Suaradermayu.com – Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, angkat bicara mengenai penggeledahan Kejaksaan Negeri Indramayu di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) terkait dugaan penyelewengan data PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Ia menegaskan bahwa DPRD sejak awal telah menindaklanjuti temuan BPK Tahun 2023 yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKBM.
Menurut Imron, Pada saat rapat kerja Disdik pernah ditanya prihal temuan BPK terkait PKBM oleh DPRD untuk memberikan klarifikasi atas temuan tersebut. Dalam rapat itu, Disdik menjelaskan bahwa proses pengembalian dana temuan BPK 2023 sudah mulai dijalankan. Namun mungkin hingga saat ini, prosesnya belum tuntas sehingga penanganan kemudian diambil alih oleh aparat penegak hukum.
Baca Juga : Disdik Indramayu : Diduga Memalsukan & Mark-up Data Peserta Didik, Siapa Jadi Tersangka?
“Temuan BPK tahun 2023 itu sudah kita tindaklanjuti. Disdik sudah kita undang dan mereka menyampaikan bahwa pengembalian dana sedang diproses. Mungkin sampai sekarang belum selesai, sehingga Kejaksaan masuk,” kata Imron.
“Sekarang kita percayakan sepenuhnya prosesnya kepada APH dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” tambahnya.
Minta Disdik Tetap Fokus Pelayanan Publik
Meski situasi di Disdik tengah menjadi sorotan, Imron meminta agar seluruh jajaran tetap menjaga pelayanan pendidikan agar tidak terganggu.
“Disdik harus tetap fokus memberikan pelayanan dan memastikan kegiatan pendidikan berjalan normal. Selain itu, fokus terhadap upaya meningkatkan kualitas dan capaian IPM sektor pendidikan,” tegasnya.
Dorong Reformasi Regulasi PKBM
Lebih jauh, Imron menilai persoalan PKBM tidak hanya berhenti pada temuan BPK dan pemeriksaan Kejaksaan. Menurutnya, pengelolaan PKBM di Indramayu membutuhkan pembenahan regulasi agar tidak lagi memberi ruang terjadinya manipulasi data.
“Ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki regulasi PKBM di tingkat kabupaten. Aturannya harus lebih ketat, jelas, dan transparan,” kata Imron.
Ia juga mendorong:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap PKBM yang selama ini bermasalah atau tidak memenuhi standar.
2. Penetapan standar minimal kapasitas, fasilitas, dan akuntabilitas bagi setiap PKBM agar tidak mudah dimanipulasi.
3. Pengawasan yang lebih sistematis baik dari Disdik maupun lembaga pengawas eksternal.
“PKBM ini salah satu instrumen penting pendidikan nonformal. Jangan sampai celah regulasi dan buruknya pengawasan membuat lembaga ini disalahgunakan,” tambahnya.
Imron menegaskan bahwa segala dugaan pelanggaran tetap diserahkan kepada aparat penegak hukum. DPRD, kata dia, siap mengawal pembenahan aturan dan tata kelola PKBM agar lebih akuntabel ke depan.
Sekedar informasi, pengusutan dugaan korupsi dalam program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu memasuki fase yang lebih dalam.
Pada Kamis (4/12/2025), penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Indramayu menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Indramayu. Ruang Kabid PAUD dan PNF, ruang arsip, serta ruang staf menjadi sasaran pemeriksaan.
Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Muhammad Fadlan, melalui Kasi Intelijen Mulyanto, mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah resmi.
“Kegiatan penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: 05/M.2.21/Fd.1/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024,” kata Mulyanto, dikutip Suaradermayu.com, Jumat (5/12/2025).(Pahmi)
