Suaradermayu.com– Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu menggelar rapat pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Indramayu. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor BKAD, Jalan RA Kartini No. 15-17, Margadadi, Kecamatan Indramayu, Rabu (8/1/2025).
Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari berbagai instansi, kecamatan, dinas, hingga perwakilan dari RSUD Indramayu ini bertujuan untuk memberikan arahan terkait penyusunan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2024.
Acara dimulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, menghadirkan narasumber dari BKAD, yaitu Kabid Akuntansi M. Fathul Amri dan Kasubid Akuntansi Eka Sari Kartika. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber.
Kasubid Akuntansi BKAD, Eka Sari Kartika, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk memberikan pembinaan awal tahun sebagai persiapan penyusunan laporan keuangan daerah serta menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tujuan dari acara ini adalah memberikan pembinaan kepada SKPD untuk menyusun laporan keuangan yang akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Pembinaan ini juga menjadi persiapan menghadapi pemeriksaan BPK,” ujar Eka.
Eka juga menambahkan, peserta yang hadir berasal dari Kasubag Keuangan dan operator SKPD, kecamatan, RSUD, serta Dinas Kesehatan yang mewakili puskesmas. Sementara untuk sekolah, diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kami memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan agar dapat melanjutkan pembinaan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari entitas yang diperiksa BPK,” jelasnya.
Menurut Eka, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap awal tahun untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah.
“Harapannya, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indramayu dapat disajikan secara wajar dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” tutupnya.
Dengan pembinaan ini, diharapkan SKPD di Kabupaten Indramayu dapat lebih siap dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
