Suaradermayu.com – Skandal megakorupsi yang membobol kas Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu menyisakan kontras penegakan hukum yang tajam di mata publik.
Hal itu terungkap gamblang setelah terbitnya salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, pada 24 April 2026, yang memuat daftar lengkap 20 koordinator kredit topengan (pinjam nama debitur) di balik raibnya dana bank daerah senilai ratusan miliar rupiah.
Dari total 20 nama koordinator yang tercantum dalam fakta persidangan tersebut, Dadan Hamdani menjadi salah satu koordinator yang sudah lebih dahulu diseret ke meja hijau, divonis bersalah, dan dijebloskan ke dalam penjara.
Dalam berkas perkara Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan serta denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Dadan Hamdani.
Majelis hakim menyatakan Dadan Hamdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Konstruksi pasal penyertaan (medepleger) tersebut dikenakan karena Dadan Hamdani terbukti bekerja sama dengan jajaran pimpinan BPR Karya Remaja untuk menyalahgunakan wewenang pencairan kredit demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
Dalam fakta persidangan, motif dan modus yang dijalankan Dadan Hamdani terbilang sangat terstruktur. Ia mengumpulkan KTP masyarakat biasa untuk diajukan sebagai debitur formal, memecah plafon pinjaman ke dalam 12 perjanjian kredit atas nama 10 orang warga guna menyiasati batas maksimal pemberian kredit per nasabah, lalu menguasai dan menggunakan seluruh dana pencairan yang mencapai Rp21,62 miliar dengan sisa pinjaman macet sebesar Rp17,235 miliar.
Namun, ketegasan hukum yang menjerat Dadan Hamdani ke dalam bui itu justru memunculkan tanda tanya besar ketika dibandingkan dengan nasib 19 koordinator lainnya yang tercantum dalam salinan Putusan Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.
Dalam dokumen resmi putusan tersebut, total penyaluran kredit topengan mencakup 130 perjanjian kredit memakai identitas 112 warga dengan total pencairan Rp133,909 miliar dan sisa pinjaman macet mencapai Rp112,666 miliar.
Selain Dadan Hamdani, jajaran 19 koordinator lainnya itu di antaranya tercatat atas nama Kaswadi dengan 12 perjanjian kredit dan sisa pinjaman macet Rp17,065 miliar, Mulyadi Cahya dengan 18 perjanjian kredit dan sisa pinjaman macet Rp14,15 miliar, Moh. Afrizal Anhar dengan 31 perjanjian kredit dan sisa pinjaman macet Rp9,862 miliar, Ir. Syirojuddin dengan 7 perjanjian kredit dan sisa pinjaman macet Rp9,26 miliar, Yossy Bt Carkiyah dengan 6 perjanjian kredit dan sisa pinjaman macet Rp8,859 miliar, hingga koordinator dengan nilai terbesar dalam daftar tersebut, yakni Helmi Hakim.
Jika dibenarkan secara objektif berdasarkan data putusan pengadilan, peran Helmi Hakim menjadi sorotan paling tajam. Pasalnya, hingga kini Helmi Hakim masih berstatus sebatas saksi, padahal angka sisa pinjaman macet pada kelompoknya justru tercatat paling tinggi di antara seluruh 20 koordinator, bahkan melampaui Dadan Hamdani yang sudah dipenjara.
Data dalam Putusan Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg mencatat bahwa Helmi Hakim mengoordinir 14 perjanjian kredit dengan meminjam identitas 13 orang warga. Ke-13 nama masyarakat yang dicatut sebagai debitur formal dalam berkas kredit tersebut adalah Eka Afriadi, Nur Aripin, Asep Subagja, Remha Kamilia Aldila, Kharis Madya, Abdul Gofur, Apriliyanto, Yoga Rahadiansyah, Kartawijaya, Edi Sutaryadi, Sahroni, Riswan, dan Sutrisno.
Total dana pinjaman yang dicairkan BPR Karya Remaja melalui koordinasi Helmi Hakim mencapai Rp19,9 miliar, dengan sisa pokok pinjaman yang macet menembus Rp18,962 miliar.
