Suaradermayu.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi langsung melakukan gebrakan seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu keputusan pertamanya adalah menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri (SMAN) 6 Depok yang tetap mengadakan kegiatan study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali, meskipun sudah ada larangan resmi.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah-sekolah mengadakan study tour di luar wilayah Jabar. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tindakan tegas ini diambil untuk menegakkan aturan dan memastikan kebijakan pemerintah daerah dijalankan dengan baik.
“Hari ini saya langsung bekerja. Sudah ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok karena melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” ujar Dedi Mulyadi seusai pelantikannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Selain menindak pelanggaran kebijakan study tour, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa banyak permasalahan di lingkungan sekolah yang akan segera dibenahi dalam tahun pertamanya sebagai gubernur.
“Ini salah satu bagian yang akan kita benahi. Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa sekolah tersebut, apakah ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ungkapnya.
Menurut Dedi, berbagai kebijakan di sekolah sering kali meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan fokus pada pembenahan manajemen pendidikan di Jawa Barat.
“Manajemen pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan dibenahi. Isu terkait Program Indonesia Pintar (PIP), pungutan liar, study tour, dan berbagai hal lain yang meresahkan masyarakat akan menjadi prioritas saya,” tegas Dedi.
Langkah tegas yang diambil oleh Gubernur Dedi Mulyadi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi sekolah-sekolah lain agar lebih patuh terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ke depan, Pemprov Jabar akan terus mengawasi praktik-praktik di lingkungan sekolah guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.
