PSuaradermayu.com — Keterbukaan informasi mengenai harta kekayaan penyelenggara negara adalah salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak mengetahui bagaimana perkembangan aset pejabat publik yang mereka pilih untuk memimpin daerahnya.
Di Kabupaten Indramayu, perhatian publik kini tertuju pada laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat warga mencoba mengakses data kekayaan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk tahun lapor 2026, yang ditemukan justru ruang kosong. Berdasarkan penelusuran langsung redaksi pada portal resmi lembaga antirasuah tersebut di alamat elhkpn.kpk.go.id, pencarian data atas nama Lucky Hakim dengan kategori tahun lapor 2026 pada instansi Pemerintah Kabupaten Indramayu hanya menampilkan satu keterangan: “Belum ada data.”
Hal ini menandakan bahwa hingga pertengahan November 2026, belum terdapat dokumen pelaporan yang tersedia untuk publik terkait posisi kekayaan di tahun berjalan.
Ketiadaan data tersebut tentu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, publik memiliki hak untuk mengetahui secara berkala bagaimana perkembangan harta kekayaan pejabat yang mereka beri mandat.
Apakah ada penambahan aset? Apakah ada perubahan pada kewajiban utang? Pertanyaan-pertanyaan wajar itu belum mendapatkan jawaban dari laman pengumuman resmi KPK hingga saat ini.
Satu-satunya dokumen yang dapat diakses masyarakat luas saat ini masih merujuk pada laporan tahun lapor 2025. Dalam metadata pengumuman KPK, laporan tersebut tercatat sebagai jenis pelaporan “Khusus — Awal Menjabat” dengan tanggal lapor per 31 Desember 2025 dan tanggal penyampaian ke sistem pada 25 Juni 2026.
Di dalam dokumen itu tercatat dengan rinci bahwa total harta kekayaan bersih Lucky Hakim mencapai Rp11.694.638.600 atau sekitar Rp11,69 miliar.
Angka kekayaan bersih itu adalah hasil perhitungan di mana nilai total aset kotor sebesar Rp21.078.500.000 dikurangi dengan kewajiban utang yang tercatat mencapai Rp9.383.861.400. Selisih itulah yang menyisakan angka kekayaan bersih di kisaran Rp11,69 miliar, dengan keterangan bahwa seluruh aset tercatat berasal dari hasil sendiri, tanpa ada penyebutan berupa hibah maupun warisan.
Jika menelusuri rincian aset yang tercantum dalam laporan tersebut, sektor properti menempati porsi terbesar dengan total nilai mencapai Rp10.200.000.000 yang berasal dari enam bidang tanah dan bangunan di wilayah Jawa Barat.
Sebagian besar nilai properti tersebut terkonsentrasi di Kota Depok melalui tiga kepemilikan. Yang bernilai tertinggi adalah tanah dan bangunan seluas 500 m²/290 m² senilai Rp5 miliar, disusul bangunan seluas 45 m² senilai Rp2 miliar, serta tanah dan bangunan seluas 320 m²/260 m² senilai Rp1,5 miliar. Selain di Depok, tercatat pula kepemilikan lahan seluas 23.050 m² di Sukabumi senilai Rp700 juta, tanah seluas 19.370 m² di Cianjur senilai Rp500 juta, serta tanah seluas 125 m² di Bekasi senilai Rp500 juta.
Pada pos alat transportasi dan mesin, tercatat empat unit kendaraan roda empat pabrikan Eropa dengan total nilai Rp2.900.000.000.
Dua di antaranya adalah BMW, masing-masing keluaran tahun 2022 dan tahun 2015 yang ditaksir senilai Rp1,2 miliar per unit. Sementara dua lainnya adalah Peugeot Mobil Penumpang tahun 2013 senilai Rp300 juta dan Peugeot RCZ Sedan tahun 2011 senilai Rp200 juta. Adapun sisa kekayaannya tersebar pada pos Harta Bergerak Lainnya sebesar Rp3.673.500.000, Kas dan Setara Kas senilai Rp2.175.000.000, Harta Lainnya senilai Rp2.030.000.000, serta Surat Berharga senilai Rp100.000.000.
Terlepas dari rincian yang sudah terpublikasi, yang menjadi sorotan utama saat ini adalah belum adanya pembaruan untuk tahun berjalan.
Masyarakat tentu mempertanyakan ketersediaan informasi tersebut, terlebih ketika melihat pejabat lain yang datanya dapat diakses secara berkala. Di sinilah kepercayaan publik diuji: seberapa terbuka seorang pemimpin daerah ingin dikenal oleh rakyatnya.
Secara teknis, memang benar bahwa laporan periodik dengan posisi per 31 Desember 2026 baru akan dibuka pada awal tahun 2027 dengan tenggat waktu penyampaian paling lambat tanggal 31 Maret 2027.
Hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024. Namun pertanyaan publik tidak berhenti pada sekadar jadwal pelaporan tahunan. Yang juga menjadi perhatian adalah laporan awal menjabat yang baru masuk pada akhir Juni 2026, padahal posisi harta per akhir tahun sebelumnya. Hal-hal semacam ini yang kerap memicu pertanyaan masyarakat mengenai kelancaran penyampaian informasi publik.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menegaskan pada Pasal 5 angka 2 dan 3 bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
Ini bukan sekadar urusan administrasi semata, melainkan instrumen hukum yang berfungsi sebagai kontrol publik agar pejabat tetap dapat diawasi oleh rakyat. Apabila kewajiban ini diabaikan, undang-undang juga mengatur adanya sanksi administratif yang dapat dijatuhkan.
Kewajiban penyampaian LHKPN diperkuat pula melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dengan landasan hukum yang kuat tersebut, wajar jika masyarakat menaruh harapan agar setiap pejabat menyampaikan laporannya secara tepat waktu dan transparan.
Sementara itu, angka utang yang mencapai lebih dari Rp9,3 miliar — atau hampir setengah dari nilai total aset kotor — juga menjadi perhatian tersendiri. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana komposisi keuangan pribadi pemimpin daerahnya berkembang selama masa jabatannya.
Laporan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu adalah cara terbaik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, laman e-LHKPN KPK masih menampilkan status yang sama untuk tahun lapor 2026: belum ada data. Masyarakat tentu berharap ke depannya hal ini dapat menjadi perhatian bersama.
Transparansi bukanlah beban, melainkan pondasi kepercayaan antara pemimpin dan rakyat. Semakin terbuka informasi yang disampaikan, semakin kecil ruang keraguan yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan pada akhirnya, itulah esensi dari pemerintahan yang berpihak pada publik — bukan hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam hal keterbukaan diri.




























