Suaradermayu.com – Di tengah penderitaan puluhan ribu konsumen yang berbulan-bulan mendapatkan pelayanan buruk PDAM Tirta Darma Ayu, muncul narasi mengejutkan dari Bupati Lucky Hakim.
Di depan puluhan wartawan disorot kamera, ia mengaku kesulitan mandi gara-gara aliran air di Pendopo Kabupaten mati total. Namun penelusuran dan konfirmasi justru membuktikan, apa yang disampaikan Lucky Hakim hanyalah pengalih isu, semata-mata agar ia — selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) PDAM Indramayu — tak mau disalahkan atas kebobrokan yang terjadi.
Selama berbulan-bulan, nasib puluhan ribu pelanggan di seantero Indramayu sangat memprihatinkan. Aliran air kerap mati berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tekanan lemah tak mampu naik ke lantai atas, atau yang mengalir justru air keruh berwarna cokelat tak layak pakai.
Keluhan warga terus mengalir ke mana-mana, namun tak pernah ada langkah nyata dan solusi tuntas. Pihak manajemen maupun pimpinan daerah hanya memberi alasan klasik soal musim kemarau dan debit sungai menurun, tanpa pernah mau mengakui kegagalan tata kelola yang berada di bawah kendali langsung KPM.
Menurut Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah, pernyataan Lucky Hakim itu dibangun sedemikian rupa agar terkesan ia ikut merasakan penderitaan rakyat, padahal tujuannya jauh lebih jelas, menutupi kesalahan dan memosisikan diri seolah korban, sehingga ia — selaku KPM yang memegang kendali tertinggi atas PDAM — terhindar dari tuduhan lalai dan kelalaian berat dalam mengawasi layanan publik.
“Secara logika sangat mustahil sekelas Pendopo Kabupaten aliran air mati total. Pernyataan itu justru membuka dua sisi kebobrokan sekaligus: manajemen fasilitas dinas yang buruk, dan betapa parahnya kerusakan di tubuh PDAM yang selama ini sengaja ditutupi-tutupi oleh pihak yang berwenang,” tegas Pahmi.
Pahmi mengaku telah melakukan konfirmasi langsung ke lingkungan Pendopo Kabupaten untuk memverifikasi klaim tersebut.
“Saya bertanya kepada beberapa petugas yang bertugas di sana, apakah benar air mati total sehingga tak bisa digunakan? Jawabannya tegas: air dari keran masih mengalir. Belum lagi di lingkungan itu tersedia banyak toren dan penampungan air cadangan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi alasan tak bisa mandi itu sungguh tak masuk akal,” ungkapnya.
Fakta yang paling menghancurkan klaim tersebut adalah domisili resmi Bupati Lucky Hakim yang diketahui menetap di wilayah Cirebon. Artinya, ketersediaan air di tempat tinggal pribadinya sama sekali tidak terpengaruh oleh gangguan pasokan yang terjadi di Indramayu.
“Wong dia itu tinggalnya di Cirebon! Bagaimana mungkin ia mengalami kesulitan air gara-gara PDAM Indramayu mati? Apa yang disampaikan Lucky Hakim hanyalah pengalih isu, ia selaku KPM PDAM Indramayu tegas tak mau disalahkan atas kegagalan memimpin pengawasan dan perbaikan manajemen,” tegas Pahmi menekankan berkali-kali.
Alasan kerap dilontarkan soal “tak ada dana” pun hancur lebur oleh fakta keuangan resmi. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemkab Indramayu mencatat sisa modal belum disetor mencapai Rp353.823.114.810, sedangkan modal sudah disetor sebesar Rp246.176.885.190. Di saat rakyat kehausan, PDAM justru mencatat laba tahun berjalan Rp2.985.644.571, namun ekuitas merosot tajam karena pembagian laba sebesar Rp32.315.490.611 yang seharusnya menjadi wewenang dan tanggung jawab penuh KPM.
“Uang rakyat lebih diutamakan dibagi-bagi ketimbang disiapkan sebagai cadangan operasional saat kemarau tiba. Ini sama sekali bukan bencana alam, melainkan bencana akibat keserakahan dan salah urus yang sengaja dilindungi, di mana selaku KPM, Lucky Hakim adalah pihak yang paling bertanggung jawab, namun ia justru berkilah dan menolak disalahkan,” tandas Pahmi.
Di tengah kualitas pelayanan yang sangat buruk itu, manajemen PDAM justru sangat tegas menagih tagihan tarif penuh setiap bulan. Warga terancam denda besar hingga penyegelan meteran jika terlambat membayar, padahal mereka berbulan-bulan tak mendapatkan hak layanan yang layak.
Banyak pelanggan terpaksa membeli air dari sumber lain dengan biaya sendiri yang jauh lebih mahal, namun tetap harus melunasi tagihan yang tak beralasan — sebuah ketimpangan yang terjadi karena tidak ada pengawasan tegas dari KPM.
Langkah pengerukan sedimen di Intake Bojongsari yang kini tiba-tiba dikebut pun dinilai terlambat dan berat sebelah.
Kegiatan pemeliharaan rutin yang seharusnya dijalankan setiap tahun demi menjaga ketersediaan air bagi seluruh warga, baru bergerak cepat saat isu menyentuh fasilitas dinas sang bupati.
Sementara itu, puluhan ribu warga di puluhan kecamatan dan kelurahan masih menunggu kepastian kapan air akan mengalir normal kembali.
“Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal seharusnya menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab dan meminta maaf atas kegagalan besar ini. Bukan malah membuat narasi palsu, berkilah dan mencari segala cara agar terhindar dari kesalahan. Rakyat butuh air bersih yang terjamin, bukan sandiwara pencitraan dan upaya melarikan diri dari tanggung jawab yang diembannya selaku KPM,” seru Pahmi menegaskan.
Kini publik semakin paham: krisis air yang melanda Indramayu bukan semata-mata karena sungai surut, melainkan karena upaya keras menutupi kesalahan dan sikap tegas Bupati Lucky Hakim selaku KPM PDAM yang tak mau disalahkan, di atas penderitaan puluhan ribu konsumen yang telah membayar namun tak dilayani dengan layak. (Tim Redaksi)
