Suaradermayu.com – Krisis air bersih PDAM Indramayu yang melumpuhkan kehidupan ribuan warga Indramayu berbulan-bulan lamanya akhirnya menampakkan wajah aslinya: bukan sekadar faktor alam, melainkan puncak dari kelalaian, ketidakpedulian, dan sandiwara birokrasi yang memalukan.
Selama rakyat menderita kekeringan, Kuasa Pemilik Modal (KPM) sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim bersama Direktur Utama PDAN Tirta Darma Ayu, Nurpan memilih bungkam.
Baru ketika kenyamanan sang penguasa terganggu—saat ia mengeluh tak bisa mandi di Pendopo Kabupaten—barulah gerakan “cepat” dilakukan seolah peduli.
Berbulan-bulan lamanya, keluhan, tangisan, dan protes warga bergema di mana-mana. Mulai dari media sosial hingga laporan resmi ke meja birokrasi, rakyat berteriak meminta hak dasarnya.
Namun Bupati Lucky Hakim dan jajaran pimpinan PDAM tetap menutup telinga dan mata. Alasan klasik “musim kemarau dan sungai surut” dijadikan tameng paling ampuh untuk membungkam segala pertanyaan, padahal kenyataan di lapangan serta data resmi membuktikan sebaliknya.
Kepedulian yang tiba-tiba muncul hanya saat air tak mengalir ke Pendopo, menampakkan betapa berat sebelahnya prioritas kekuasaan.
Alih-alih menegur tegas manajemen yang gagal, Bupati Lucky Hakim justru bertanya dengan nada lunak di depan kamera, seolah tidak ada kesalahan fatal yang terjadi. Dirut Nurpan pun dengan fasih melempar tuduhan ke alam, bukan mengakui kegagalan mengelola operasional harian.
Puncak sandiwara birokrasi terjadi saat Bupati Lucky Hakim memerintahkan Dinas PUPR mengebut pengerukan sedimen di Intake Bojongsari. Langkah ini nyata-nyata bentuk cuci tangan, kegagalan tugas BUMD yang seharusnya mandiri justru dipikul dinas lain.
“Ini bukti paling telanjang, sistem birokrasi Indramayu hanya bergerak cepat jika kenyamanan elit terganggu, sementara penderitaan rakyat biasa dianggap angin lalu semata,” tegas Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah.
Fakta keuangan resmi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemkab Indramayu menghancurkan alasan “tak ada dana”. Tercatat sisa modal belum disetor mencapai Rp353.823.114.810, sedangkan modal sudah disetor Rp246.176.885.190.
Di tengah rakyat kehausan, PDAM justru mencatat laba tahun berjalan Rp2.985.644.571, namun ekuitas merosot tajam akibat pembagian laba sebesar Rp32.315.490.611.
“Uang rakyat lebih diutamakan dibagi-bagi ketimbang disiapkan untuk cadangan operasional saat kemarau tiba. Ini bukan faktor alam, ini bencana akibat keserakahan dan salah urus,” tandas Pahmi.
Menurut Pahmi, ada empat borok besar yang sengaja ditutupi manajemen PDAM Indramayu.
Pertama, gagal total melakukan penilaian risiko tahunan—ketiadaan cadangan air adalah kelalaian berencana, bukan takdir.
Kedua, pemeliharaan infrastruktur dibiarkan terabaikan bertahun-tahun; tumpukan lumpur di Intake Bojongsari menyumbat pompa karena tak pernah ada jadwal pengerukan rutin.
Ketiga, manajemen krisis lumpuh, distribusi air tangki lambat dan tak merata, memaksa warga miskin keluar uang lebih demi bertahan hidup.
Keempat yang paling zalim: penipuan tagihan “angin”. Saat air mati berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tagihan bulanan justru melonjak tak wajar.
“Angin yang terperangkap di pipa kosong ikut memutar jarum meteran, sehingga rakyat dipaksa bayar mahal tanpa setetes air pun mengalir,” kata Pahmi.
Kemudian kata Pahmi, manajemen galak menindak warga telat bayar lewat denda hingga penyegelan, namun bungkam saat diminta memberi kompensasi layanan yang mati total.
“Rakyat dipaksa membayar mahal untuk sekadar membeli angin. Ini adalah pemerasan terstruktur yang dilakukan di bawah naungan pemerintah daerah,” tegas Pahmi.
Padahal berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011, investasi permanen Pemda Indramayu mencapai Rp303.675.825.160 dengan kepemilikan saham 100% milik rakyat.
” Sungguh tak masuk akal jika PDAM tak siap menghadapi siklus kemarau yang datang tahunan. Uang tarif yang rakyat bayar seharusnya kembali menjadi infrastruktur andal, bukan menguap karena kelalaian manajemen yang terlindungi kekuasaan,” ungkapnya.
Menurutnya praktik ini sangat menindas, asimetris, dan sarat pemerasan terselubung. Pembiaran keluhan berbulan-bulan adalah bukti runtuhnya moralitas pelayanan publik di bawah pengawasan KPM Bupati Lucky Hakim serta kepemimpinan Dirut PDAM, Nurpan.
“Rakyat membayar tarif mahal bukan untuk membeli alasan, membayar angin, atau menonton sandiwara pencitraan. Mereka membayar untuk hak dasar: air bersih yang adil dan merata bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang duduk di Pendopo,” tegas Pahmi.
Kini saatnya publik sadar sepenuhnya: krisis air di Indramayu bukan karena sungai kering, melainkan karena nurani pengelola dan pengawas yang kering kerontang. (Tim Redaksi)
