Suaradermayu.com – Pemerintahan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin menorehkan capaian penting di bidang pendidikan dalam 100 hari kerja mereka. Salah satu keberhasilan yang mendapat apresiasi adalah tuntasnya pengangkatan kepala sekolah definitif yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
Sejak dilantik, komitmen keduanya di bidang pendidikan langsung terlihat jelas. Pemkab Indramayu segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempercepat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mayoritas di antaranya adalah guru honorer.
Upaya serupa juga dilakukan dalam penataan kepala sekolah. Hasilnya, Indramayu kini menjadi salah satu daerah yang berhasil melakukan percepatan pengangkatan kepala sekolah definitif, di saat masih banyak kabupaten/kota lain yang belum menuntaskannya.
“Alhamdulillah, di Indramayu sudah terangkat semua, sebanyak 236 orang,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu, Caridin, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Caridin, angka tersebut terdiri dari 213 kepala sekolah SD, 23 kepala sekolah SMP, serta 4 pengawas sekolah. Proses pengangkatan ini tuntas tepat sebelum batas waktu nasional yang ditutup pada 20 Mei 2025.
“Di 100 hari kerja, kita bisa menuntaskan pengangkatan ini berkat arahan dan upaya langsung dari Bupati,” tambahnya.
100 Hari Kerja Lucky Hakim-Syaefudin memang sejalan dengan janji kampanye mereka, yakni membenahi birokrasi, termasuk di lingkungan pendidikan. Pengentasan status Plt kepala sekolah ini memberikan kepastian dan stabilitas bagi proses pembelajaran di Indramayu.
Selain penguatan birokrasi, pengembangan karakter siswa juga menjadi fokus utama. Pemkab Indramayu secara aktif berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat terkait berbagai kebijakan pendidikan.
Langkah konkret di antaranya adalah penerbitan surat edaran tingkat kabupaten tentang aturan jam malam bagi pelajar, serta dorongan agar acara kelulusan siswa dilakukan secara sederhana, sehingga tidak memberatkan orang tua.
Menariknya, Lucky Hakim juga menggagas kebijakan unik yang terinspirasi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia merencanakan agar calon siswa SMP muslim wajib bisa membaca Al-Quran. Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari para orang tua, yang berharap anak-anak mereka makin mahir membaca Al-Quran.
Namun, perjalanan 100 hari ini bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kepala sekolah yang memasuki masa pensiun. Pada 1 Juni 2025, beberapa kepala sekolah pensiun, sehingga harus segera dicarikan pengganti agar proses belajar-mengajar tidak terganggu.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Indramayu memanfaatkan SIM KSPSTK (Sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan) guna mempercepat penugasan guru sebagai kepala sekolah.
“Dengan SIM KSPSTK, pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah bisa dilakukan lebih cepat dan transparan,” jelas Caridin.
Dengan berbagai capaian tersebut, 100 Hari Kerja Lucky Hakim-Syaefudin di sektor pendidikan patut diapresiasi. Ke depan, publik tentu menanti realisasi janji-janji lainnya yang akan semakin memperkuat kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu.
