Suaradermayu.com — Majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026. Putusan tersebut dijatuhkan terkait dugaan keterlibatan Eko Hadi dalam praktik penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan resmi disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, usai sidang yang digelar di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan. “Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” tegas Trunoyudo. Majelis menilai perilaku yang dilakukan Eko Hadi merupakan perbuatan tercela. Tidak menerima putusan tersebut, Eko Hadi Santoso telah menyatakan akan mengajukan banding.
Kasus penyadapan ini telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Selain Eko Hadi yang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri saat kejadian, ketiga nama lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Polisi Slamet Uliandi.
Penyadapan tidak hanya menargetkan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil penyelidikan, keempat tersangka juga diduga menyadap berbagai kalangan mulai dari pejabat negara, tokoh politik, insan pers, pemuka organisasi kemasyarakatan, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, hingga para pengusaha.
Dalam menetapkan pasal yang disangkakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjatuhkan beberapa tuduhan sesuai peran masing-masing tersangka. Di antaranya Pasal 258 KUHP terkait dugaan penyadapan dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait dugaan penghapusan data elektronik dengan ancaman hingga 8 tahun penjara, serta Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman pidana 6 hingga 7 tahun. Penyidik juga menggunakan aturan Pasal 20 huruf c dan d KUHP terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk menggerakkan atau turut serta melakukan tindak pidana.
Perkembangan lain, Polri telah menerbitkan laporan polisi terpisah yang mengkaitkan dugaan tindak pidana makar dalam kasus ini. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemufakatan jahat atau kerja sama melakukan tindak pidana makar. Saat ini, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan unsur makar tersebut cukup bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan tersendiri.
Sebelumnya, Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution juga telah divonis pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang etik yang sama. Ia pun turut mengajukan banding atas putusan tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa seluruh proses hukum ini masih berjalan dan setiap tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.




























