Suaradermayu.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam dengan menyebut kebijakan unggulan pemerintah itu sebagai “maling berkedok gizi”.
Pernyataan tersebut memicu polemik nasional sekaligus membuka perdebatan tentang prioritas anggaran dan kebebasan berpendapat di tengah masyarakat.
Tiyo menilai program MBG belum menyentuh akar persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendidikan. Ia menyoroti besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk program tersebut, sementara masih banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak.
“Apa arti program gizi jika anak-anak tetap putus sekolah karena tak mampu membeli buku?” ujar Tiyo.
Ia menegaskan bahwa persoalan akses pendidikan masih menjadi luka yang belum tertangani, terutama bagi keluarga miskin yang harus memilih antara kebutuhan makan atau biaya sekolah.
Program MBG merupakan salah satu kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto yang diklaim bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting. Namun besarnya anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah memicu pertanyaan publik tentang skala prioritas negara.
“Jangan sampai negara terlihat hebat dengan program besar, tetapi rapuh di meja belajar anak-anak desa,” kritiknya.
Tiyo juga menyinggung keterlibatan aparat kepolisian dalam pembangunan fasilitas dapur MBG, mempertanyakan apakah peran tersebut lebih mendesak dibanding penanganan kejahatan yang masih marak.
“Apakah di negeri ini sudah tidak ada begal dan rampok lagi, sampai polisi sibuk urus katering?” sindirnya.
Alih-alih dijawab dengan data dan transparansi, kritik tersebut disebut diikuti gelombang tekanan. Ancaman melalui pesan singkat, perundungan digital, hingga dugaan intimidasi terhadap keluarga Tiyo dilaporkan terjadi beberapa hari setelah ia menyurati UNICEF untuk meminta pengawasan anggaran pendidikan.
“Kritik itu hak warga negara. Jika kritik dibalas teror, yang terancam bukan saya saja, tapi demokrasi,” tegasnya.
Peristiwa ini memicu kekhawatiran luas tentang kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana kritik kebijakan berpotensi berubah menjadi risiko personal. Sejumlah pengamat menilai kritik mahasiswa justru merupakan alarm sosial yang penting, karena kampus sebagai ruang nalar seharusnya menjadi mitra kritis pemerintah, bukan pihak yang dipersepsikan sebagai pengganggu stabilitas.
Polemik MBG pada akhirnya membuka diskusi lebih luas tentang makna keberhasilan kebijakan publik. Apakah keberhasilan diukur dari besarnya anggaran dan megahnya program, atau dari perubahan nyata di meja makan dan ruang belajar anak-anak?
“Negara seharusnya hadir bukan hanya di pidato, tetapi di kehidupan nyata rakyatnya,” tutup Tiyo.
Di tengah polemik ini, satu hal menjadi jelas: kritik mungkin pahit, tetapi tanpa kritik, kebijakan berisiko kehilangan arah. Kini publik bertanya, apakah suara mahasiswa akan didengar, atau justru dibungkam oleh kekuasaan yang tak siap dikritik. (Moh. Ali)
