Suaradermayu.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi, melakukan kunjungan resmi ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin pagi (19/5/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung dengan jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Kang Dedi menerima sejumlah arahan penting terkait tata kelola anggaran pemerintah daerah.
Usai pertemuan, Kang Dedi menyampaikan bahwa pihak KPK, melalui Direktur Korsup Wilayah II Bahtiar Ujang Purnama, memberikan masukan strategis mengenai efisiensi anggaran. Menurutnya, belanja pemerintah provinsi perlu diarahkan ke sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas.
“Kami diarahkan untuk merealokasi anggaran dari belanja yang bersifat tidak esensial ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan penyediaan listrik,” ujar Kang Dedi kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa seluruh kebijakan yang diambil ke depan harus terukur secara jelas melalui output, outcome, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di Jawa Barat guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Kang Dedi juga mengungkapkan bahwa dalam dialog tersebut turut dibahas peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan pemerintahan yang lebih transparan. Harapannya, pembangunan yang dilakukan dapat mendorong peningkatan indeks ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
“Kami ingin menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, membenarkan bahwa kedatangan Kang Dedi merupakan bagian dari konsultasi strategis agar program kerja gubernur tetap berada dalam koridor hukum.
“Kami memberikan pendampingan agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan peraturan, serta memiliki sistem pengawasan yang baik sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan,” ujar Bahtiar.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi berkomitmen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
