Suaradermayu.com – Fakta mengejutkan terungkap dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Kebijakan Tahun 2025 yang digelar Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu, Rabu (21/5/2025). Banyak kebijakan daerah selama ini belum sepenuhnya berbasis data dan riset ilmiah, sehingga dinilai kurang tepat sasaran dan lemah dalam implementasi.
Bimtek yang berlangsung di Aula Bappeda-Litbang itu dihadiri puluhan peserta dari berbagai perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas ASN dalam menyusun dokumen kebijakan yang ilmiah, sistematis, dan solutif.
Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu, Iin Indrayati, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola kebijakan di tingkat daerah.
“Mudah-mudahan setelah ini, Indeks Kesiapan Kebijakan (IKK) Kabupaten Indramayu dapat meningkat menjadi baik,” ujar Iin dengan optimis.
Kritik tajam datang dari Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian, Mukhayat, yang menyebut bahwa hasil evaluasi dua tahun terakhir menunjukkan masih minimnya kesiapan perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan.
“Belum ada standar dan kriteria yang jelas. Dampak kebijakan seharusnya berdasar informasi komprehensif,” tegas Mukhayat.
Untuk memperkuat materi, Bappeda-Litbang menghadirkan narasumber dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Jatinangor, yaitu Bayu Hikmat Purwana dan Henri Sinurat.
Bayu menekankan pentingnya Naskah Akademik sebagai fondasi ilmiah dalam perumusan kebijakan publik.
“Tanpa fondasi ini, kebijakan bisa tidak relevan atau bahkan kontra produktif,” jelasnya.
Ia juga memaparkan struktur penulisan naskah yang ideal, mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, kajian literatur, hingga rekomendasi berbasis analisis empiris.
Henri Sinurat melanjutkan dengan materi tentang Policy Paper, yakni dokumen yang menjembatani antara hasil riset akademik dengan keputusan praktis di pemerintahan.
“Policy Paper harus mampu menerjemahkan temuan akademik menjadi rekomendasi praktis yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan,” terang Henri.
Ia menambahkan bahwa teknik penulisan seperti gaya bahasa persuasif, struktur sistematis, dan penyusunan opsi kebijakan yang realistis sangat penting agar naskah kebijakan benar-benar berdampak.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap dapat memperbaiki kualitas kebijakan publik agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan berbasis data dan riset, kebijakan diharapkan tak lagi menjadi sekadar formalitas, namun benar-benar menjadi alat perubahan nyata di tengah masyarakat.
