Suaradermayu.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam pidato resminya pada rapat paripurna DPRD Jabar yang digelar Kamis sore, 22 Mei 2025, Dedi menyatakan bahwa kritik-kritik dari legislatif justru menjadi energi positif dalam menjalankan pemerintahan.
“Seluruh anggota DPRD, para ketua fraksi, dan ketua komisi, saya ucapkan terima kasih atas berbagai kritik yang dilakukan. Itu menunjukkan bahwa di Jawa Barat terjadi dinamika politik yang luar biasa,” ujar Dedi Mulyadi di hadapan forum paripurna.
Dedi menyebut bahwa kritik dari DPRD merupakan tanda bahwa lembaga legislatif menjalankan perannya secara optimal dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Ia menegaskan, suara kritis adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat dan bukti nyata dari iklim demokrasi yang sehat.
Kritik adalah Bentuk Kepedulian Politik
Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, dalam sistem demokrasi, kritik merupakan komponen penting sebagai alat kontrol terhadap jalannya kebijakan publik. Dirinya mengakui bahwa banyak masukan dan koreksi dari DPRD justru menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan program-program pemerintah daerah.
“Kalau tidak bicara, mungkin DPRD dianggap tidak ada. Saya ucapkan terima kasih atas kritiknya,” lanjut Dedi.
Ia juga menambahkan bahwa apabila anggota dewan tidak menyampaikan pendapat secara terbuka, publik justru akan mempertanyakan fungsi kontrol mereka. Oleh sebab itu, setiap kritik—baik yang lunak maupun tajam—dianggapnya sebagai kontribusi dalam membangun Jawa Barat yang istimewa.
Kerja Sama Eksekutif dan Legislatif Ditekankan
Dalam pidatonya, Dedi tidak hanya memberi apresiasi, tetapi juga menyerukan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Ia menyebut bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi adalah dua pilar yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Semua orang memiliki konsen pada hal yang menjadi tujuan kita: mewujudkan Jawa Barat istimewa dengan berbagai cara. Tugas DPRD adalah bicara, itulah tugas DPRD,” ucapnya.
Menurutnya, banyak keberhasilan program pembangunan yang tidak akan tercapai tanpa sinergi antara dua lembaga negara tersebut. Karenanya, ia meminta agar dinamika dalam ruang rapat tetap berada dalam koridor etika dan tujuan bersama, bukan untuk saling menjatuhkan.
Evaluasi Kinerja Jadi Sorotan Publik
Pernyataan Dedi Mulyadi mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan, termasuk pengamat politik dan masyarakat sipil. Sikap terbuka terhadap kritik ini dianggap sebagai bentuk kematangan dalam memimpin. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, respons seperti ini menjadi penting.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Dr. Hasanul Arifin, menyebut bahwa kepemimpinan yang menerima kritik adalah pondasi dari pemerintahan yang inklusif.
“Pemimpin yang siap dikritik biasanya juga siap memperbaiki kebijakannya. Ini penting, apalagi di level provinsi sebesar Jawa Barat,” ujarnya.
Politik Sehat untuk Masa Depan Jawa Barat
Dengan menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan, Dedi Mulyadi ingin menegaskan bahwa dinamika politik di Jawa Barat harus tetap dijaga dalam semangat kolaborasi. Ia menegaskan bahwa membangun daerah bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas bersama dengan DPRD dan masyarakat luas.
“Kritik adalah tanda peduli. Mari terus bersinergi demi Jawa Barat yang istimewa,” pungkasnya.
