Suaradermayu.com — Masyarakat sering menganggap gonta-ganti pejabat di kantor pemerintah daerah hanyalah urusan dalam birokrasi yang tidak ada hubungannya dengan isi piring mereka.
Padahal, ketika kursi pimpinan instansi dibiarkan kosong dan terus diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang dibongkar pasang dalam hitungan bulan, pihak yang paling babak belur menanggung kerugian adalah rakyat.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ghazanfar, Pahmi Alamsah, melontarkan kritik terhadap kebiasaan oknum kepala daerah yang gemar memelihara jabatan Plt sekaligus membebani satu orang dengan rangkap jabatan di pos-pos vital.
Menurutnya, meski pergantian pejabat Plt kerap dibungkus dengan surat perintah yang terlihat rapi di atas kertas, praktik ini sangat berbahaya karena mematikan kualitas pelayanan warga dan membuka celah korupsi anggaran daerah.
“Warga harus melek bahwa pimpinan dinas dan badan di pemda itu memegang uang pajak rakyat yang jumlahnya miliaran sampai ratusan miliar rupiah. Uang itu dipakai untuk memperbaiki jalan berlubang, biaya berobat di rumah sakit, sampai perbaikan sekolah anak-anak kita. Kalau kursinya terus dibongkar pasang dan cuma diisi pejabat sementara yang sewaktu-waktu bisa dicopot, pelayanan ke masyarakat tidak akan pernah beres dan praktik seperti ini jelas membuka celah korupsi,” kata Pahmi dalam keterangannya, Minggu (14/11/2026).
Pahmi secara khusus menyoroti praktik rangkap jabatan yang dinilai tidak masuk akal dan mencederai logika pelayanan publik. Ia mencontohkan kondisi ketika pejabat yang posisi aslinya adalah Kepala Bagian (Kabag) di instansi tertentu dipaksakan merangkap menjadi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengurus proyek infrastruktur raksasa, bahkan melihat di daerah tertentu Camat yang bertugas mengurus langsung warga di wilayah kecamatan justru ditarik merangkap menjadi Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) atau ditaruh di kursi panas seperti Plt Kepala Satpol PP.
“Coba pakai akal sehat, bagaimana mungkin pelayanan mau maksimal kalau satu orang dipaksa memikul dua beban berat yang berbeda alam? Jabatan Camat itu ujung tombak pelayanan langsung di tengah masyarakat desa dan kelurahan, ngurus administrasi warga, bantuan sosial, sampai ketertiban wilayah. Lalu tiba-tiba dipaksa merangkap Plt Sekwan DPRD yang harus melayani urusan administrasi, persidangan, dan anggaran para wakil rakyat. Begitu juga Kabag yang disuruh merangkap Plt Kepala Dinas PUPR. Ini bukan efisiensi, tapi bentuk pembiaran yang mengorbankan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Lebih mengerikan lagi, lanjut Pahmi, mencontohkan jika ada kursi Plt tersebut ditaruh di posisi Kepala BKAD yang merupakan jantung atau kasir utama pengelolaan uang daerah.
Pasalnya, Kepala BKAD merangkap fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah yang memegang kunci brankas pencairan seluruh dana proyek, gaji pegawai, bantuan sosial, hingga pencatatan aset milik pemerintah.
“Apalagi kalau posisi Plt ini ditaruh di kursi Kepala BKAD. Itu sama saja menaruh kasir utama uang rakyat di bawah kendali pejabat yang nasibnya bisa dicopot kapan saja. Kepala BKAD itu Bendahara Umum Daerah, benteng terakhir yang harus berani bilang tidak kalau ada pencairan anggaran yang menabrak aturan. Kalau dijabat Plt, apalagi hasil bongkar pasang dan rangkap jabatan, bagaimana dia mau berani menolak kemauan kekuasaan kalau sewaktu-waktu kursinya bisa digeser lewat selembar surat?” ujarnya.
Kemudian Pahmi mencontohkan lingkungan pemerintah daerah tertentu yang oknum kepala daerah gemar bongkar pasang pejabat Sekretaris Daerah sebagai pejabat sementara atau juga pejabat pelaksana tugas,bukan definitif. Padahal jabatan Sekda merangkap sebagai kepala pejabat pengelola keuangan daerah
“Itu contoh siasat oknum kepala daerah agar bisa mengendalikan pejabat sekda menjadi penurut bisa dikendalikan setiap kebijakan yang terkadang melanggar aturan atau hukum, karena sewaktu-waktu bisa di copot ditengah jalan,”tandasnya.
Secara aturan, Pahmi menjelaskan bahwa jabatan Plt dan Pjs sebenarnya dibuat hanya untuk keadaan darurat agar urusan warga tidak macet saat pejabat definitif yang asli pensiun, meninggal dunia, atau dipecat.
Mengacu pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, masa kerja seorang Plt paling lama cuma tiga bulan dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk tiga bulan berikutnya. Jadi, batas maksimal seseorang duduk sebagai Plt berturut-turut hanyalah enam bulan.
Di titik inilah celah aturan sering diakali oleh oknum kepala daerah lewat modus bongkar pasang pejabat. Sebelum masa tugas seorang Plt menyentuh batas enam bulan, surat tugasnya buru-buru dicabut lalu diganti dengan pejabat Plt baru di instansi yang sama. Kalau dihitung di atas kertas, cara ini memang terlihat patuh aturan enam bulan sehingga lolos dari teguran sistem kepegawaian.
Padahal aslinya, langkah ini hanyalah akal-akalan untuk memutar ulang hitungan waktu supaya kursi pejabat tetap dibiarkan kosong tanpa dibuka pendaftaran lelang jabatan.
