. Prabowo menegaskan MBG harus difokuskan untuk anak-anak dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi, bukan justru dinikmati kalangan mampu.
“Kalau anak-anak dari keluarga mampu, tentu tidak membutuhkan MBG. Program ini harus tepat sasaran,” lanjutnya.
Untuk memastikan hal itu, BGN akan membentuk tim khusus guna menyisir ulang penerima manfaat. Langkah ini dilakukan agar program besar ini tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi kelompok rentan yang selama ini membutuhkan perhatian negara.
Di sisi lain, Prabowo juga mengingatkan agar program MBG tidak dijalankan dengan cara memaksa. Sekolah maupun masyarakat yang merasa tidak membutuhkan diminta tidak dipaksa ikut serta.
“Program ini tidak boleh dipaksakan. Harus berbasis kebutuhan agar benar-benar efektif,” tandas Nanik menyampaikan arahan Presiden.
Pesan itu jelas: MBG bukan sekadar program bagi-bagi makan gratis. Jika salah kelola, ia bisa berubah menjadi proyek tanpa arah. Namun jika diawasi ketat dan dijalankan tepat sasaran, program ini bisa menjadi senjata nyata memperbaiki masa depan generasi bangsa. (Moh. Ali)
