Home / Indramayu / Terpopuler

Kamis, 19 November 2026 - 03:15 WIB

Toni RM Bongkar Dugaan Manipulasi Agunan BPR Karya Remaja di Kejari Indramayu: Tanah Kliennya Dijadikan Jaminan Kredit Tanpa Sepengetahuan Pemilik

Suaradermayu.com— Dugaan praktik mafia pertanahan yang berkelindan dengan skandal kredit bermasalah di tubuh Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu kembali terkuak ke permukaan.

Fakta mengejutkan ini terbongkar langsung di ruang pelayanan hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu setelah kuasa hukum kondang, Toni RM, mengawal kliennya menelusuri asal-usul penyitaan aset tanah yang mendadak menimpa warga tak bersalah.

Klien Toni RM, seorang warga bernama Zainal Arifin bersama istrinya, Lilis, menjadi korban dugaan manipulasi dokumen perbankan. Tanpa pernah mengajukan pinjaman sepeser pun atau menandatangani berkas perjanjian kredit, sertifikat tanah milik Zainal tercatat resmi sebagai agunan kredit bermasalah di BPR Karya Remaja yang kini statusnya telah dilikuidasi.

Kisah pilu yang menimpa keluarga Zainal Arifin bermula pada Kamis, 12 November 2026. Hari itu, ketenangan warga Desa Malang Semirang mendadak terusik oleh kedatangan tim gabungan yang terdiri dari jaksa Kejari Indramayu dan petugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku pihak pengambil alih aset BPR Karya Remaja yang telah ditutup.

Tim eksekutor mendatangi Kepala Desa atau Kuwu Malang Semirang untuk meminta ditunjukkan batas dan letak objek tanah milik Zainal Arifin yang rencananya akan disita oleh negara. Kabar rencana penyitaan tersebut sontak membuat Zainal Arifin dan istrinya terkejut bukan kepalang.

Pasalnya, selama hidupnya, Zainal mengaku tidak pernah berutang ke BPR Karya Remaja maupun meminjamkan sertifikat tanahnya kepada siapa pun.

Merasa ada kejanggalan besar, Zainal Arifin bersama istrinya, Lilis, serta didampingi langsung oleh Kuwu Malang Semirang dan Ibu Kuwu, memutuskan menggandeng advokat Toni RM.

Upaya pencarian keadilan tersebut membuahkan titik terang. Kedatangan rombongan warga dan kuasa hukum ini disambut terbuka oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Indramayu, Heri Abadi Sembiring, serta Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Tomy.

Keduanya bersikap kooperatif dengan membuka dan memperlihatkan salinan berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut.

Dari hasil bedah dokumen bersama jajaran jaksa, terungkap dugaan rekayasa rapi yang memanfaatkan kesamaan identitas. Data menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541 atas nama Zainal Arifin memang benar tercantum sebagai jaminan kredit di BPR Karya Remaja pada tahun 2021 dengan nilai pinjaman mencapai ratusan juta rupiah.

Baca juga  BKD Kabupaten Indramayu Gelar Rapat Pembinaan SKPD untuk Persiapan Laporan Keuangan Tahun 2024

Namun, saat diteliti lebih mendalam, ditemukan perbedaan fatal pada identitas pemberi hak tanggungan. Pemilik sah yang tertera di dalam Sertifikat Nomor 541 adalah Zainal Arifin kelahiran tahun 1975. Sementara itu, pihak yang menandatangani pengajuan kredit dan menjaminkan sertifikat tersebut adalah sosok lain yang kebetulan memiliki nama sama persis, yakni Zainal Arifin kelahiran tahun 1994.

Sosok Zainal Arifin muda kelahiran 1994 tersebut diketahui merupakan mantan Sekretaris Desa (Sekdes) setempat yang menjabat pada masa kepemimpinan Kuwu Kartono.

“Setelah berkasnya ditunjukkan oleh pihak kejaksaan, semuanya menjadi terang benderang. Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 32 Tahun 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris Ilham Salasa, pihak pemberi hak tanggungannya tercatat atas nama Zainal Arifin yang mantan Sekdes kelahiran 1994 itu. Secara hukum, dari titik ini saja prosesnya sudah cacat dan salah total, karena pemberi hak tanggungan bukanlah pemilik sah yang tercantum di sertifikat,” papar Toni RM membeberkan temuan di hadapan awak media usai pertemuan dengan jaksa.

Toni RM kemudian mengurai bagaimana sertifikat asli milik kliennya bisa jatuh ke tangan oknum mantan perangkat desa tersebut. Pada tahun 2020, Zainal Arifin dan istrinya mendaftarkan tanah mereka dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang saat itu bergulir di desa mereka di bawah kepemimpinan Kuwu Kartono.

Seluruh dokumen persyaratan administrasi telah diserahkan Zainal kepada perangkat desa setempat untuk diproses ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi, bertahun-tahun berlalu, sertifikat tanah yang ditunggu-tunggu tak kunjung diterima oleh Zainal Arifin. Ia mengira proses penerbitan sertifikatnya memang belum selesai atau terkendala administrasi.

Baca juga  Kelicikan Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu, Polisi Bongkar Skenario Fitnah

Tanpa disadari, sertifikat tersebut ternyata sudah terbit dari BPN, namun diduga diambil oleh pihak yang tidak berhak. Dokumen berharga itu kemudian diduga disalahgunakan dan dialihfungsikan seolah-olah milik pribadi oleh oknum mantan Sekdes untuk mengagunkan pinjaman di BPR Karya Remaja pada tahun 2021.

Persoalan menjadi semakin pelik karena kredit yang menggunakan agunan milik Zainal Arifin tersebut masuk dalam daftar perkara tindak pidana korupsi besar yang mengguncang BPR Karya Remaja Indramayu.

