Suaradermayu.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah melancarkan operasi bersih pungli secara besar-besaran guna menumpas praktik pungutan liar dan premanisme yang telah lama menjadi penghambat pelayanan publik. Langkah strategis ini digagas melalui rapat koordinasi intensif yang digelar di Posko Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Indramayu, Rabu (28/5/2025), dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait.
Baca Juga : Satgas Saber Pungli Dibubarkan, Tapi Kapolri Listyo Sigit Pastikan Pungli Tetap Diburu
Ketua Tim Saber Pungli Indramayu yang baru, Kompol Meilawaty, dengan tegas menyatakan bahwa penindakan terhadap pungli dan aksi premanisme harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.
“Kami tidak bisa menoleransi lagi adanya praktik pungli yang merugikan masyarakat. Operasi bersih pungli ini bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata yang melibatkan semua pihak,” tegasnya.
Sektor penerimaan tenaga kerja menjadi salah satu perhatian utama. Sejumlah laporan yang masuk menyebutkan adanya pungutan liar dalam proses perekrutan di beberapa perusahaan, baik lokal maupun luar daerah. Masyarakat merasa dirugikan karena peluang kerja tidak lagi berdasarkan kompetensi, melainkan siapa yang mampu membayar lebih.
Baca Juga : Polres Indramayu Buka Layanan Pengaduan Premanisme, Laporkan ke Nomor Ini!
Sementara itu, dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), warga mengeluhkan kenaikan tarif yang tidak wajar. Kepala Posko UPP Saber Pungli Indramayu, AKP Sunaryo, membenarkan adanya laporan tersebut dan menegaskan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti.
“Kami mendapat laporan dari beberapa desa terkait penarikan biaya PTSL yang melebihi ketentuan pemerintah. Ini jelas masuk dalam ranah pungli dan harus segera kami selesaikan,” ujar Sunaryo.
Berbeda dari pendekatan masa lalu yang hanya menekankan pada penindakan, Tim Saber Pungli Indramayu kali ini mengedepankan pencegahan melalui edukasi publik. Kompol Meilawaty menjelaskan bahwa kampanye anti-pungli akan digelar secara masif di berbagai tempat umum.
Baca Juga : Marak! Preman Intimidasi Pengusaha di Lingkungan PT Pertamina Balongan, Polisi Diminta Bertindak Tegas
“Kami akan sebarkan spanduk, stiker, dan konten media sosial anti-pungli. Sekolah, tempat parkir, dan pintu masuk perusahaan akan menjadi titik strategis kampanye. Masyarakat harus tahu bahwa pungli itu melanggar hukum,” ungkapnya.
Langkah ini diharapkan mampu membentuk kesadaran hukum di masyarakat, sehingga mereka tidak lagi ragu untuk menolak atau melaporkan praktik pungli yang ditemui.
Tim Saber Pungli juga membuka berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat secara langsung, baik melalui telepon, email, hingga media sosial. Tujuannya adalah mempermudah masyarakat melaporkan kejadian pungli tanpa harus takut akan intimidasi.
Kompol Meilawaty menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan pungli. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat harus berani bersuara. Laporan Anda adalah awal dari perubahan.”
Kritik datang dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ghazanfar, Pahmi Alamsah, yang menyebut bahwa pemberantasan pungli harus lebih dari sekadar rapat koordinasi. Menurutnya, sudah saatnya Satgas Saber Pungli menunjukkan kerja nyata di lapangan.
“Satgas jangan hanya menunggu laporan, mereka harus proaktif menyisir lapangan. Banyak praktik pungli yang dibungkus seolah-olah legal,” kata Pahmi Alamsah kepada Suaradermayu.com.
Ia mencontohkan pungli yang berkedok sumbangan sukarela di sekolah, atau pungutan oleh oknum pegawai Dishub kepada juru parkir jalanan. “Kedoknya memang tampak legal, tapi substansinya tetap melanggar hukum. Dan ini terjadi hampir setiap hari,” lanjutnya.
Fenomena pungli masa kini telah bertransformasi menjadi lebih halus dan sulit terdeteksi. Pelaku kerap menyamarkan pungutan sebagai “biaya administrasi”, “uang lelah”, atau “kontribusi sukarela”. Modus ini membuat masyarakat awam sulit membedakan mana yang sah dan tidak.
Pahmi menekankan bahwa sosialisasi hukum harus menyentuh akar rumput. “Satgas harus masuk ke desa-desa, sekolah, terminal, dan pasar. Jangan hanya berkutat di ruang rapat.”ujarnya.
Ia pun mendorong agar Saber Pungli melakukan audit mendadak (inspeksi mendadak) ke instansi pemerintahan yang paling banyak dilaporkan masyarakat, seperti kantor desa, dinas pendidikan, hingga pelayanan kependudukan.
Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Tim Saber Pungli menyatakan bahwa operasi bersih pungli ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan iklim pelayanan publik yang bersih, adil, dan bebas korupsi.
Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan ini. “Kami ingin seluruh masyarakat Indramayu mendapat pelayanan yang terbaik. Tidak ada ruang bagi pungli dan premanisme di kabupaten ini,” ucapnya.
Agar operasi bersih pungli ini berjalan optimal, masyarakat dapat mengambil beberapa langkah:
1. Menolak pungutan liar dalam bentuk apapun.
2. Melaporkan praktik pungli melalui saluran resmi Saber Pungli.
3. Mengedukasi lingkungan sekitar tentang bahaya pungli dan premanisme.
4. Mengawasi praktik pelayanan publik di wilayah masing-masing.
Dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, pemberantasan pungli bukan hal mustahil. Dibutuhkan keberanian, konsistensi, dan komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Operasi bersih pungli yang kini dijalankan di Indramayu adalah tonggak penting dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih dan transparan. Namun, kesuksesannya sangat bergantung pada kolaborasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Jangan biarkan pungli menjadi budaya. Mari lawan bersama demi Indramayu yang bebas pungli, bebas premanisme, dan bermartabat.
