Suaradermayu.com — Suara teriak dan derap langkah ratusan warga memecah keheningan pagi di kawasan Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin,16 November 2026.
Aksi unjuk rasa yang bermaksud menyampaikan aspirasi secara damai itu berujung ketegangan di depan gerbang tertutup rapat, hingga terjadi aksi saling dorong antara massa dan barikade aparat kepolisian.
Ketidakmampuan membuka pintu dialog di pusat pemerintahan akhirnya mendorong warga bergerak tertib menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu, menuntut penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan yang menyeret nama Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Di antara manusia yang berdiri di bawah terik matahari, spanduk-spanduk besar diangkat tinggi-tinggi, menjadi saksi bisu kemarahan yang tak lagi tertahan.
“Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu — Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata Atas Kasus Ijon Proyek”, “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama”, hingga tulisan sarkas yang memancing gelak pahit sekaligus tepukan semangat dari para peserta aksi: “Ganteng-Ganteng Korupsi”.
Slogan terakhir itu bukan sekadar candaan semata, melainkan cemoohan tajam warga terhadap gaya hidup mewah yang dinilai makin mencolok, sementara dugaan praktik transaksi gelap bernilai miliaran rupiah diduga terjadi di balik layar pemerintahan daerah yang seharusnya melayani kepentingan publik.
Sejak rombongan warga tiba di akses masuk kawasan Pendopo, suasana langsung terasa tegang. Gerbang besi utama terkunci rapat. Di belakangnya, barisan kepolisian dan Satpol PP berdiri membentuk pagar betis berlapis, seolah menegaskan bahwa ruang untuk berdialog telah tertutup.
Melalui pengeras suara yang dipasang di atas mobil komando, koordinator lapangan memohon dengan nada yang terdengar bergetar namun tetap tenang.
“Tolong dibuka, Pak. Kami tidak membawa senjata, tidak bermaksud merusak apa pun. Kami hanya warga Indramayu yang ingin menyampaikan aspirasi kepada pemimpin kami. Mohon izinkan kami masuk atau kirimkan wakil untuk menemui kami di sini,” ucapnya, suaranya memantul namun tak kunjung mendapat tanggapan dari dalam.
Berjam-jam berlalu. Matahari semakin tinggi, menyengat kulit para pengunjuk rasa yang sebagian berdiri sejak pukul sepuluh pagi. Namun gerbang tak bergerak sedikit pun. Tak ada satu pun pejabat yang tampak di balik jendela atau di ambang pintu.
Kekecewaan yang menumpuk perlahan berubah menjadi desakan yang tak sabar. Barisan depan mulai melangkah maju secara perlahan, berniat mendekat untuk menyampaikan pesan secara langsung.
Hal ini memicu reaksi dari pihak keamanan yang menahan posisi, sehingga terjadilah aksi saling dorong di antara kedua pihak. Situasi sempat nyaris lepas kendali ketika barisan belakang yang tak mengetahui apa yang terjadi ikut mendesak ke depan. Dengan sigap para koordinator aksi berteriak menenangkan massa.
“Mundur sedikit, jaga ketertiban! Kita datang untuk kebenaran, bukan untuk bentrokan! Bapak polisi yang kami hormati, sampaikanlah pada pimpinan kami bahwa rakyat sedang menunggu jawaban di luar sini!” seru orator, suaranya serak namun tegas, menembus keributan sesaat itu.
Ketegangan mereda seketika, namun pintu tetap tak terbuka. Yang akhirnya muncul menemui ratusan warga itu hanyalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyatakan bahwa pejabat berwenang sedang tidak berada di tempat dan tidak dapat menerima aspirasi saat itu.
Penjelasan itu justru menambah gelora amarah warga. “Kami tidak meminta audiensi khusus, kami hanya ingin didengar. Jika dia tidak ada di kantornya saat rakyat datang, di mana dia? Siapa yang menjaga daerah ini hari ini?” keluh seorang warga sambil menurunkan topinya, wajahnya tampak berkeringat namun matanya tak menampakkan keinginan untuk pulang.
Menyadari bahwa menunggu di depan gerbang yang tak ingin terbuka hanya akan membuang waktu, koordinator aksi mengajak seluruh peserta bergerak ke lokasi berikutnya.
“Jika rumah pemerintahan menutup pintu bagi kami, mari kita ketuk pintu keadilan! Kejari Indramayu harus tahu suara rakyat hari ini!” serunya disambut sorak-sorai.
Ratusan warga pun berjalan tertib menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu, jarak yang tak jauh dari Pendopo itu ditempuh dengan langkah tegap namun teratur, diiringi spanduk-spanduk yang berkibar di udara.
Sesampainya di halaman Kejari, massa tak langsung bubar. Mereka menancapkan spanduk bertuliskan “Kejari Jangan Tutup Mata Atas Kasus Ijon Proyek” di area yang terlihat jelas, lalu menggelar orasi singkat.
Di sinilah tuntutan rakyat disampaikan secara terstruktur dan tegas kepada perwakilan kejaksaan yang telah menunggu di depan pintu masuk.
“Kami datang bukan untuk menuduh, tapi meminta agar berkas pengaduan yang sudah diserahkan ke KPK dan Kejari Indramayu segera ditindaklanjuti. Jangan biarkan kasus ini hanya menjadi berita hari ini lalu dilupakan esok hari,” tegas koordinator aksi di hadapan petugas.
