Suaradermayu.com– Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan kembali ditegaskan oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim. Dalam momen yang penting bagi tata kelola pemerintahan daerah, Bupati Indramayu gandeng KPK sebagai bentuk komitmen nyata dalam pencegahan korupsi secara terintegrasi.
Baca Juga : Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Diusut KPK, Ada Indikasi Permainan di Kemenag?
Penegasan komitmen tersebut dibuktikan melalui penandatanganan Komitmen Anti Korupsi antara kepala daerah dan ketua DPRD yang berlangsung di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (4/6/2025). Acara ini menjadi bagian dari inisiatif nasional dalam mendukung Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pernyataannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien.
“Kami sangat komitmen terhadap pencegahan korupsi di Kabupaten Indramayu ini,” ujar Bupati Lucky Hakim, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/6/2025).
Ia menambahkan, pencegahan korupsi bukan sekadar wacana, tetapi harus menjadi sistem kerja yang terintegrasi dalam setiap lini pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi dan review terhadap berbagai perencanaan pembangunan akan terus dilakukan guna memastikan tidak ada celah penyalahgunaan kewenangan dan anggaran.
Program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dijalankan oleh KPK dinilai sangat efektif dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. MCP bukan hanya alat pengawasan, tapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.
Baca Juga : Gembong Mafia Minyak Terungkap: MAKI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di SKK Migas dan Petral
Bupati Lucky mengungkapkan apresiasi terhadap KPK yang telah mendampingi Pemkab Indramayu dalam berbagai aspek strategis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, pelayanan publik, hingga integritas aparatur.
“Dengan menggandeng KPK dan pendampingan yang dilakukan, semoga terwujud tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bebas dari praktik-praktik korupsi,” tegasnya.
Menurut Lucky langkah Pemkab Indramayu ini mencerminkan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi, yaitu lebih menekankan pada pencegahan daripada penindakan. Pendekatan ini lebih berkelanjutan dan membangun budaya integritas dari dalam birokrasi.
Pencegahan korupsi sejak dini, mulai dari perencanaan anggaran hingga implementasi kebijakan, dapat mengurangi risiko penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, hal ini juga menciptakan rasa aman bagi investor dan pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya di daerah.
Sementara Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah, mengatakan penandatanganan komitmen ini kalau kita melihat tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah, tetapi juga oleh ketua DPRD. Artinya, ada sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan good governance yang akuntabel. Tidak jarang praktik korupsi terjadi karena lemahnya pengawasan antar-lembaga. Dengan adanya kesepakatan bersama, maka pengawasan akan lebih ketat dan menyeluruh,” kata Pahmi
Baca Juga : KPK Sita Mobil Mewah Ridwan Kamil, Diduga Terkait Skandal Korupsi Iklan Bank BJB
Lucky menyampaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen tersebut, Pemkab Indramayu telah mulai menerapkan beberapa langkah strategis, antara lain:
1. Digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa
2. Transparansi dalam pengelolaan APBD melalui sistem informasi publik
3. Pembentukan unit pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat
4. Pelatihan integritas bagi ASN secara berkala
5. Evaluasi kinerja pejabat secara transparan berbasis indikator kerja
Upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran masyarakat dan media juga sangat penting dalam menciptakan budaya antikorupsi. Media memiliki fungsi strategis sebagai pilar keempat demokrasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyuarakan kepentingan publik.
Dengan pemberitaan yang objektif dan edukatif, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan publik dan mendorong keterbukaan informasi dari pemerintah.
Komitmen Bupati Indramayu gandeng KPK ini patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Pemerintahan yang bersih tidak hanya menciptakan efisiensi dalam birokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Harapannya, langkah yang diambil oleh Lucky Hakim ini menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya di Indonesia. Bahwa membangun daerah tidak cukup dengan infrastruktur fisik, tetapi juga harus disertai dengan integritas dan transparansi.
Langkah Bupati Indramayu gandeng KPK dalam pencegahan korupsi menjadi angin segar dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Tidak hanya sekadar seremoni, komitmen ini diiringi dengan langkah nyata dan program berkelanjutan yang melibatkan semua pihak.
Tantangan ke depan tentu masih ada, namun dengan komitmen dan kolaborasi lintas sektor, cita-cita mewujudkan Indramayu bebas korupsi bukanlah hal yang mustahil.
