Suaradermayu.com – Tak pernah mengajukan pinjaman sepeser pun, bahkan wujud fisik sertifikat tanahnya saja belum pernah dilihat, sepasang suami istri asal Kabupaten Indramayu mendadak terancam kehilangan aset tanah dan bangunannya.
Aset milik Zainal Arifin dan istrinya, Lili Sulastri, warga Desa Longok, Kecamatan Sliyeg itu hendak disita oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kejaksaan Negeri Indramayu terkait kredit macet eks Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu.
Terancam kehilangan hak tanpa dasar utang, pasangan suami istri tersebut didampingi Kuwu (Kepala Desa) Malangsemirang, Kecamatan Jatibarang, Rusmono Syafi’i, mendatangi kantor pengacara Toni RM pada Senin (16/11/2026) untuk resmi menandatangani surat kuasa dan meminta perlindungan hukum.
Kisruh penyitaan salah sasaran ini bermula pada Kamis (12/11/2026) lalu, ketika lima orang petugas gabungan dari Kejaksaan Negeri Indramayu dan LPS mendatangi kediaman Kuwu Rusmono. Mereka meminta petunjuk lokasi objek tanah di Desa Malangsemirang yang tercatat sebagai agunan kredit macet BPR Karya Remaja atas nama debitur Zainal Arifin.
Namun, niat penyitaan itu mendadak berubah menjadi tanda tanya besar saat Kuwu Rusmono memeriksa berkas dan daftar rekapitulasi aset yang dibawa petugas. Dalam daftar sitaan, objek jaminan yang dilingkari memang tertera berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541 atas nama pemegang hak Zainal Arifin dan Lili Sulastri, yang tak lain adalah kakak ipar Rusmono sendiri. Kejanggalan fatal justru terungkap ketika Rusmono meminta petugas memperlihatkan KTP peminjam dana.
Foto dan data identitas pada KTP debitur tersebut ternyata bukan milik kakak iparnya yang berdomisili di Desa Longok, melainkan milik warga lain di Desa Malangsemirang yang kebetulan memiliki nama sama.
Sosok pemegang KTP itu diketahui merupakan adik mantan Kuwu Malangsemirang periode sebelumnya, Kartono, sekaligus pernah menjabat sebagai juru tulis desa setempat.
Temuan tersebut membuat Zainal Arifin dan Lili Sulastri kaget bukan kepalang saat dipanggil ke rumah Kuwu Rusmono. Di hadapan pengacara kondang itu, Zainal menegaskan tidak pernah berutang ke BPR Karya Remaja, tidak pernah meminjamkan sertifikat kepada siapa pun, apalagi menjaminkan tanahnya ke bank.
Zainal mengungkapkan, satu-satunya urusan yang pernah ia tempuh terkait lahan tersebut hanyalah mendaftar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara kolektif melalui perangkat desa bernama Wahyuni pada kurun 2019 hingga 2020.
Kala itu, ia menyerahkan persyaratan berupa Kartu Keluarga, KTP, dan SPPT pajak, tetapi sertifikat yang dijanjikan tak kunjung diterimanya hingga enam tahun berlalu. Ia hanya ingat sempat didatangi oknum petugas desa yang meminta uang Rp500 ribu dengan dalih sertifikat sudah jadi, tetapi oknum tersebut menghilang dan tak pernah kembali menemuinya.
Mencermati kronologi tersebut, Toni RM menilai peristiwa ini bukan sekadar kekeliruan administrasi, melainkan indikasi kuat tindak pidana korupsi berupa pembobolan kredit bank milik daerah (BUMD) dengan memanfaatkan modus kesamaan nama debitur.
“Ini adalah pembobolan kredit BPR. Siapapun itu debitur yang menggunakan agunan orang lain karena memanfaatkan namanya sama, kemudian diajukan ke BPR seolah-olah sertifikat itu miliknya sendiri sehingga membuat BPR mengucurkan kredit uang pinjaman. Kalau kebobolan berarti ini tindak pidana korupsi karena BPR adalah BUMD,” tegas Toni RM.
Toni RM mengaitkan kejanggalan ini dengan skandal korupsi kredit macet BPR Karya Remaja senilai lebih dari Rp100 miliar yang telah menyeret mantan direktur utama Sugiyanto, mantan direktur operasional Bambang Supena, serta sejumlah debitur ke kursi pesakitan akibat praktik agunan bermasalah.
Untuk membongkar aktor di balik pencairan kredit dengan jaminan milik orang lain ini, Toni RM melayangkan desakan terbuka kepada tiga institusi terkait.
Pertama, ia mendesak LPS selaku pengambilalih BPR Karya Remaja bersama Kejaksaan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara agar segera membuka seluruh berkas pencairan kredit dan identitas KTP debitur yang mengagunkan SHM Nomor 541. Kedua, ia akan mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu guna menuntut transparansi mengenai siapa oknum yang mengambil sertifikat PTSL Nomor 541 pada 2019–2020 lalu serta keabsahan prosedurnya jika diambil tanpa pemilik sah.
“Saya berharap dengan informasi ini Kejaksaan Negeri Indramayu harus segera menindaklanjuti dan menyelidiki atas dugaan jangan-jangan benar ada pembobolan kredit dengan menggunakan jaminan yang bukan miliknya, seolah-olah itu miliknya karena namanya sama,” ujar Toni RM, sembari memastikan pihaknya siap melayangkan laporan pidana penggelapan sertifikat maupun tindak pidana korupsi begitu data dari ketiga instansi tersebut dibuka.
Suaradermayu.com masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kejaksaan Negeri Indramayu, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu. Tanggapan dari ketiga institusi tersebut akan kami muat segera setelah diterima.



