Semua kemarahan dan tuntutan itu bukan muncul dari kekosongan. Ia berakar dari bocornya dokumen pengaduan masyarakat yang telah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, memuat dugaan praktik ijon proyek — yaitu penjatahan dan penentuan pemenang proyek sebelum proses pelelangan resmi dilaksanakan, lengkap dengan dugaan pembayaran sejumlah uang sebagai syarat mendapatkan proyek tersebut. Berkas itu memaparkan tiga klaster dugaan transaksi yang jika dijumlahkan mencapai nilai fantastis.
Klaster pertama mencatat dugaan pertemuan antara Bupati Lucky Hakim dengan pengusaha Ramli Simanjuntak di Rumah Makan Sentosa, Cirebon, pada 8 Desember 2024, yang konon terekam dalam rekaman video.
Dua hari kemudian, pada 10 Desember 2024, disebutkan adanya penyerahan uang tunai sebesar Rp1 miliar di Hotel Patra Cirebon yang disalurkan melalui pihak perantara ke rekening tertentu. Kemudian pada Januari 2025, terjadi penambahan dugaan penyerahan dana sebesar Rp500 juta.
Total Rp1,5 miliar itu diduga merupakan uang jaminan agar proyek konstruksi senilai miliaran rupiah di APBD Indramayu jatuh kepada pihak tersebut sebelum lelang dibuka.
Klaster kedua menyebut dugaan pertemuan antara pihak Bupati dengan pengusaha Budi Zaboer pada akhir Mei 2025 yang berlanjut di kawasan Senayan Golf Club, Jakarta.
Dalam berkas itu tercantum dugaan pengiriman dana sekitar Rp750 juta ke rekening atas nama seseorang yang disebut kerabat dekat pejabat daerah. Sementara klaster ketiga mencatat dugaan transaksi terbesar yang paling mengejutkan banyak pihak.
Disebutkan adanya pertemuan di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada 27 Mei 2025, diikuti penyerahan valuta asing berupa ratusan ribu dolar Amerika Serikat yang nilainya setara Rp2,5 miliar di kawasan The Flavor Bliss, Alam Sutera, pada keesokan harinya.
Puncaknya terjadi pada akhir Juli 2025 di pusat perbelanjaan Central Park Mall, Jakarta, di mana disebutkan terjadi penyerahan dana tunai tambahan sebesar Rp2,5 miliar.
Seluruh uang itu dikemas dalam dua koper besar berwarna ungu dan cokelat tua, diduga berpindah tangan jauh dari jangkauan pengawasan publik.
Yang membuat warga semakin gelisah adalah kabar bahwa para pengusaha yang namanya tercantum dalam berkas tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk hadir dan bersaksi di hadapan penyidik jika dipanggil.
Ini berarti gerbang pembongkaran sudah terbuka sebagian, namun penegak hukum dinilai belum berani melangkah masuk sepenuhnya.
“Jika para pihak yang diduga terlibat sudah siap membuka mulutnya, mengapa proses ini masih lambat? Apakah karena yang diperiksa adalah seorang Bupati?” tanya seorang warga yang ikut sejak pagi hari.
Tak hanya soal proyek yang diduga diperjualbelikan, sorotan tajam juga mengarah pada gaya hidup pejabat daerah yang dinilai makin jauh dari kewajaran. Warga menunjuk pada perbandingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan Lucky Hakim sebelum dan sesudah menjabat Bupati.
Saat menjabat Wakil Bupati, harta kendaraannya tercatat sederhana. Namun tak lama setelah dilantik sebagai Bupati, berbagai kendaraan mewah bernilai miliaran rupiah mulai terlihat kerap digunakan, di antaranya sedan Mercedes-Benz GLE, mobil keluarga V-Class, mobil sport hibrida BMW i8, hingga BMW 840i Coupe M Sport.
Dugaan penerimaan kendaraan dari pihak ketiga serta praktik pergantian pelat nomor kendaraan dinas juga menjadi pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini.
“Kami tidak iri dengan kemewahan, kami hanya butuh penjelasan yang masuk akal dari mana semua itu berasal. Jika itu hasil kerja keras yang sah, silakan tunjukkan buktinya di meja publik. Jangan sampai rakyat yang menderita membayar harga dari kemewahan itu,” ungkap seorang warga dengan nada rendah namun tegas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bupati Indramayu maupun juru bicaranya terkait seluruh dugaan yang beredar luas di masyarakat. Kejaksaan Negeri Indramayu juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tindak lanjut berkas pengaduan tersebut. Situasi di Indramayu tetap terpantau kondusif namun berhati waspada, dengan kehadiran aparat keamanan yang diperkuat di sejumlah titik strategis.
Perlu ditegaskan bahwa seluruh dugaan yang tercantum dalam berkas pengaduan masyarakat tersebut masih dalam tahap penelaahan awal oleh KPK dan belum dinyatakan terbukti di pengadilan.
Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak yang namanya disebut dalam laporan tersebut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun kebisuan yang terus berlanjut dari pihak yang dituduhkan dan kelambanan penegak hukum dalam menindaklanjuti tuntutan rakyat hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah mereka.
Saat warga mulai membubarkan diri dari halaman Kejari, satu pesan yang mereka tinggalkan tertulis jelas di atas selembar kertas yang diserahkan kepada petugas.
“Kami tidak menuntut seseorang dihukum tanpa proses. Kami hanya menuntut proses yang tidak dihambat oleh siapa pun. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, spanduk-spanduk ini akan kembali hadir di sini — dalam jumlah yang jauh lebih besar dan suara yang jauh lebih keras.” Bagi rakyat Indramayu, ini bukan sekadar satu hari unjuk rasa. Ini adalah awal dari pengawasan yang tak akan berhenti sampai keadilan benar-benar terwujud di tanah kelahiran mereka.


























