Suaradermayu.com – Penyerobotan tanah masih menjadi salah satu persoalan pelik yang kerap terjadi di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Indramayu. Kasus ini sering kali memicu konflik yang berujung ke ranah hukum.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyerobotan tanah adalah tindakan mengambil hak atau harta orang lain secara sewenang-wenang. Praktiknya bisa bermacam-macam, mulai dari mengklaim hak milik secara diam-diam, melakukan pemagaran atau pematokan secara ilegal, hingga menggarap atau bahkan menjual tanah yang bukan miliknya.
Tidak hanya itu, dalam sejumlah kasus, pelaku penyerobotan tanah bahkan nekat menempati, mengusir, atau menggusur pemilik sah dari lahan atau properti miliknya.
Kasus seperti ini jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan pemilik sah. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV, penyerobotan tanah dapat dikenakan sanksi pidana.
Tepatnya diatur dalam Pasal 385 KUHP ayat (1) dan (6) yang menyatakan bahwa:
“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband sesuatu hak atas tanah, gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa hak atasnya dimiliki atau turut dimiliki oleh orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Dengan dasar hukum tersebut, pemilik tanah yang merasa haknya dirampas atau diserobot dapat menempuh upaya hukum, baik secara pidana maupun perdata.
Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh Pemilik Tanah:
1. Langkah Pidana:
Pemilik tanah dapat melaporkan kasus penyerobotan ke kepolisian. Laporan harus disertai bukti kepemilikan sah seperti sertifikat tanah, akta jual beli, atau dokumen lainnya yang sah. Setelah itu, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, dan memanggil pihak yang terlibat.
2. Langkah Perdata:
Selain jalur pidana, pemilik tanah juga dapat menggugat pelaku secara perdata ke pengadilan. Gugatan ini bertujuan agar pengadilan menyatakan hak kepemilikan yang sah serta memerintahkan pelaku untuk mengembalikan lahan tersebut atau memberikan ganti rugi.
Dalam banyak kasus, langkah hukum tersebut memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga dokumen kepemilikan tanah dengan baik dan tidak mudah menyerahkan lahan kepada pihak lain tanpa prosedur resmi.
Penyerobotan tanah bukan hanya melanggar hak individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menyelesaikan kasus ini secara bijak dan sesuai aturan yang berlaku.
