Suaradermayu.com — Kontras yang menyakitkan hati nurani terungkap nyata di Kabupaten Indramayu. Di saat warga kurang mampu diputus aksesnya—kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan sehingga terancam tak mampu berobat—Pemerintah Daerah di bawah pimpinan Bupati Lucky Hakim justru mencatat pembelanjaan raksasa Rp8,70 miliar.
Uang rakyat itu disedot untuk pemolesan fasad, pembenahan berlebihan, serta perlengkapan kemewahan di kawasan Pendopo dan Sekretariat Daerah sepanjang 2026. Fakta ini disorot tajam dan dikritik keras oleh Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah.
Berdasarkan bedah mendalam terhadap dokumen resmi RUP dan LRA, tercatat 25 paket belanja. Sebagian besar, sekitar Rp4,80 miliar, dipakai untuk pekerjaan fisik dan pemeliharaan: mulai dari perbaikan fasad gedung utama, selasar, Ruang Ki Tinggil, ruang pusaka, pos jaga, hingga gedung penunjang genset. Biaya rumah kediaman pejabat juga mencolok nilainya: Rumah Dinas Bupati sekitar Rp397,72 juta, Sekretaris Daerah Rp397,75 juta, serta perawatan ruang pribadi Pendopo mencapai Rp196,44 juta.
Yang paling mencurigakan adalah pola berulang nilai kontrak yang hampir seragam dalam kisaran Rp394–Rp397 juta. Hal ini memicu dugaan kuat adanya pemecahan paket yang sengaja diatur sedemikian rupa.
“Pola angka yang berulang dan teratur itu bukan kebetulan teknis, melainkan tanda bahaya besar. Diduga kuat untuk menghindari lelang terbuka dan mematikan jalur pengawasan yang ketat,” tegas Pahmi Alamsah.
Masih tersisa anggaran besar lain, sekitar Rp3,90 miliar, yang diserap bukan untuk pelayanan warga, melainkan penunjang kenyamanan dan kemewahan ruang pimpinan: perawatan interior kamar Pendopo mendekati Rp198 juta per paket, pengadaan mebel kantor Rp569,7 juta, pakaian dinas Rp342,8 juta, suvenir/plakat Rp653,3 juta, serta biaya konsumsi harian yang saja tembus Rp942,3 juta.
Ironi memuncak saat dibenturkan dengan nasib warga miskin yang kehilangan perlindungan kesehatan. Secara hitungan sederhana, nilai Rp8,7 miliar itu setara dengan biaya jaminan kesehatan bagi sekitar 17 ribu warga kurang mampu selama satu tahun penuh. Namun faktanya, uang itu justru dipakai memperindah bangunan pemerintahan.
“Bupati Lucky Hakim lebih mementingkan kilat cat tembok Pendopo dan keindahan pekarangan kantor daripada nyawa rakyatnya sendiri. Ini adalah penghamburan yang sadis dan tidak berperikemanusiaan,” ujar Pahmi.
“Uang rakyat dikuras habis untuk pencitraan, sementara pemilik haknya—rakyat kecil—dibiarkan tak punya BPJS saat sakit mendatangi Puskesmas atau Rumah Sakit.”sambungnya
Ketua LBH Ghazanfar menekankan makna kesenjangan ini sebagai kegagalan prioritas utama. “APBD bukan harta warisan pribadi. Jika ada yang dipoles mewah, berarti ada yang dikurangi haknya. Di sini kenyataannya telak: Pendopo makin megah, BPJS rakyat makin mati,” pungkasnya
