Home / Indramayu / Politik

Senin, 30 Juni 2025 - 23:01 WIB

Polemik Memanas, Kader PDIP Indramayu Beda Pendapat Soal Keabsahan Rapat DPRD

Anggota DPRD Indramayu Fraksi PDIP, Anggi Noviah saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD Indramayu, Senin (30/6/2025)

Anggota DPRD Indramayu Fraksi PDIP, Anggi Noviah saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD Indramayu, Senin (30/6/2025)

Suaradermayu.com – Polemik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Indramayu semakin memanas. Ketegangan itu mencuat ke publik setelah insiden walk out yang dilakukan Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (30/6/2025). Ironisnya, sesama kader PDIP justru melontarkan pernyataan saling bertolak belakang terkait keabsahan rapat tersebut.

Baca Juga : PDIP Indramayu Akui Kantor Numpang di Aset Pemkab, Publik Pertanyakan Legalitas

Wakil Ketua DPRD Indramayu dari Fraksi PDIP, Sirojudin, memastikan rapat paripurna pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah sah digelar karena dinilai memenuhi kuorum. Sirojudin bahkan menegaskan bahwa data kehadiran anggota dewan sudah diverifikasi secara tertib.

Baca juga  Langgar Kode Etik, DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Empat Komisioner Bawaslu Indramayu

“Setelah pengecekan, tercatat 33 anggota DPRD hadir dari total 49 orang. Itu artinya sudah memenuhi 2/3 jumlah anggota, sehingga rapat paripurna sah dilaksanakan,” tegas Sirojudin kepada wartawan.

Ia juga menjelaskan, dalam tata tertib DPRD, kuorum pengambilan keputusan sah apabila dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota dewan. Karena satu anggota telah meninggal dunia, total anggota DPRD saat ini adalah 49 orang, sehingga syarat kuorum adalah 33 orang

Baca Juga : Makelar Proyek Diduga Seret Oknum DPC PDIP Indramayu

Pernyataan Berseberangan dari Sesama Kader PDIP

Namun, pernyataan Sirojudin justru dibantah oleh rekannya sesama Fraksi PDIP, Anggi Noviah, yang ikut dalam aksi walk out. Menurut Anggi, rapat paripurna tersebut tidak sah karena dinilai tidak memenuhi syarat minimal kehadiran.

Baca juga  DPRD Indramayu Bongkar Keterlibatan Salman di Tim Seleksi Dewas PDAM, Legalitasnya Dipertanyakan

“Suatu perda dalam tata tertib DPRD itu harus dihadiri 35 anggota agar dinyatakan kuorum. Kalau hanya 31 ya tidak sah. Kalau pimpinan memaksakan itu paripurnanya ilegal,” ujar Anggi Noviah kepada wartawan.

Aroma Perpecahan di Tubuh PDIP Indramayu?

Perbedaan pendapat di antara sesama kader PDIP ini memunculkan spekulasi adanya perpecahan internal di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu, khususnya di Indramayu. Apalagi, publik sebelumnya juga dibuat heran dengan pengakuan Sirojudin terkait status kantor DPC PDIP Indramayu yang ternyata “numpang” di atas aset milik Pemerintah Daerah.

Baca juga  Dedi Mulyadi Jadi Bingung Usai Bertemu Pemilik Pajero Hitam Plat KT: Aman Yani Ada atau Hilang?

Baca Juga : Tipu Ratusan Juta, Eks Caleg PDIP Indramayu Dilaporkan ke Polisi

Pengamat politik lokal menilai, perbedaan sikap antar kader PDIP Indramayu bisa menjadi indikator retaknya soliditas partai di tingkat daerah.

“Kalau sudah beda tafsir di forum resmi seperti paripurna, publik bisa menilai sendiri bagaimana kondisi internal PDIP Indramayu saat ini,” ujar salah satu pengamat politik yang enggan disebutkan namanya.

Share :

Baca Juga

Indramayu

Kala Dokter di Anjatan Indramayu Jadi Korban Pengeroyokan: Lima Pelaku Ditangkap, Polisi Dalami Motif

Indramayu

Polres Indramayu Buru Pemilik Jutaan Petasan yang Dimusnahkan

Indramayu

PDIP Indramayu Tolak Kosongkan Kantor: SK Bupati Berlaku Sah Hingga 2027

Indramayu

Diduga Jadi Tempat Esek-esek, Puluhan Emak-emak Geruduk Rumah Kos di Jatibarang Indramayu

Indramayu

Polisi Kembalikan Motor Warga Indramayu yang Sebelumnya Dicuri

Indramayu

Massa Aliansi Topi Jerami Tuntut Pencopotan Dirut PDAM Indramayu

Indramayu

Lucky Hakim Sebut Dirinya Tak Punya Ajudan, Bupati Nina : Karena Tidak Difungsikan, Maka Kami Tarik

Indramayu

Gudang Petasan di Indramayu Terbakar, Polisi Duga Ilegal dan Telusuri Penyebab