Suaradermayu.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menjelaskan mekanisme pengembalian ijazah siswa yang ditahan oleh sekolah swasta di tingkat SMA, SMK, dan MA. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu penyelesaian tunggakan biaya sekolah.
“Ketika kemarin saya meminta agar ijazah segera diserahkan, kami sudah memiliki perhitungan,” ujar Dedi Mulyadi melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71.
Menurut Dedi, sekolah swasta di Jawa Barat mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah sebesar Rp 600 miliar per tahun. Dana ini dapat digunakan untuk menutupi biaya administrasi sekolah, termasuk pembayaran ijazah yang masih tertahan akibat tunggakan.
Dedi menjelaskan bahwa jika ada sekolah yang belum menerima bantuan atau masih menahan ijazah karena alasan keuangan, pemerintah akan menghitung besaran tunggakan siswa dan membantu pembayarannya melalui hibah atau bantuan operasional.
“Jika ada sekolah yang belum mendapat bantuan dan ijazah siswa masih ditahan, kami akan menghitung biaya yang harus dibayarkan dan menyalurkan dana tersebut,” kata Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Jabar berkomitmen untuk memastikan semua siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta, dapat menerima ijazah mereka tanpa hambatan biaya.
Dedi menyadari bahwa ada sekolah yang merasa bantuan Rp 600 miliar per tahun tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Oleh karena itu, ia berjanji untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pihak sekolah dan mencari solusi terbaik agar tidak ada lagi siswa yang terhambat dalam melanjutkan pendidikan atau bekerja akibat ijazah yang tertahan.
“Kalau ada yang merasa bantuan ini tidak cukup sehingga siswa harus menanggung beban biaya sendiri, mari kita bahas bersama. Intinya, pemerintah provinsi siap mencarikan solusi terbaik,” tambahnya.
Dengan skema ini, diharapkan tidak ada lagi kasus ijazah siswa yang ditahan di sekolah swasta di Jawa Barat.
