Suaradermayu.com — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ghazanfar secara resmi melaporkan dugaan praktik mafia dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Indramayu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu pada Senin (7/9/2026) lalu.
Pelaporan ini diajukan menyusul adanya keluhan kelangkaan pupuk serta harga jual yang diduga merugikan petani di wilayah tersebut.
Dalam laporan resminya, LBH Ghazanfar menyerahkan sejumlah berkas yang diklaim sebagai bukti pendukung terkait dugaan penyimpangan administrasi sejak tahun 2020 hingga 2026. Dugaan peristiwa tersebut disebut berpusat di Desa Singaraja dan Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu.
Laporan tersebut turut meminta penyidik kejaksaan menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah unsur birokrasi pertanian dari tingkat desa hingga kecamatan. Pihak-pihak yang tercantum dalam materi laporan dugaan tersebut meliputi oknum perangkat desa, Pendamping Penyuluh Lapangan (PPL), Koordinator PPL, hingga Kepala UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Kecamatan Indramayu.
Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah, menyatakan bahwa langkah hukum ini ditempuh untuk mendorong penegakan hukum atas dugaan penyimpangan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi yang merugikan petani kecil.
“Kami serahkan bukti fisik yang sangat solid. Fokus kami mendesak aparat membongkar persekongkolan dari hulu ke hilir, di mana pihak-pihak tersebut diduga saling mengunci meloloskan data palsu demi mencairkan kuota subsidi negara,” ujar Pahmi kepada Suaradermayu.com.
Dalam uraian laporannya, LBH Ghazanfar menyoroti dugaan konflik kepentingan yang melibatkan perangkat desa di Desa Singaraja bernama Ahmad Fauzi, yang menjabat sebagai Raksa Bumi.
Berdasarkan temuan pelapor, yang bersangkutan juga tercatat sebagai pemilik Kios Resmi penyalur pupuk bersubsidi “FERAL”.
LBH Ghazanfar menduga posisi ganda sebagai perangkat desa sekaligus pemilik kios penyalur tersebut dimanfaatkan untuk menguasai data perencanaan kebutuhan pupuk bersama oknum PPL.
Pelapor menduga dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) disusun tidak sesuai prosedur lapangan.
Menurut keterangan Pahmi, berkas RDKK tersebut diduga dibuat tanpa tanda tangan asli dari ketua kelompok tani dan hanya menggunakan cap stempel sepihak.
Namun, dokumen yang diduga bermasalah tersebut tetap lolos pada tahap pemeriksaan Koordinator PPL, Kepala BPP, hingga tingkat kecamatan, dan diduga berlangsung berulang sejak 2020 hingga 2026.
Berdasarkan materi laporan yang diserahkan ke Kejari Indramayu, LBH Ghazanfar memaparkan dua dugaan pola manipulasi administrasi untuk memperoleh alokasi kuota pupuk bersubsidi. Pertama, dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukan petani dan warga meninggal dunia secara ilegal ke dalam daftar penerima subsidi.
Berdasarkan verifikasi pelapor, ditemukan dugaan pencantuman tanpa hak sebanyak 85 NIK pada tahun 2021 dan 66 NIK pada tahun 2022. Identitas yang diduga dicantumkan tersebut meliputi warga berprofesi guru, nelayan, buruh, pedagang, hingga warga yang telah meninggal dunia, yang diduga dimasukkan untuk menyeimbangkan lonjakan kuota pengajuan.
Kedua, pelapor juga menduga adanya pemalsuan jenis komoditas tanaman secara sepihak di atas kertas. Data petani komoditas hortikultura diduga diubah menjadi petani padi agar memperoleh alokasi kuota pupuk bersubsidi dengan nilai yang jauh lebih besar.
Selain mempersoalkan proses di tingkat desa, LBH Ghazanfar juga meminta kejaksaan memeriksa dugaan kelalaian pengawasan Kepala UPTD KPP Kecamatan Indramayu, Lia Fitriyani.
LBH Ghazanfar memandang pernyataan tersebut sebagai dugaan pengabaian tanggung jawab pengawasan struktural.
“Secara aturan birokrasi, pemeriksaan tingkat bawah hanyalah tahap teknis persiapan.
Sebaliknya, Kepala UPTD memegang kendali penuh serta tanggung jawab akhir atas kebenaran dan keabsahan seluruh data di wilayah kerjanya sebelum dikirim ke jenjang kabupaten.
Mengalihkan beban kesalahan ke bawah justru menguatkan dugaan adanya kelalaian sengaja atau kesepakatan untuk memuluskan alur yang dicurigai,” tandas Pahmi.
Pahmi menjelaskan, laporan ini berangkat dari keluhan para petani di Desa Singaraja dan Desa Singajaya yang kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi sesuai ketentuan. Dalam laporannya, LBH Ghazanfar menduga pupuk hasil kuota yang dipermasalahkan tersebut disalurkan ke luar wilayah untuk dijual dengan harga lebih tinggi, sementara petani lokal di kios terkait diduga harus membeli dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi.
“Seluruh bukti mata rantai kegagalan pengawasan dan perlindungan terhadap petani ini telah kami serahkan secara lengkap pada 7 September 2026. Kami akan terus mengawal ketat proses hukum ini agar keadilan tercapai,” tegas Pahmi menutup keterangannya.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan dugaan tersebut—termasuk Ahmad Fauzi, jajaran PPL terkait, serta Kepala UPTD KPP Kecamatan Indramayu Lia Fitriyani—guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab secara berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.




























