Suaradermayu.com – Sebuah momen langka terjadi saat peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak bersalaman dengan penuh hormat kepada dua tokoh bangsa: Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI, dan Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan.
Momen itu terlihat penuh keakraban. Senyum, canda, bahkan tawa terlihat menyelimuti suasana. Namun di balik kesan damai itu, angin politik justru bergemuruh dari arah lain. Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) mendadak melayangkan surat resmi kepada DPR dan MPR RI, yang isinya adalah permintaan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Langkah tersebut sontak menjadi sorotan publik dan memicu kontroversi yang tajam di media sosial maupun ruang diskusi politik nasional.
Dalam foto yang viral di berbagai platform, Gibran tampak membungkuk sopan saat menyapa Try Sutrisno dan Megawati. Meski tak terdengar percakapan mereka, netizen menilai suasana saat itu sangat cair.
Bahkan beberapa warganet menyindir bahwa momen tersebut adalah “pukulan balik” terhadap narasi pemakzulan yang sedang digulirkan oleh sebagian pihak. Salah satu komentar berbunyi, “Gagal lagi nih framing. Try ketemu Gibran kok adem-adem aja.”
Momen itu menjadi penting karena sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam FPP TNI diketahui mengunjungi Try Sutrisno. Dalam kunjungan tersebut, mereka mengklaim mendapatkan restu untuk mengirimkan surat ke DPR dan MPR berisi delapan tuntutan, termasuk usulan pemakzulan Gibran.
Tak lama setelah kabar restu itu mencuat, muncul isu mengejutkan. Sejumlah akun media sosial menyebut bahwa Try Sutrisno sebenarnya tidak memahami sepenuhnya isi surat yang ia tandatangani.
“Pak Try Sutrisno itu didatangi sejumlah purnawirawan dan disodori lembaran terakhir surat. Karena sudah sepuh, beliau percaya saja dan langsung tanda tangan. Ternyata, isinya adalah soal pemakzulan Gibran. Beliau dijebak,” tulis akun @PartaiSocmed di X (dulu Twitter).
Narasi ini belum mendapatkan konfirmasi langsung dari Try Sutrisno atau pihak keluarganya. Namun, spekulasi tersebut semakin menambah panas suasana politik di tengah pemerintahan yang baru beberapa bulan berjalan.
Meski menuai kontroversi, FPP TNI mengaku serius dengan tuntutannya. Sekretaris FPP TNI, Bimo Satrio, membenarkan bahwa surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPD.
“Ya, betul. Sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya,” ujar Bimo, dikutip dari Kompas.com.
Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan senior:
1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
2. Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan
3. Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto
4. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto
Inti dari surat tersebut adalah permintaan kepada DPR dan MPR untuk memulai proses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain pemakzulan, FPP TNI juga menyampaikan tujuh tuntutan lainnya yang secara umum bernada kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa poin utama adalah:
Penolakan terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Penolakan terhadap masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar.
Usulan reshuffle kabinet, khususnya menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi.
Evaluasi kebijakan pertahanan dan ketahanan nasional.
Penguatan peran TNI dalam menjaga ideologi Pancasila.
Sikap keras tersebut disebut mewakili suara dari 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel yang tergabung dalam forum.
Tindakan FPP TNI ini mendapat tanggapan beragam. Pengamat politik dari LIPI, Dr. Dwi Hartanto, menilai bahwa langkah purnawirawan itu bisa dibaca sebagai bentuk “kegelisahan elite lama” terhadap arah baru politik nasional.
“Ini bukan sekadar soal Gibran. Ada kekhawatiran bahwa tatanan lama akan tergeser dengan cepat oleh generasi baru yang sedang naik daun,” ujar Dwi.
Namun ia juga mengingatkan bahwa proses pemakzulan bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Butuh dasar hukum kuat, bukan hanya ketidaksukaan politik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pihak Istana juga belum memberikan komentar terkait surat yang dilayangkan FPP TNI.
Presiden Prabowo Subianto pun terlihat tetap menjalin komunikasi politik dengan semua pihak, termasuk Megawati Soekarnoputri dan jajaran BPIP. Hal ini menunjukkan bahwa mesin pemerintahan tetap berjalan meskipun tekanan dari luar mulai meningkat.
Momen pertemuan antara Gibran, Try Sutrisno, dan Megawati tampaknya menjadi titik krusial dalam dinamika politik nasional. Di satu sisi, pertemuan tersebut menampakkan sinyal keharmonisan lintas generasi dan kekuatan politik. Namun di sisi lain, ada arus bawah yang tengah bergerak, mencoba menggugat keberadaan Gibran di posisi strategis.
Apakah ini akan menjadi batu loncatan menuju rekonsiliasi nasional atau justru membuka babak baru konflik elite politik dan militer? Jawabannya akan tergantung pada sikap DPR dan MPR dalam menanggapi surat FPP TNI—dan tentu saja, respon dari Gibran sendiri.
