Suaradermayu.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tetap melarang seluruh pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menggelar rapat di hotel. Keputusan tersebut tetap berlaku meskipun Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah memberi lampu hijau kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan di hotel dan restoran.
Menurut Dedi Mulyadi, kebijakan ini bukan sekadar soal penghematan, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap ketimpangan fiskal di Jawa Barat.
“Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?” ujar Dedi dalam pernyataan video yang ia unggah melalui media sosial, Sabtu (14/6/2025).
Anggaran Harus Pro Rakyat Miskin
Dedi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi keuangan sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat, khususnya daerah dengan fiskal rendah. Ia menyebut Kabupaten Pangandaran sebagai contoh nyata, yang menurutnya bahkan kesulitan membayar tunjangan pegawai.
“Kasihan Pangandaran. Ibu Bupatinya kalau ketemu saya suka nangis. Tunjangan pegawai sudah lima bulan belum bisa dibayar. Anggarannya sangat terbatas,” ungkapnya. Dedi menegaskan bahwa fokus anggaran harus diarahkan pada kebutuhan rakyat, bukan belanja konsumtif pegawai.
Ia menambahkan, ketimpangan pendapatan antara daerah dengan potensi wisata besar seperti Bandung atau Bogor dengan daerah pinggiran harus disikapi dengan kebijakan anggaran yang adil.
“Sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmas terbatas, BPJS belum terbayar. Bahkan, banyak rakyatnya nggak punya toilet,” paparnya.
Rapat di Hotel Rawan Pemborosan
Selain alasan moral dan keadilan fiskal, Dedi juga menyoroti potensi pemborosan dan penyimpangan anggaran yang kerap terjadi dalam kegiatan rapat di hotel. Ia mengklaim memiliki pengalaman langsung melihat praktik yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban (SPJ).
“Saya tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan 10, yang hadir tujuh. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi,” ungkapnya.
Menurutnya, belanja perjalanan dinas dan kegiatan rapat sering menjadi sumber kebocoran anggaran, yang seharusnya bisa dialihkan untuk program-program pembangunan. “Ini bukan sikap keras. Ini tanggung jawab moral saya sebagai pemimpin,” tandasnya.
Imbauan untuk Kepala Daerah Lain
Dedi pun mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Ia berharap agar semua bupati dan wali kota dapat menyelaraskan kebijakan anggaran demi kesejahteraan rakyat.
“Jangan gengsi. Kita harus berpihak pada rakyat kecil. Anggaran itu harus membangun desa, memperbaiki irigasi, memperbaiki sekolah, dan memastikan semua warga punya akses ke layanan kesehatan,” kata Dedi.
Sikap Mendagri Tito Karnavian
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah boleh mengadakan kegiatan di hotel atau restoran, selama tidak dilakukan secara berlebihan. Ia menekankan bahwa yang penting adalah efisiensi dan akuntabilitas.
“Silakan saja kegiatan dilakukan di hotel atau restoran, asal dilakukan secara proporsional dan tidak boros. Jangan semua kegiatan dipindahkan ke hotel. Itu yang tidak benar,” ujar Tito dalam pernyataan resminya beberapa waktu lalu.
Namun demikian, Dedi memilih mengambil kebijakan berbeda. Ia menilai bahwa membuka peluang rapat di hotel tetap menyisakan ruang penyimpangan dan tidak selaras dengan semangat efisiensi yang sejati.
Rapat Cukup di Gedung Pemerintahan
Dalam kebijakan yang ditegaskannya, Dedi menyebut bahwa semua rapat dinas di lingkungan Pemprov Jabar cukup dilakukan di gedung-gedung milik pemerintah atau balai desa yang ada. Selain lebih hemat, langkah ini juga bisa mendorong pemanfaatan fasilitas publik dan mendekatkan birokrasi dengan masyarakat.
“Ruang rapat kan banyak. Kantor-kantor kita luas. Bahkan di balai desa pun bisa. Kenapa harus ke hotel? Ini soal pola pikir dan integritas,” kata Dedi.
Dukungan Masyarakat
Kebijakan Dedi menuai banyak dukungan di media sosial. Sejumlah netizen menyebut keputusan tersebut sebagai langkah bijak di tengah tantangan fiskal. Warga berharap, kepala daerah lain dapat meniru langkah Gubernur Jabar itu dalam menegakkan etika anggaran.
“Kebijakan begini harus diapresiasi. Terlalu banyak pemborosan di birokrasi. Sudah saatnya pejabat berpihak ke rakyat,” tulis seorang pengguna X (Twitter) dengan tagar #RapatTanpaHotel.
Larangan rapat di hotel oleh Gubernur Dedi Mulyadi menjadi sinyal penting bahwa efisiensi anggaran tidak cukup hanya diatur di atas kertas, tapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan rakyat yang mendesak, langkah Dedi bisa menjadi teladan baru bagi kepemimpinan daerah di Indonesia.
