Suaradermayu.com – Pemerintah pusat akan menerapkan aturan tegas untuk memberantas peredaran narkoba hingga ke pelosok desa. Mulai tahun 2026, seluruh aparatur desa di Indonesia, mulai dari kepala desa (kades), perangkat, staf administrasi, hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menjalani tes urine.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, Jumat (8/8/2025).
“Tahun depan, semua aparatur desa, mulai dari staf, kepala desa, hingga BPD, akan diperiksa urinenya untuk memastikan tidak terlibat narkoba,” tegas Yandri.
Menurutnya, aparatur desa harus menjadi teladan dalam gerakan perang melawan narkoba. Pasalnya, mereka adalah ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat paling bawah.
Ancaman Serius di Desa
Yandri mengungkapkan, peredaran narkoba kini semakin mengkhawatirkan karena mulai menyasar pelajar dengan cara licik. Modus yang digunakan adalah memberikan narkoba secara gratis di awal agar korban ketagihan.
“Siswa-siswa diumpan dengan narkoba gratis. Ini strategi jahat yang harus kita hentikan bersama,” ujarnya.
Untuk itu, Kementerian Desa akan membentuk Satgas Anti Narkoba Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, ulama, pendamping desa, dan aparat setempat. Program ini akan dimulai dari Provinsi Banten sebelum diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Satgas tersebut akan menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba di tingkat RT, RW, dan dusun.
Desa sebagai Benteng Pertahanan
Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa, yang menjadi tempat tinggal sekitar 73 persen penduduk nasional. Menurut Yandri, potensi besar ini dapat dijadikan benteng pertahanan jika seluruh elemen masyarakat bersatu melawan narkoba.
“Kalau semua aparatur desa kompak, program BNN akan lebih mudah memutus mata rantai peredaran narkoba,” kata Yandri optimistis.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungannya, dan tidak takut menghadapi bandar narkoba demi masa depan generasi muda.
Program wajib tes urine bagi aparatur desa yang mulai berlaku 2026 ini diharapkan menjadi langkah awal mewujudkan Indonesia Bersinar—Bersih Narkoba—yang dimulai dari desa. Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, desa dapat menjadi wilayah bebas narkoba dan aman bagi generasi mendatang.
