Suaradermayu.com — Cerita kelam di balik runtuhnya Perumda BPR Karya Remaja Indramayu kini terkuak sepenuhnya. Bangkrut dan ditutupnya bank milik Pemerintah Kabupaten Indramayu ini bukan sekadar masalah manajemen yang buruk.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung justru membongkar skema terstruktur yang mengerikan: adanya jaringan koordinator yang memanfaatkan identitas warga biasa sebagai tameng untuk menyedot dana ratusan miliar rupiah dari brankas bank milik rakyat.
Fakta hukum yang menggetarkan itu terungkap setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ghazanfar membedah salinan resmi Putusan Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg dan Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.
Dari dokumen persidangan tersebut, tercatat secara sah ada 20 orang koordinator lapangan yang memegang kendali penuh atas pintu pencairan kredit dengan skema pinjam nama debitur — atau yang dikenal dengan istilah kredit “topengan”.
Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah, menegaskan bahwa membuka secara transparan daftar lengkap dua puluh koordinator sesuai putusan pengadilan merupakan kewajiban moral sekaligus langkah hukum yang tidak bisa ditunda lagi.
Menurutnya, masyarakat Indramayu berhak tahu siapa saja aktor utama yang menguras kas bank daerah hingga akhirnya bangkrut dan merugikan ribuan nasabah kecil yang menaruh harapan di lembaga keuangan tersebut.
“Dua salinan putusan Pengadilan Tipikor Bandung ini adalah bukti hukum yang terang-benderang dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi oleh siapa pun. Dari total plafon pinjaman Rp 133.909.100.000 yang dicairkan lewat 130 perjanjian kredit memakai nama 112 warga, uang yang macet dan tidak kembali ke kas bank mencapai Rp 112.666.720.666 atau lebih dari Rp 112,66 miliar. Semua pintu masuk berkas 112 warga itu dipegang oleh 20 koordinator,” tegas Pahmi Alamsah, Jumat (13/11/2026).
Dalam tabel rekapitulasi resmi kedua salinan putusan pengadilan tersebut, peran ke-20 koordinator ini terpetakan dengan sangat jelas berdasarkan posisi tunggakan macet per tanggal 12 September 2023.
“Angka-angkanya sungguh memprihatinkan,” ucap Pahmi.
” Lebih dari 84 persen dana yang dicairkan melalui skema ini tidak pernah kembali ke kas bank. Uang rakyat yang seharusnya berputar untuk menopang ekonomi warga kecil, lenyap begitu saja tanpa jejak aset apa pun yang tersisa,”sambungnya.
Pada barisan koordinator kelas kakap yang berhasil menarik dana di atas Rp 10 miliar, terdapat enam nama yang paling dominan menyedot uang dari brankas BPR Karya Remaja — termasuk pejabat internal bank yang seharusnya menjaga keamanan dana masyarakat.
Posisi pertama dengan nilai tarikan terbesar ditempati oleh Dadan Hamdani. Ia tercatat memakai identitas 10 warga dalam 12 kontrak berbeda dengan total nilai pinjaman mencapai Rp 21,62 miliar. Dari jumlah tersebut, yang tidak dikembalikan dan menjadi macet adalah Rp 17,235 miliar.
Di urutan kedua, tercatat nama Helmi Hakim. Meski tarikannya sedikit di bawah Dadan Hamdani, namun ia mencetak rekor tunggakan macet terbesar di antara seluruh koordinator. Dengan memegang nama 13 warga dalam 14 kontrak, ia berhasil mencairkan Rp 19,9 miliar, dan yang macet mencapai Rp 18,962 miliar. Artinya, hampir 95 persen dana yang lewat tangannya tidak pernah kembali.
Disusul kemudian oleh Kaswadi, yang mengumpulkan nama 11 warga dalam 12 kontrak senilai Rp 18,125 miliar, dengan sisa utang macet Rp 17,065 miliar.
Yang lebih mencengangkan, barisan kelas kakap ini juga diisi oleh Direktur Operasional BPR Karya Remaja itu sendiri yang turun tangan langsung menjadi koordinator lapangan. Ia adalah Moh. Afrizal Anhar, S.E., M.Si. Dengan memakai nama 20 warga dalam 31 kontrak — jumlah kontrak terbanyak — ia mencairkan Rp 16,3 miliar dan meninggalkan sisa utang macet sebesar Rp 9.862.129.166.
Berikutnya ada IR. Syirojuddin yang menghimpun 6 warga dalam 7 kontrak senilai Rp 14,2 miliar dengan sisa utang macet Rp 9,26 miliar, serta Mulyadi Cahya yang memakai identitas 18 warga dalam 18 kontrak senilai Rp 14,15 miliar. Yang terakhir ini sungguh ironis — seluruh uang pinjamannya macet total, seratus persen, tanpa dibayar sepeser pun.
“Pada lapisan kedua, terdapat tujuh koordinator kelas menengah dengan tarikan pinjaman antara Rp 1 miliar hingga di bawah Rp 10 miliar. Kelompok ini juga mencakup mantan pimpinan tertinggi bank,” ungkapnya.
Mereka adalah Yossy BT Carkiyah yang menghimpun 6 warga dalam 6 kontrak senilai Rp 8,874 miliar dengan sisa macet Rp 8.859.150.000 — hampir seluruhnya tidak dikembalikan.
Kemudian Aris Nurul Huda yang memakai 3 warga dalam 4 kontrak senilai Rp 4,15 miliar dengan sisa macet Rp 2.302.250.000, serta Jamal Fahmi Bazri yang memakai 6 warga dalam 6 kontrak senilai Rp 3,55 miliar dengan sisa macet Rp 2.334.444.000.
