Suaradermayu.com — Ini adalah bukti paling telanjang, memalukan, sekaligus menyakitkan hati bagi seluruh warga Indramayu: di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim, kenyamanan segelintir pejabat jauh lebih diutamakan daripada nyawa dan kebutuhan dasar ribuan rakyatnya sendiri.
Saat ribuan keluarga berjuang mati-matian hanya untuk memenuhi makan sehari, berobat ke puskesmas, atau menyelamatkan lahan pertanian dari kekeringan, pemerintah daerah justru dengan berani dan santai menyiapkan anggaran Rp10.114.560.000 murni dari APBD hanya untuk menyewa kendaraan dinas bagi para pejabat.
Angka fantastis itu tercantum hitam di putih dalam dokumen resmi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu untuk Tahun Anggaran 2026.
Rinciannya sungguh menghina akal sehat dan rasa kemanusiaan: sewa kendaraan operasional kantor dan lapangan Tahap I Rp4,286 miliar, Tahap II Rp680,4 juta, Tahap III Rp3,061 miliar. Belum lagi sewa kendaraan khusus pejabat setara Eselon II senilai Rp1,674 miliar, serta sewa kendaraan pejabat setara Eselon I Tahap II sebesar Rp411,84 juta.
Semuanya diambil dari keringat petani, pedagang kecil, buruh harian, dan seluruh warga yang membayar pajak serta berkorban demi pembangunan daerah.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ghazanfar, Pahmi Alamsah, melontarkan kecaman keras kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim. Ia menilai langkah ini bukan sekadar kesalahan hitung atau pemborosan biasa—ini adalah pengkhianatan terang-terangan terhadap amanah jabatan, serta pembiaran sistematis penderitaan rakyat yang seharusnya dilindungi negara.
“Tugas utama dan pertama seorang Bupati adalah melihat ke bawah, mendengar jeritan yang tertahan di tenggorokan rakyat, dan merasakan setiap kesusahan yang dirasakan warganya. Lucky Hakim pasti tahu betul apa yang terjadi di luar tembok kantor dinasnya: ada warga sakit parah tak mampu beli obat hingga harus pulang meninggal, ada anak putus sekolah karena orang tua tak sanggup bayar kebutuhan belajar, ada petani menangis melihat sawahnya kering kerontang tak ada dana irigasi, dan banyak keluarga yang makan seadanya demi bertahan hidup. Tapi apa yang dia lakukan? Dia diam saja, bahkan membiarkan uang puluhan miliar dialirkan demi kenyamanan jalan para pejabatnya,” tegas Pahmi Alamsah
“Badan yang tugas sucinya adalah menjadi penjaga ketat uang rakyat, teladan efisiensi, dan benteng anti pemborosan—justru yang paling berani membakar uang itu demi kepentingan internal sendiri. Ini bukti nyata tak terbantahkan: Lucky Hakim tak becus memimpin, tak punya hati nurani pemimpin, dan tak pantas memegang kendali keuangan daerah,” sambungnya.
Ia menyoroti kemunafikan rerang-terangan yang pernah disaksikan publik Indramayu.
“Berkali-kali lewat pidato, spanduk, dan pengumuman resmi, pemerintah meminta rakyat berhemat, bersabar, mengerti kondisi keuangan daerah, dan rela berkorban demi kepentingan bersama. Tapi lihat kenyataan pahitnya: rakyat disuruh makan angin dan menahan lapar, sementara pejabat bersiap bergonta-ganti roda empuk. Rakyat disuruh berjalan jauh demi pelayanan, sementara pejabat tak mau lagi menempuh jalan yang sedikit berguncang. Ini penghinaan terhadap akal sehat dan harga diri rakyat Indramayu,” sindirnyan
Pahmi pun mempertanyakan pekanya telinga Bupati Lucky Hakim.
“Jeritan rakyat yang tak mampu berobat tak didengar. Tangisan petani yang rugi ratusan juta karena gagal panen tak disambut solusi. Keluhan warga soal harga sembako melambung tak ditanggapi serius. Semua suara itu dikubur dalam-dalam, demi satu prioritas yang tak masuk akal: kenyamanan perjalanan pejabat. Apa gunanya pemimpin jika tak mau mendengar rakyatnya sendiri?” tanyanya tajam.
“Pengelola fiskal seharusnya menjadi benteng terakhir agar uang rakyat tak lari ke kepentingan pribadi atau kelompok. Tapi di bawah pemerintahan Lucky Hakim, benteng itu runtuh total dan berubah menjadi pintu gerbang pemborosan yang lebar. Pengurus uang rakyat malah berubah menjadi pihak yang paling banyak menyedot hak rakyat,” tambahnya dengan nada tegas.
“Rp10,11 miliar itu bukan uang receh yang bisa diambil sembarangan. Jumlah yang sama itu cukup untuk memperbaiki puluhan sekolah rusak di pelosok desa, melengkapi alat kesehatan di seluruh puskesmas, membangun ratusan sumur irigasi, hingga memberikan bantuan langsung bagi ribuan keluarga miskin selama bertahun-tahun. Tapi malah disia-siakan semata-mata demi sewa kendaraan dinas. Ini kejahatan terhadap kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Ia menegaskan Bupati Lucky Hakim tak bisa lagi sembunyi di balik alasan prosedur, aturan, atau menyalahkan bawahannya.
“Dia yang memegang kekuasaan tertinggi di daerah ini. Dia yang berhak menandatangani atau menolak rencana anggaran. Jika pemborosan ini lolos dan disetujui, berarti dia setuju, dia yang memutuskan: pejabat diutamakan, rakyat dibiarkan menderita. Tak ada alasan yang bisa membenarkan pilihan yang setega itu,” tegasnya.
Pahmi Alamsah pun menuntut tiga langkah tegas dan segera yang harus diambil Bupati Lucky Hakim: pertama, batalkan rencana sewa kendaraan senilai Rp10,11 miliar ini saat ini juga.
Kedua, jelaskan secara terbuka mengapa aset kendaraan milik daerah yang masih layak pakai tidak dimanfaatkan terlebih dahulu. Ketiga, bongkar siapa pihak yang diuntungkan dari transaksi besar ini dan apakah ada kesepakatan di balik layar.
“Jika Lucky Hakim tetap diam, menolak bertindak, dan membiarkan rencana ini berjalan, maka biarkan seluruh rakyat Indramayu yang menilai: dia bukan pelindung rakyat, dia pelindung kenyamanan penguasa. Sebutan ‘tak becus memimpin’ adalah kata yang paling halus dan pantas buat dia,” pungkas Pahmi Alamsah. (Tim Redaksi)
