Suaradermayu.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan anggaran hingga Rp5 miliar untuk menyukseskan Pemilihan Kuwu (Pilwu) berbasis elektronik di 139 desa se-Kabupaten Indramayu.
Baca Juga : Pansus 5 DPRD Indramayu Tetapkan Syarat Calon Kuwu Tetap SMP, Aturan Baca Al-Qur’an Dihapus
Program yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini akan menjadi proyek percontohan Pilwu digital pertama di Jawa Barat, dan bisa meluas ke seluruh desa jika berjalan sukses.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi, menyatakan bahwa kebutuhan anggaran tergantung dari peran serta Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam penyediaan sarana dan prasarana.
“Kalau Pemkab Indramayu bisa menyediakan sarana-prasarana, kebutuhan anggarannya cukup sekitar Rp700 juta. Tapi kalau semua ditanggung Provinsi, bisa sampai Rp5 miliar,” ujar Ade, Rabu (9/7/2025).
Diajukan Lewat APBD-P 2025
Ade menjelaskan, anggaran pelaksanaan Pilwu elektronik di Indramayu telah diajukan dalam Perubahan APBD Provinsi Jabar Tahun 2025.
Baca Juga : Gubernur Jabar Wajibkan e-Voting untuk Pilkades!
“Kebutuhan anggaran untuk 139 desa sedang diajukan melalui APBD Perubahan. Harapannya Pemkab bisa bantu dari sisi sarana teknis,” katanya.
Untuk memperkuat konsep teknis, pihak DPMD bersama Pemkab Indramayu juga telah melakukan kunjungan studi banding ke Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang telah sukses menerapkan sistem Pilkades digital.
Gunakan Aplikasi Siap Desa dan Platform Digital
Dalam pelaksanaan nanti, akan digunakan aplikasi Siap Desa serta platform digital khusus Pilwu, yang menjamin proses pemilihan sesuai kaidah kepemiluan dan Permendagri tentang Pilkades.
“Akan ada daftar pemilih potensial dan mekanisme digital yang tetap sesuai aturan. Ini sedang disiapkan,” ujar Ade.
Dedi Mulyadi: Efisiensi Jadi Tujuan Utama
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa digitalisasi Pilwu harus mengutamakan efisiensi dan transparansi.
“Digitalisasi harus hemat dan efisien. Jangan sampai malah boros anggaran,” katanya.
Ia juga menyarankan agar penerapan awal dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemilihan RT dan RW sebagai uji coba sistem.
“Kita bisa mulai dari pemilihan RW secara elektronik, sebagai simulasi sebelum diterapkan penuh di pemilihan kuwu,” jelasnya.
Baca Juga : Bupati Indramayu Berhentikan Kuwu Anjatan Utara, Dugaan Korupsi Dana Desa Mencuat
Dengan sistem digital, lanjut Dedi, hasil penghitungan suara akan lebih cepat dan akurat.
“Tidak perlu lagi tunggu berjam-jam. Sistem langsung hitung dan tampilkan hasilnya. Ini bentuk modernisasi demokrasi desa,” tandasnya.