Merujuk pada catatan pengawasan dan analisis berbagai perkara kepala daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahmi membedah bagaimana praktik bongkar pasang Plt dan rangkap jabatan kerap berkelindan dengan tindak pidana korupsi.
Pertama adalah kerawanan praktik jual beli jabatan dan pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena penunjukan Plt tidak melalui seleksi terbuka dan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah lewat selembar surat perintah, kursi Plt sangat rentan dijadikan barang dagangan atau alat memungut setoran.
“Dalam berbagai kasus yang dibongkar KPK di daerah, modus jual beli jabatan dan pemerasan itu polanya mirip. Pejabat yang ingin duduk di kursi basah atau ingin jabatannya segera didefinitifkan rawan dimintai upeti. Bahkan setelah menjabat Plt, mereka bisa diperas agar rutin menyetor uang jika tidak ingin posisinya dicopot dan digeser ke orang lain dalam hitungan minggu,” ungkap Pahmi.
Kerawanan kedua yang juga sering menjadi temuan KPK adalah pengondisian proyek dan pengaturan pemenang tender anggaran. Pada dinas-dinas yang memegang belanja publik bernilai jumbo, seperti Dinas PUPR, BKAD, Sekretariat DPRD, rumah sakit, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, penunjukan Plt secara gonta-ganti sangat mudah dipakai untuk menyaring pejabat mana yang paling penurut.
“Pejabat Plt yang lurus memegang aturan atau menolak menitipkan pemenang proyek tertentu bisa langsung disingkirkan, lalu diganti figur lain yang mau mengikuti kemauan lingkaran kekuasaan,” tegasnya.
Ketiga adalah persoalan politik tersandera yang membuat birokrasi kehilangan nyali. Berbeda dengan pejabat definitif yang dilindungi undang-undang dan sistem merit sehingga tidak bisa diberhentikan tanpa alasan hukum yang jelas, nasib seorang Plt sangat rapuh dan berada dalam posisi serba tertekan. Akibatnya, fungsi instansi yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat malah berubah menjadi alat untuk mengamankan kepentingan politik penguasa.
Keempat, dalam analisis hukum keuangan negara, bongkar pasang Plt berkali-kali dalam satu tahun anggaran berpotensi mengaburkan jejak tanda tangan jika suatu saat terjadi korupsi. Sebagai pimpinan instansi maupun bendahara umum daerah, pejabat di BKAD, PUPR, maupun Sekwan DPRD memegang kendali penuh atas perencanaan kegiatan, penandatanganan kontrak pemborong, hingga pencairan dana.
Jika dalam setahun dokumen pencairan uang rakyat diteken oleh beberapa orang Plt yang berbeda-beda, pola oper-operan tanda tangan ini akan menyulitkan proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun penelusuran aparat penegak hukum ketika ditemukan kerugian keuangan negara.
Kelima, modus bongkar pasang Plt kerap dipakai untuk mengulur waktu seleksi terbuka sekaligus menyiasati larangan mutasi pejabat. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pengisian kursi kepala dinas, kepala badan, maupun sekretaris dewan wajib lewat lelang jabatan yang diawasi tim penguji independen. Lewat siasat Plt bergilir, oknum kepala daerah bisa menunda seleksi terbuka hingga orang kepercayaannya memenuhi syarat pangkat, sekaligus mengakali larangan memindah-mindah pejabat menjelang pemilihan kepala daerah dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pahmi mengingatkan bahwa dalam aturan hukum pemerintahan, sah atau tidaknya tindakan kepala daerah tidak hanya dilihat dari lengkapnya surat di atas kertas, tetapi juga dari niat dan tujuan di baliknya.
Memakai kekuasaan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud undang-undang termasuk penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir yang dilarang tegas oleh Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila penyalahgunaan wewenang itu disertai aliran suap, pemerasan, atau merugikan keuangan negara, maka pelakunya dapat langsung dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Hukum itu tidak sekadar menghitung berapa bulan si A atau si B duduk jadi Plt, tapi melihat berapa lama kursi pimpinan dinas, kepala BKAD, atau Sekwan sengaja dibiarkan kosong tanpa ada niat baik menggelar seleksi terbuka. Membiarkan jabatan kosong berlarut-larut lewat akal-akalan bongkar pasang Plt jelas melanggar aturan kepastian hukum dan masuk kategori maladministrasi yang bisa dilaporkan ke Ombudsman RI sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008,” kata Pahmi.
Ia juga menegaskan bahwa secara hukum, kewenangan seorang Plt sebenarnya dibatasi ketat oleh aturan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, seorang Plt dilarang mengambil keputusan penting yang mengubah status hukum organisasi, kepegawaian, maupun pergeseran anggaran. Ketika kewenangan sudah dibatasi undang-undang, ditambah lagi pejabatnya harus membagi fokus karena rangkap jabatan sebagai Camat sekaligus Plt Sekwan DPRD atau Kabag sekaligus Plt Kepala Dinas, maka pelayanan di kecamatan terbengkalai dan tata kelola pemerintahan daerah dipastikan terseok-seok.
“Jabatan di pemerintahan itu dibayar pakai keringat dan uang pajak rakyat, jadi haram hukumnya dijadikan alat permainan kekuasaan apalagi ladang transaksi. Kepala daerah jangan main-main dengan nasib uang dan pelayanan publik. Warga berhak dilayani oleh pejabat tetap yang pintar, fokus bekerja penuh waktu di posisinya masing-masing, dan berani lurus sesuai aturan, bukan pejabat rangkap jabatan yang kerjanya ketakutan di bawah bayang-bayang pencopotan,” pungkas Pahmi.
