Home / Kriminalitas / Daerah / Sorotan

Kamis, 12 Maret 2026 - 03:34 WIB

KPK Tetapkan Tersangka Bupati Rejang Lebong, Diduga Minta “Jatah” Proyek hingga 15 Persen

Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, kini resmi jadi tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, kini resmi jadi tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Suaradermayu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait praktik permintaan fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu.

Selain Fikri, penyidik KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, Hary Eko Purnomo, serta tiga pihak swasta yakni Irsyad Satria Budiman, Edi Manggala, dan Youki Yusdiantoro. Kelima orang tersebut diduga terlibat dalam praktik pengaturan proyek yang dikenal dengan istilah “ijon proyek”.

Kasus ini berkaitan dengan sejumlah proyek pembangunan fisik di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong dengan total anggaran mencapai sekitar Rp91,13 miliar pada tahun anggaran 2026. Dalam prosesnya, diduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui sejumlah pertemuan yang melibatkan kepala daerah, pejabat dinas, serta pihak swasta.

Baca juga  Lisa Mariana Jalani Tes DNA, Minta Doa agar Proses Tanpa Rekayasa

Dalam pertemuan tersebut, para kontraktor yang ingin mendapatkan paket pekerjaan diduga diminta memberikan fee proyek berkisar antara 10 hingga 15 persen dari nilai pekerjaan. Skema ini disebut menjadi syarat agar rekanan dapat memenangkan paket proyek yang disediakan pemerintah daerah.

KPK mengungkapkan, setelah kesepakatan tercapai, kepala daerah diduga menandai dokumen rekap pekerjaan fisik dengan kode tertentu sebagai penunjuk rekanan yang akan mengerjakan proyek. Tanda tersebut kemudian menjadi sinyal bagi pihak swasta untuk menyiapkan pembayaran fee kepada pihak yang berkepentingan.

Baca juga  Air Keruh dan Tak Mengalir, Bupati Lucky Hakim Sampaikan Permohonan Maaf ke Pelanggan PDAM Indramayu

Sejumlah uang kemudian diserahkan oleh para kontraktor melalui perantara dengan total mencapai sekitar Rp980 juta. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap melalui pejabat maupun aparatur yang berada di lingkungan dinas terkait.

Rinciannya, pada 26 Februari 2026 salah satu rekanan menyerahkan uang sekitar Rp330 juta melalui kepala dinas. Selanjutnya pada 6 Maret 2026, dua kontraktor lainnya menyerahkan masing-masing Rp400 juta dan Rp250 juta melalui aparatur sipil negara di dinas tersebut.

Baca juga  Kejari Indramayu Tetapkan Tersangka Eks Kasubag BPR KR Balongan

Penyidik KPK menduga praktik permintaan fee proyek tersebut berkaitan dengan kebutuhan dana menjelang Idulfitri. Informasi mengenai dugaan transaksi itu berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan hingga akhirnya dilakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK turut menyita uang ratusan juta rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Saat ini para tersangka telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut oleh KPK. Penyidik juga masih mendalami aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut. (Moh. Ali)

Share :

Baca Juga

Kriminalitas

Dugaan Penyiksaan dan Rekayasa Kasus Paoman Menguat, DPR RI Minta Mabes Polri-Kejagung Turun Tangan

Indramayu

Fakta Baru Kasus 5 Jenazah di Indramayu, Polisi Libatkan Puslabfor Polri dan Periksa Saksi

Indramayu

Polres Indramayu Terbitkan Sprindik Dugaan Kasus Makelar Proyek Pemerintah, Tersangka Segera Ditetapkan

Indramayu

Tipu Ratusan Juta, Eks Caleg PDIP Indramayu Dilaporkan ke Polisi

Sorotan

Ono Surono Saksikan Langsung KPK Geledah Rumahnya Terkait Kasus Suap Proyek Bekasi

Daerah

Diduga Pungli dan Langgar Kode Etik, Oknum Polres Cirebon Kota Dilaporkan ke Propam

Terpopuler

Pengacara Toni RM Murka: Aparat Tak Punya Kompetensi, Jangan Main Hakim terhadap Pedagang Es

Indramayu

Banjir Indramayu: Tata Ruang Amburadul & Kegagalan Kepemimpinan Bupati Lucky Hakim