Suaradermayu.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Baca Juga : Bupati Indramayu Berhentikan Kuwu Anjatan Utara, Dugaan Korupsi Dana Desa Mencuat
Penegasan ini disampaikan Bupati Indramayu Lucky Hakim melalui Wakil Bupati Syaefudin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Fokus 8 Area Strategis
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upaya utama adalah fokus pada delapan sektor prioritas sesuai arahan KPK, yakni:
1. Perencanaan pembangunan
2. Penyusunan anggaran
3. Pengadaan barang dan jasa
4. Pelayanan publik
5. Manajemen ASN
6. Pengelolaan barang milik daerah (BMD)
7. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)
8. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Baca Juga : Tiga Petinggi Bank BPR Karya Remaja Indramayu Ditahan, Terlibat Dugaan Korupsi Rp 139 Miliar!
“Kami terus melakukan pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir. Mulai dari digitalisasi pelayanan publik, sistem perizinan yang lebih terbuka, hingga peningkatan kapasitas pengawas internal,” ungkap Syaefudin.
Komitmen Kawal Reformasi Birokrasi
Wabup menambahkan bahwa Pemkab Indramayu siap mendukung penuh seluruh langkah strategis KPK. Pemerintah daerah, kata dia, sangat menyadari bahwa integritas dan transparansi adalah pondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Baca Juga : Bupati Indramayu Gandeng KPK Cegah Korupsi Terintegrasi
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan KPK demi memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan akuntabel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” tambahnya.
KPK: Korupsi Musuh Bersama
Sementara itu, Pimpinan KPK RI Johanis Tanak dalam sambutannya menegaskan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang menghambat kemajuan dan merugikan rakyat.
“Sinergi antara pimpinan daerah hingga aparatur di lapangan sangat penting untuk menutup celah korupsi. Anggaran negara harus kembali pada tujuan utamanya: menyejahterakan rakyat,” tegas Tanak.
Baca Juga : Bawaslu Indramayu Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Dana Hibah Rp 20 M
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, transparansi, serta pengawasan internal yang aktif sebagai kunci sukses pemberantasan korupsi di level pemerintah daerah.
