Suaradermayu.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan sikap tegas terhadap oknum Dinas Perhubungan (Dishub) yang diduga memotong dana kompensasi bagi sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi, apalagi maaf, kepada pelaku yang terbukti bersalah.
Dalam pernyataan video yang diunggah di media sosial pribadinya dan dikutip pada Sabtu (5/4/2025), Dedi menyebut tindakan pemotongan dana tersebut sebagai bentuk premanisme berseragam, jika benar dilakukan oleh aparatur negara.
“Kalau itu dilakukan oleh ASN atau kelompok organisasi resmi, saya tetap menyatakan itu adalah tindakan premanisme,” tegas Dedi.
Sebelumnya, kasus pemotongan dana kompensasi sebesar Rp200 ribu yang seharusnya diterima oleh para sopir angkot sempat viral di media sosial. Beberapa sopir mengeluhkan pemotongan dana tanpa kejelasan, meskipun kemudian muncul klaim bahwa dana tersebut sebenarnya diberikan secara sukarela.
Namun, Dedi memastikan bahwa uang yang sempat disunat sudah dikembalikan.
“Katanya sukarela. Tapi karena bikin gaduh, akhirnya dibalikin lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa aksi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, premanisme tidak hanya dilakukan oleh individu berpakaian bebas, tetapi juga bisa dilakukan oleh mereka yang memakai seragam resmi.
“Preman itu ada dua: yang berseragam dan tidak berseragam,” tandasnya.
Walaupun polemik sempat mereda usai pengembalian dana, Gubernur Dedi memastikan akan ada langkah tegas lanjutan. Klarifikasi dan penyelidikan internal akan dilakukan pasca libur Lebaran untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Semoga kejadian ini jadi yang terakhir. Klarifikasi akan kami lakukan setelah Lebaran,” pungkasnya.
