Suaradermayu.com – Opini publik yang saat ini berkembang mengenai Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Indramayu akhirnya dijawab oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Indramayu, Amrullah, menegaskan bahwa perubahan Perda tersebut tidak menaikkan beban pajak PBB, terutama untuk lahan pangan dan ternak.
Baca Juga : Genjot PAD, Bapenda Indramayu Masifkan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sebagaimana diketahui, Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), disebutkan bahwa skema tarif PBB yang semula menggunakan sistem multi tarif harus disederhanakan menjadi single tarif.
Tarif PBB Disesuaikan, Bukan Dinaikkan
Menurut Amrullah, dalam Perda sebelumnya, tarif PBB dikenakan berdasarkan klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dengan tarif bervariasi dari 0,2% hingga 0,45%. Dalam Perubahan Perda, tarif disederhanakan menjadi satu tarif umum sebesar 0,45%. Namun, khusus untuk lahan pangan dan ternak, tarifnya disesuaikan lebih rendah yakni 0,4%.
“Ini bukan kenaikan, melainkan penyesuaian proporsional agar tetap adil dan tidak memberatkan petani,” ujar Amrullah, Sabtu, 5 Juli 2025.
Baca Juga : RPJMD Indramayu 2025–2029 Disepakati, Ini Janji dan Fokus Pembangunan Lucky Hakim
Simulasi: Tidak Ada Kenaikan PBB
Amrullah menjelaskan bahwa dalam skema baru, rumus perhitungan PBB turut mengalami perubahan. Jika sebelumnya menggunakan rumus:
NJOP x NJKP (100%) x 0,1%,
maka kini menjadi:
NJOP x NJKP Baru (25%) x 0,4%.
Contoh Simulasi:
Luas lahan: 483 m²
Nilai NJOP per m²: Rp27.000
Total NJOP: Rp13.041.000
Perda Lama (2024):
Rp13.041.000 x 100% x 0,1% = Rp13.041
Perda Baru (2025):
Rp13.041.000 x 25% x 0,4% = Rp13.041
“Hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan nominal pajak yang dibayar,” tegasnya.
Penyesuaian Demi Keadilan Pajak
Lebih lanjut, Bapenda menilai bahwa perubahan ini justru memberikan kejelasan dan keadilan dalam pengenaan pajak daerah. Selain itu, penyesuaian ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi di kalangan masyarakat.
“Ini penting disampaikan kepada publik agar tidak terjadi misinformasi. Perda ini bukan menaikkan tarif, tetapi menyelaraskan sistem tarif agar lebih sederhana, adil, dan transparan,” tambah Amrullah.
Lahan yang Berubah Fungsi Akan Dihitung Ulang
Namun, Amrullah mengingatkan bahwa perubahan tarif ini hanya berlaku jika status lahan tetap sebagai lahan pangan dan ternak. Jika lahan telah berubah fungsi, misalnya menjadi kawasan industri atau perumahan, maka tarif dan perhitungan PBB tentu akan menyesuaikan sesuai ketentuan.
“Maka perlu diluruskan bahwa dalam perubahan Perda PBB P2, untuk lahan produksi pangan dan ternak, tidak ada kenaikan. Kecuali memang lahannya sudah berubah fungsi,” pungkasnya.
