Suaradermayu.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Kejaksaan Negeri Indramayu memulai pembangunan mess pegawai dan rumah dinas eselon IV yang berlokasi di Jalan Senam Tera BTN Lama, Kelurahan Karanganyar, Indramayu. Groundbreaking pembangunan ini berlangsung pada Selasa (3/6/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri.
Baca Juga : Bongkar Korupsi! Kejari Indramayu Kembalikan Rp2,6 Miliar ke Kas Negara, Ini Sumber Uangnya
Pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dan Kejaksaan untuk meningkatkan fasilitas pendukung bagi aparatur penegak hukum. Mess pegawai dan rumah dinas ini dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah, dan rencananya akan digunakan sebagai tempat tinggal bagi pegawai Kejaksaan, terutama yang bertugas sebagai pejabat eselon IV serta pegawai yang berasal dari luar daerah Indramayu.
Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembangunan fasilitas ini. Ia menilai bahwa keberadaan mess dan rumah dinas sangat penting dalam menunjang kinerja aparatur Kejaksaan.
“Pegawai yang rumahnya jauh dari kantor atau berasal dari luar daerah tentu akan sangat terbantu dengan fasilitas tempat tinggal yang memadai ini. Dengan demikian, mereka dapat lebih fokus dan maksimal dalam melaksanakan tugasnya di Indramayu,” jelas Lucky Hakim.
Selain itu, Bupati Lucky Hakim menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk terus bersinergi dengan Kejaksaan Negeri dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pembangunan dan penegakan hukum. Ia mengajak seluruh pegawai dan pimpinan Kejaksaan Negeri Indramayu untuk bersama-sama mendukung visi menciptakan Indramayu yang religius, ber-ekonomi kerakyatan, aman, dan nyaman. “Kita sebut itu dengan Indramayu Reang, yakni Indramayu yang penuh semangat gotong royong dan saling mendukung,” imbuhnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Katarina Endang Sarwestri, menyambut baik langkah pembangunan mess dan rumah dinas ini. Menurutnya, pembangunan infrastruktur penunjang tersebut sangat penting untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan Kejaksaan yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan terbaik.
“Dengan fasilitas yang lebih baik, pegawai Kejaksaan dapat bekerja dengan lebih nyaman dan fokus, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun menjadi lebih optimal,” ungkap Katarina.
Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Arief Indra Kusuma Adhi, juga menekankan bahwa pembangunan mess pegawai dan rumah dinas ini bukan hanya sebagai sarana hunian, melainkan juga simbol penghargaan terhadap dedikasi para pegawai Kejaksaan. “Ini adalah bentuk nyata perhatian kami terhadap kesejahteraan pegawai dan upaya meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan Kejari Indramayu,” kata Arief.
Menurut Arief, fasilitas mess dan rumah dinas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pegawai yang bertugas, terutama bagi yang harus tinggal jauh dari keluarga atau yang baru pindah tugas.
Baca Juga : Ngeri! Kejari Indramayu Bakar Barang Bukti Narkoba, Sajam hingga Uang Palsu di Hadapan Bupati Lucky Hakim
“Dengan tempat tinggal yang layak, pegawai bisa lebih fokus menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Pembangunan mess pegawai dan rumah dinas ini merupakan bagian dari program strategis Kejaksaan Negeri Indramayu yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Proyek ini juga menjadi bukti sinergi positif antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam membangun Indramayu yang lebih maju dan sejahtera.
Diharapkan, setelah pembangunan selesai sesuai jadwal, fasilitas ini dapat langsung dimanfaatkan secara optimal oleh pegawai Kejaksaan Negeri Indramayu. Hal ini sekaligus meningkatkan profesionalisme aparatur Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya demi kepastian hukum dan keadilan di wilayah Indramayu dan sekitarnya.
Baca Juga : Kejari Indramayu Selamatkan Keuangan Negara Rp 1,8 Triliun Sepanjang 2024
Dengan langkah ini, Indramayu semakin menegaskan komitmennya untuk menjadi daerah yang mendukung penuh penegakan hukum dan pelayanan publik berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