Apabila disandingkan langsung dengan data Dadan Hamdani, nilai utang macet tanpa agunan yang menjadi beban kerugian negara pada kelompok Helmi Hakim terpaut Rp1,727 miliar lebih besar.
Secara substansi perbuatan, tidak ada perbedaan antara modus maupun motif yang dijalankan Helmi Hakim dengan Dadan Hamdani. Keduanya sama-sama memanfaatkan kedekatan dan persetujuan jajaran direksi BPR Karya Remaja—yakni Sugiyanto, Moh. Afrizal Anhar, dan Bambang Supena—untuk mengeruk dana likuiditas bank daerah secara melawan hukum demi kepentingan pribadi maupun pihak ketiga.
Fakta persidangan dalam Putusan Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg menguraikan secara rinci bahwa seluruh pencairan kredit milik kelompok Helmi Hakim maupun Dadan Hamdani melanggar empat prinsip dasar perbankan.
Pertama, dana puluhan miliar rupiah itu dicairkan tanpa jaminan aset yang sah. Kedua, tidak ada pengikatan hak tanggungan secara hukum (APHT maupun SHT), sehingga bank tidak memiliki aset jaminan yang bisa dilelang untuk menutup utang macet.
Ketiga, tidak pernah dilakukan penilaian taksasi jaminan melalui kantor penilai independen (KJPP). Keempat, dokumen analisa kelayakan kredit baru dibuat belakangan setelah uang cair semata-mata sebagai syarat formalitas di atas kertas, dengan angka analisa yang direkayasa agar cocok dengan besaran pinjaman yang diajukan.
Dengan pola perbuatan yang identik tersebut, kedudukan hukum Helmi Hakim dan Dadan Hamdani sejatinya berada pada garis yang sama sebagai peserta pelaku tindak pidana korupsi (medepleger) sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan, informasi mengenai adanya penitipan uang pengganti senilai Rp3 miliar oleh pihak Helmi Hakim di kejaksaan juga tidak menghapus pidananya, sebab Pasal 4 UU Tipikor secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku korupsi.
Ketimpangan nasib hukum antara Dadan Hamdani yang sudah menghuni sel tahanan dengan Helmi Hakim serta koordinator lainnya yang belum tersentuh status tersangka ini pun memicu reaksi keras dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ghazanfar.
Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah, mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) untuk segera menerbitkan surat perintah penyidikan baru dan menetapkan Helmi Hakim beserta koordinator lainnya sebagai tersangka agar segera disusulkan menjadi terdakwa.
“Salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg adalah akta otentik yang sudah lebih dari cukup memenuhi syarat minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Jika Dadan Hamdani dengan modus pinjam nama warga dan sisa pinjaman macet Rp17,23 miliar sudah dipenjara 2 tahun 8 bulan, lalu atas dasar keadilan apa Helmi Hakim yang pinjaman macetnya Rp18,96 miliar masih berstatus saksi?” tegas Pahmi Alamsah di Indramayu, Sabtu (14/11/2026).
Pahmi memastikan LBH Ghazanfar akan mengawal persoalan ini dengan mengirimkan surat resmi permohonan gelar perkara khusus dan pengawasan penegakan hukum kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI, serta Komisi Kejaksaan RI di Jakarta.
“Publik Indramayu menunggu ketegasan Kejaksaan. Dadan Hamdani sudah di bui, kini masyarakat menanti kapan Helmi Hakim dan koordinator lainnya menyusul menjadi terdakwa,” pungkasnya.
Redaksi Suaradermayu.com beberapa waktu silam telah menghubungi dan mewawancarai Helmi Hakim guna menjaga keberimbangan informasi dalam liputan terkait BPR Karya Remaja Indramayu. Namun, terkait hasil wawancara, tanggapan, maupun klarifikasi yang telah diberikan, Helmi Hakim meminta agar hasil wawancara tersebut tidak dapat diterbitkan.
Redaksi menghormati permintaan tersebut dan tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Helmi Hakim untuk menyampaikan klarifikasi kapan saja di kemudian hari.
Seluruh data, angka, dan nama dalam berita ini bersumber dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg dan Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi.