Selain nama-nama tersebut, kata Pahmi, pada kelompok menengah tercatat pula M. Sanafi yang memakai 3 warga dalam 3 kontrak senilai Rp 3 miliar yang macet utuh.
Kemudian Amy Anggaraini yang memakai 2 warga dalam 2 kontrak senilai Rp 2,5 miliar yang juga macet utuh, Ramadhin Listya Wimana yang memakai 3 warga dalam 3 kontrak senilai Rp 2,5 miliar yang macet utuh, serta mantan Direktur Utama BPR Karya Remaja sendiri, Sugiyanto, yang memakai 3 warga dalam 3 kontrak senilai Rp 2,385 miliar dengan sisa macet Rp 2.345.997.500.
Sementara itu, tujuh koordinator sisanya berada di kelompok pinjaman di bawah Rp 1 miliar. Meski per orang nilainya lebih kecil, namun praktiknya tetap sama persis — memakai identitas orang lain dan membiarkannya macet.
Mereka adalah Pra Persada Peter dengan 1 warga senilai Rp 900 juta yang macet utuh, Rosadi dengan 2 warga dalam 3 kontrak senilai Rp 850 juta dan sisa macet Rp 500 juta, Nurhadi dengan 1 warga senilai Rp 290 juta yang macet utuh, Supriyanto dengan 1 warga senilai Rp 230 juta yang macet utuh, Abdulloh dengan 1 warga senilai Rp 160 juta dan sisa macet Rp 157 juta, Sunata (Alm) dengan 1 warga senilai Rp 150 juta yang macet utuh, serta Dede Sunarya dengan 1 warga senilai Rp 75 juta dan sisa macet Rp 63,75 juta.
Lebih lanjut Pahmi memebeberkan, tak berhenti pada pemakaian identitas orang lain, salinan putusan turut mengungkap fakta yang lebih mencengangkan.
Lima orang dari jajaran 20 koordinator tersebut bersama Direktur Operasional Moh. Afrizal Anhar tercatat ikut mengajukan kredit atas nama pribadi mereka sendiri di luar prosedur yang berlaku, tanpa agunan apa pun, dan membiarkannya macet.
“Artinya, mereka tidak hanya mencatut nama orang lain, tetapi juga memanfaatkan posisi untuk mencairkan dana atas nama diri sendiri tanpa jaminan yang sah,” katanya.
Dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan tersebut, terungkap dengan gamblang bagaimana uang ratusan miliar rupiah milik bank daerah bisa keluar begitu mudahnya.
Terdakwa Sugiyanto selaku Direktur Utama bersama Moh. Afrizal Anhar selaku Direktur Operasional periode 2012–2020 dan Bambang Supena selaku Kepala Biro Operasional sekaligus Pelaksana Harian Direktur Utama periode April–November 2020, secara terkoordinasi memerintahkan jajaran di bawahnya untuk meloloskan berkas-berkas pengajuan para koordinator.
“Mulai dari Kepala Biro Pemasaran, Kepala Bagian Kredit, Kasubag Kredit, hingga analis kredit, semuanya diperintahkan untuk menyulap surat permohonan seolah-olah warga yang namanya tercantum adalah pelaku usaha sungguhan yang layak menerima kredit. Padahal, tidak ada yang memverifikasi kebenarannya,” jelas Pahmi.
“Semua 130 kontrak kredit topengan itu dicairkan tanpa agunan apa pun. Tidak ada sertifikat tanah atau rumah yang dijaminkan, tidak ada akta pengikatan jaminan resmi, dan tidak pernah ada tim penilai harga aset yang turun mengecek ke lapangan. Bahkan, surat analisa kelayakan usaha baru diketik belakangan setelah uang terlebih dahulu cair, hanya untuk melengkapi formalitas di atas kertas,” sambungnya.
Akibat ulah skema ini, kerugiannya tidak hanya berupa uang yang hilang. Ratusan warga yang KTP-nya dicatut kini menghadapi masalah serius. Nama mereka tercatat sebagai penunggak utang besar di sistem perbankan nasional. Sulit bagi mereka untuk membuka rekening, meminjam modal usaha, atau sekadar memiliki catatan keuangan yang bersih.
Mereka menjadi korban berlipat ganda — identitasnya dirampas, namanya dirusak, dan ia harus menghadapi teror penagihan utang yang tidak pernah ia pinjam.
LBH Ghazanfar menegaskan bahwa ke-20 koordinator tersebut tidak bisa bersembunyi di balik dalih bahwa ini hanyalah perkara utang-piutang. Tanpa ulah aktif mereka yang berkeliling menghimpun KTP warga, meyakinkan orang lain untuk meminjamkan identitasnya, dan menguasai hasil pencairan pinjaman tersebut, uang ratusan miliar itu mustahil keluar dari brankas bank.
“LBH Ghazanfar mendesak aparat penegak hukum berani mengusut tuntas dan menyeret ke meja hijau seluruh koordinator yang menikmati aliran uang maupun berperan aktif dalam jaringan ini tanpa pandang bulu. Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana korupsi sudah cukup menjadi dasar hukum yang kuat,” pungkas Pahmi Alamsah.
Putusan ini menjadi titik awal, bukan akhir. Kini publik menantikan langkah lanjutan: apakah ke-20 koordinator ini juga akan diproses hukum, atau mereka akan tetap bebas sementara uang rakyat senilai Rp 112 miliar menguap begitu saja? Rakyat Indramayu berhak mendapatkan jawaban yang jelas.
