Suaradermayu.com – Penggunaan kop Wakil Bupati Indramayu dalam tata naskah dinas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Indramayu, Iman Hadirokhman, menegaskan bahwa penggunaan kop Wakil Bupati sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri dan Perbup. Menurutnya, kop Wakil Kepala Daerah hanya digunakan untuk naskah dinas yang tidak bersifat mengatur atau bukan produk hukum.
“Yang beredar di media sosial itu adalah surat dinas biasa, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Iman, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, Iman menjelaskan bahwa dalam regulasi tersebut, kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam menandatangani naskah dinas terdiri dari dua jenis, yaitu dalam jabatan dan atas nama Kepala Daerah.
Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Tata Naskah Dinas
Dalam jabatannya, Wakil Kepala Daerah berwenang menandatangani berbagai jenis naskah dinas, antara lain:
Surat dinas
Surat keterangan
Surat perintah
Surat izin
Surat tugas
Surat pernyataan melaksanakan tugas
Nota dinas
Lembar disposisi
Laporan
Rekomendasi
Memo
Sementara itu, atas nama Kepala Daerah, Wakil Bupati dapat menandatangani naskah dinas yang meliputi:
Surat edaran
Surat dinas
Surat keterangan
Surat perintah
Surat izin
Surat tugas
Surat pernyataan melaksanakan tugas
Nota dinas
Lembar disposisi
Pengumuman
Radiogram
Berita acara
Piagam
Sertifikat
Sebelumnya, muncul polemik di media sosial terkait sebuah surat dinas yang menggunakan kop Wakil Bupati Indramayu. Surat tersebut berisi ajakan menyambut Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin.
Menanggapi hal ini, Iman memastikan bahwa surat tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. “Surat tersebut hanya bersifat administratif dan bukan produk hukum. Sehingga penggunaannya sudah sesuai regulasi,” tegasnya.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak terpengaruh oleh kesalahpahaman yang beredar di media sosial.
