Suaradermayu.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menerima langsung peserta aksi dari Federasi Serikat Buruh Minyak dan Gas Bumi (FSB MIGAS), Serikat Buruh Gas Bumi, dan KASBI di Pendopo Indramayu, Kamis (24/4/2025). Aksi buruh ini bertujuan menyuarakan tuntutan terkait jaminan masa kerja, rekrutmen yang adil, perlindungan pekerja, serta peningkatan kesejahteraan buruh sektor migas.
Selain Wakil Bupati, aksi ini juga mendapat perhatian dari DPRD Indramayu, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang hadir mendengarkan aspirasi para buruh.
Dalam orasinya, salah satu peserta aksi, Hadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pekerja migas yang kerap dipinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak.
“Posisi kami sebagai buruh migas sering kali diabaikan, bahkan kesejahteraan pun nyaris tidak diperhatikan,” ujar Hadi.
Senada, peserta lainnya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan agar lebih berpihak kepada pekerja. Mereka juga mendesak Dinas Tenaga Kerja Indramayu untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wabup Syaefudin menyatakan apresiasinya kepada para buruh yang telah menyuarakan hak-haknya secara tertib. Ia berjanji akan membawa aspirasi ini untuk dibahas bersama DPRD dan pihak terkait dalam merumuskan regulasi perlindungan pekerja migas di Indramayu.
“Hari ini saya terima langsung dan mendengar aspirasi teman-teman buruh. Saya juga pernah menjadi buruh, sehingga saya memahami kondisi ini. Apa yang menjadi tuntutan akan kami komunikasikan dengan semua pihak,” kata Syaefudin.
Lebih lanjut, ia mengimbau para peserta aksi untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah, agar iklim investasi di Indramayu tetap terjaga dan semakin menarik bagi investor.
Sementara itu, anggota DPRD Indramayu, Imron Rosadi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migas melalui penyusunan regulasi daerah.
“Kami di DPRD siap membuat regulasi untuk perlindungan pekerja migas. Kami akan mencari referensi dari daerah lain di Indonesia yang sudah memiliki regulasi serupa, agar bisa diadaptasi di Indramayu,” jelas Imron.
Aksi damai yang berlangsung di Pendopo Indramayu ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja migas di Kabupaten Indramayu.