Sertifikat Nomor 541 milik Zainal kini berstatus sebagai barang bukti negara dalam berkas perkara tiga mantan direksi BPR Karya Remaja, yakni mantan Direktur Utama Sugianto, mantan Direktur Operasional Bambang Supeno, serta mantan Direktur Afrizal Anhar.

Secara spesifik, sertifikat tersebut tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara terdakwa Afrizal Anhar yang telah dijatuhi vonis hukuman 8 tahun penjara disertai kewajiban membayar denda dan uang pengganti.

Konsekuensi hukum dari status barang bukti rampasan tersebut membuat tanah milik Zainal Arifin terancam disita dan dilelang oleh kejaksaan guna menutupi kerugian keuangan negara.

“Bayangkan betapa besarnya kerugian yang dialami warga seperti Pak Zainal. Beliau tidak pernah meminjam uang ke bank, tidak pernah menandatangani akta notaris, dan tidak pernah meminjamkan sertifikatnya kepada siapa pun. Tiba-tiba tanahnya hendak disita dan dilelang negara,” tegas Toni RM.

Atas terungkapnya fakta-fakta tersebut, Toni RM menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kasi Pidsus Heri Abadi Sembiring dan Kasi Intel Tomy yang telah bekerja profesional dan transparan membuka akses data kepada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut,

Toni memohon agar tim eksekutor kejaksaan mengedepankan asas kemanfaatan hukum dengan tidak terburu-buru mengeksekusi lahan milik warga yang nyata-nyata menjadi korban kejahatan.

Permohonan tersebut direspons positif oleh pihak Kejari Indramayu yang menyatakan siap mempertimbangkan penundaan eksekusi penyitaan terhadap objek tanah Nomor 541 sembari menunggu perkembangan penanganan hukum atas temuan baru ini.

Sebagai langkah konkret berikutnya, Toni RM memastikan akan segera menempuh jalur pidana. Pihaknya akan melaporkan oknum mantan Sekretaris Desa berinisial ZA ke kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan sertifikat tanah karena diduga telah mengambil dan menguasai dokumen hak milik orang lain tanpa izin.

Baca juga  Polsek Kedokan Bunder Sosialisasikan Larangan Perjudian Lewat Spanduk

Selain laporan pidana umum, Toni juga mendorong aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Indramayu untuk mendalami keterlibatan oknum tersebut dalam pusaran tindak pidana korupsi pencairan kredit di BPR Karya Remaja. Pasalnya, lolosnya pencairan kredit dengan jaminan sertifikat milik orang lain yang berbeda tahun kelahiran menunjukkan adanya dugaan permufakatan jahat yang merugikan keuangan negara.

Meski demikian, Toni RM menegaskan bahwa pintu penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi masih terbuka lebar. Jika oknum mantan Sekdes tersebut memiliki iktikad baik untuk duduk bersama dan bertanggung jawab penuh mengganti atau menebus nilai sertifikat tanah milik Zainal Arifin sesuai harga pasaran dan kesepakatan, maka penyelesaian damai tetap dapat dipertimbangkan demi memulihkan hak-hak korban secara cepat.

Sementara itu, Kuwu Malang Semirang yang turut mendampingi menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan pendampingan hukum dari Toni RM serta penerimaan yang baik dari jajaran Kejari Indramayu. Ia menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan keras sekaligus pembelajaran berharga bagi seluruh warganya agar lebih berhati-hati dan aktif memantau setiap pengurusan dokumen kependudukan maupun pertanahan.

“Untuk seluruh masyarakat khususnya warga Malang Semirang, mari kita jadikan kejadian ini sebagai pelajaran agar ke depan lebih waspada dalam menjaga dokumen-dokumen berharga. Jangan sampai ada lagi warga kita yang menjadi korban serupa. Siapa pun yang berbuat curang, apa yang mereka tanam itulah yang kelak akan mereka tuai,” ujar Kuwu Malang Semirang.

Di akhir keterangannya, Zainal Arifin dengan nada penuh harap meminta aparat penegak hukum untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi rakyat kecil. Ia berharap kasus dugaan manipulasi agunan ini diusut hingga ke akar-akarnya dan sertifikat tanah miliknya dapat segera dipulihkan serta dikembalikan ke tangannya secara utuh.

 

Share :

Baca Juga

Daerah

Akankah Bupati Indramayu Jadi Tersangka Kasus Tunjangan Rumah DPRD 18 Miliar? LBH Ghazanfar: Masih Dibutuhkan Satu Alat Bukti Lagi

Terpopuler

Pengacara Toni RM Murka: Aparat Tak Punya Kompetensi, Jangan Main Hakim terhadap Pedagang Es

Hukum

Bancakan Rp139 Miliar BPR Karya Remaja Indramayu: Rakyat Tak Lupa, Kasus Mandek di Kejaksaan Tinggi Jabar

Indramayu

Menumbuhkan Asa dari Desa: Kopdes Merah Putih Kalianyar Indramayu Gelar Penjaringan Calon Anggota
Wakil Bupati Lucky Hakim

Indramayu

Dituding Mangkir dari Rapat Paripurna, Lucky Hakim Bongkar Fakta Mengejutkan: “Saya Tak Pernah Terima Undangan!”

Terpopuler

LBH Ghazanfar: Kejati Jabar Masuk Angin? 16 Koordinator Debitur BPR KR Belum Juga Ditetapkan Tersangka

Indramayu

OJK Sebut Bupati Nina Berani Bongkar Praktik Curang di BPR Karya Remaja, Masyarakat Harus Memahaminya

Terpopuler

Kebebasan Pers Terancam? AJI Soroti Penggunaan UU Tipikor terhadap Jurnalis