Suaradermayu.com – Pengusutan dugaan korupsi dalam program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Indramayu memasuki fase yang lebih dalam. Pada Kamis (4/12/2025), penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Indramayu menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Indramayu. Ruang Kabid PAUD dan PNF, ruang arsip, serta ruang staf menjadi sasaran pemeriksaan.
Baca Juga : Kejaksaan Negeri Indramayu Bongkar Dugaan Korupsi Dana Hibah KNPI, Ratusan Juta Diduga Raib
Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan sekitar 60 saksi, termasuk Kepala Disdikbud Indramayu, Caridin, yang telah dimintai keterangan pada November lalu. Langkah lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Indramayu, dengan fokus utama menelusuri dugaan penyimpangan dana bantuan PKBM pada tahun anggaran 2023.
Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Muhammad Fadlan, melalui Kasi Intelijen Mulyanto, mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah resmi.
“Kegiatan penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: 05/M.2.21/Fd.1/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024,” ujarnya.
Selain memeriksa ruangan, penyidik turut menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan pengelolaan bantuan PKBM. “Kami telah melakukan penyitaan terhadap dokumen serta barang elektronik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Bantuan PKBM Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023,” jelas Mulyanto.
Baca Juga : Dugaan Korupsi Rp 353 Miliar di PDAM Indramayu, Kejaksaan Agung Mulai Bertindak
Modus Manipulasi Data Mulai Terkuak
Salah satu temuan yang mendorong penyidik bergerak agresif adalah adanya indikasi manipulasi data peserta didik PKBM. Data yang seharusnya akurat diduga ditambah jumlahnya sebelum dikirim ke kementerian. Mark-up ini membuka peluang bertambahnya nominal bantuan yang diterima PKBM.
Tak berhenti di situ, penyidik menemukan pola lain yang tak kalah janggal: sebagian PKBM diduga menyalin data dari sekolah formal—SD hingga SMP—untuk memenuhi kuota warga belajar. Artinya, sebagian data peserta didik bukan berasal dari warga belajar PKBM, melainkan dari institusi pendidikan lain.
Temuan awal inilah yang menjadikan Bidang PAUD & PNF sebagai salah satu titik krusial dalam penggeledahan. Bidang tersebut merupakan unit yang memiliki peran strategis karena mengelola, memverifikasi, dan mengirimkan laporan PKBM ke pemerintah pusat.
Dengan sederet temuan awal, penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana PKBM dipastikan terus berlanjut. Publik menunggu perkembangan berikutnya, terutama siapa saja pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang menyangkut pengelolaan dana pendidikan non-formal ini.
Suaradermayu.com telah berupaya mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu untuk meminta tanggapan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Caridin, juga meminta klarifikasi terkait penggeledahan tersebut, namun Caridin tidak berada ditempat.
Suaradermayu.com berupaya menghubungi melalui komunikasi telepon dan pesan WhatsApp. Melalui pesan WhatsApp, Jumat (5/12/2025) sekitar pukul 14.15 WIB, Caridin merespon.
” Saya lagi di perjalanan, sebentar ya,” kata Caridin. (Pahmi)
