Suaradermayu.com – Kabupaten Indramayu resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah pelaksana Program Sekolah Rakyat, sebuah program unggulan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan memperluas akses pendidikan untuk masyarakat prasejahtera. Program ini menjadi bukti nyata kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab tantangan kesenjangan pendidikan di Indonesia.
Penunjukan Indramayu sebagai lokasi awal pelaksanaan program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan setiap anak dari keluarga desil 1 dan 2 – kategori ekonomi terbawah – mendapatkan hak pendidikan yang layak. Program ini akan dijalankan di bawah kendali Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu dengan dukungan penuh dari Kemensos RI.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerja bersama Menko PMK Muhaimin Iskandar ke Gedung Sekolah Rakyat di Asrama Haji Indramayu, Sabtu (24/5/2025), Lucky menyatakan komitmennya mengawal program ini secara maksimal.
“Alhamdulillah, Indramayu dipercaya sebagai salah satu daerah percontohan untuk program Sekolah Rakyat. Ini adalah peluang besar untuk mengangkat kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Lucky menambahkan, Pemkab Indramayu akan mendukung program ini melalui penyediaan fasilitas dan sinergi lintas sektor agar program tidak sekadar seremoni, tapi benar-benar menjangkau masyarakat bawah yang selama ini belum tersentuh pendidikan layak.
Plt Kepala Dinas Sosial Indramayu, Sidik Tri Hartono, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tahapan seleksi bagi calon siswa. Data awal akan diambil dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
“Target kami adalah anak-anak yang telah menyelesaikan jenjang SD dan berasal dari keluarga miskin. Mereka akan melalui proses verifikasi data dan tes kesehatan sebelum diterima,” terang Sidik.
Ia menjelaskan bahwa meski diterima di Sekolah Rakyat, calon siswa tetap dianjurkan untuk mendaftar ke sekolah reguler sebagai opsi alternatif. Hal ini untuk menghindari potensi putus sekolah apabila mereka tidak lolos seleksi tahap akhir.
Berbeda dengan program pendidikan lokal lain, Sekolah Rakyat tidak akan merekrut guru dari wilayah setempat. Tenaga pengajar akan disediakan langsung oleh pemerintah pusat melalui proses rekrutmen nasional, baik dari kalangan ASN maupun P3K.
“Tenaga pengajar dikirim langsung oleh Kemensos. Ini menjamin mutu pendidikan yang akan diberikan karena mereka akan diseleksi secara ketat dari berbagai daerah,” tegas Sidik.
Para guru nantinya juga akan diberikan pelatihan khusus terkait metode pembelajaran yang adaptif, empatik, dan relevan dengan kebutuhan siswa dari latar belakang ekonomi rendah.
Dengan skema yang terstruktur, dukungan anggaran, dan pengawasan ketat, program Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi role model pendidikan inklusif berbasis sosial di Indonesia. Bila sukses, program ini akan direplikasi ke daerah-daerah lain dengan kondisi sosial serupa.
Kemensos juga akan menggandeng lembaga-lembaga pendamping seperti pekerja sosial, psikolog anak, dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mendapat pendidikan formal, tetapi juga dukungan emosional dan sosial.
Di tengah tantangan pendidikan akibat kemiskinan struktural, program ini menjadi secercah harapan baru bagi ribuan anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
