Suaradermayu.com — Harapan tiga mantan petinggi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk meringankan hukuman akhirnya pupus. Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menolak permohonan banding yang mereka ajukan, sekaligus mengukuhkan vonis pidana penjara selama tujuh hingga delapan tahun. Lebih berat lagi, ketiganya dibebani kewajiban membayar uang pengganti kerugian keuangan negara yang nilainya jika dijumlahkan menembus angka fantastis Rp131,98 miliar.
Putusan penting ini diketok oleh majelis hakim tingkat banding pada 9 Juni 2026, menyusul pemeriksaan ulang berkas perkara terhadap tiga terdakwa yang berkasnya dipecah atau disidangkan secara terpisah (splitsing). Ketiga mantan pengelola bank milik Pemerintah Kabupaten Indramayu itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer yang diajukan penuntut umum.
Mereka adalah Sugiyanto, mantan Direktur Utama BPR Karya Remaja; Moh. Afrizal Anhar, mantan Direktur Operasional yang menjabat sejak tahun 2012 hingga 2020; serta Bambang Supena, yang saat peristiwa terjadi menjabat sebagai Kepala Biro Operasional sekaligus Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Utama pada periode April hingga November 2020.
Majelis hakim banding yang memimpin sidang ini terdiri dari Edison Muhamad sebagai ketua majelis, bersama hakim anggota Barita Saragih dan Bredy Sepjengkaria.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ghazanfar, Pahmi Alamsah, mengungkapkan dalam pertimbangannya, majelis menegaskan bahwa amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang dijatuhkan pada 24 April 2026 sebelumnya telah tepat secara hukum dan cukup beralasan.
“Meski ada penyesuaian teknis terkait mekanisme eksekusi barang bukti, namun beratnya pidana badan yang dijatuhkan kepada ketiga terdakwa tidak mengalami pengurangan sedikit pun,” kata Pahmi
“Rincian beban yang harus ditanggung masing-masing terdakwa tercatat gamblang dalam salinan putusan,” sambungnya.
Pahmi mengungkapkan bahwa Moh. Afrizal Anhar menanggung beban terberat di antara ketiganya. Melalui Putusan Nomor 37/PID.TPK/2026/PT BDG, ia divonis 8 tahun penjara, denda Rp500 juta dengan subsider 90 hari kurungan, serta wajib membayar uang pengganti sebesar Rp48.998.545.166.
“Jika ia tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, ancaman pidana tambahan 3 tahun penjara siap menanti,” tandasnya.
Kemudian, lanjut Pahmi, bahwa posisi kedua ditempati oleh Sugiyanto. Melalui Putusan Nomor 36/PID.TPK/2026/PT BDG, ia juga divonis 8 tahun penjara beserta denda Rp500 juta subsider 90 hari kurungan. Uang pengganti yang wajib dikembalikannya senilai Rp42.664.692.750, dengan ancaman 3 tahun penjara apabila hartanya tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban tersebut.
Sementara itu, Bambang Supena dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 90 hari kurungan melalui Putusan Nomor 35/PID.TPK/2026/PT BDG. Kewajiban uang pengganti yang harus ia penuhi mencapai Rp40.318.695.250, dengan ancaman pidana pengganti 3 tahun penjara.
“Secara total, uang pengganti yang wajib dikembalikan ketiga mantan pengurus bank daerah tersebut kepada kas negara mencapai Rp131.981.933.166, atau mendekati Rp132 miliar,” jelasnya.
Angka ini mencerminkan besarnya kerugian yang diderita masyarakat Indramayu akibat penyalahgunaan wewenang di lembaga keuangan yang seharusnya menopang ekonomi warga kecil.
Pahmi menyampaikan, salah satu keputusan penting yang diambil majelis hakim tingkat banding berkaitan dengan tata kelola aset yang telah disita oleh penegak hukum. Guna mencegah tumpang tindih eksekusi maupun sengketa saat proses pelelangan dilakukan, Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk memusatkan seluruh penentuan status barang bukti ke dalam satu perkara saja, yaitu atas nama Moh. Afrizal Anhar.
“Artinya, seluruh hasil lelang aset yang disita dari ketiga terdakwa akan diperhitungkan terhadap kewajiban uang pengganti dalam perkara Afrizal Anhar,” katanya
Langkah ini dinilai penting agar pemulihan kerugian keuangan daerah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tidak saling mengklaim di kemudian hari.
Diketahui Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini, Aji Ibnu Rusyid dan Neneng Rachmawati, telah berhasil mempertahankan dakwaan utama mereka.
Majelis hakim juga memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ketiga terdakwa sejak proses penyidikan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan. Artinya, sisa masa hukuman yang harus mereka jalani akan disesuaikan dengan waktu yang telah mereka habiskan di dalam tahanan selama proses hukum berlangsung.
Putusan ini menjadi penegasan bahwa upaya banding yang ditempuh pihak ketiga terdakwa tidak dapat menggoyahkan fakta hukum yang telah terbangun di tingkat pertama.
“Ketiganya tetap harus bertanggung jawab secara pidana sekaligus perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan keuangan bank milik masyarakat Indramayu,”ucapnya.
Bagi ribuan nasabah yang tabungannya sempat terganggu akibat bangkrutnya BPR Karya Remaja, putusan ini setidaknya memberikan kepastian hukum bahwa proses pemulihan kerugian kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk dilaksanakan.
