Suaradermayu.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta perhatian serius dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terkait sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya banjir rob dan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Permintaan tersebut disampaikan saat kegiatan silaturahmi dan dialog bersama kelompok nelayan di Masjid Al Furqon, Desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Rabu (7/5/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta ratusan warga nelayan setempat.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa kunjungan ke daerah pesisir menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Hal ini sesuai arahan Presiden RI agar setiap program sosial tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami ingin melihat langsung proses pembangunan di daerah. Pemerintah butuh masukan nyata dari masyarakat agar kebijakan yang dibuat tidak salah sasaran,” kata Gus Ipul.
Sejumlah isu yang mencuat dalam sesi dialog antara lain kebutuhan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), akses air bersih, modal usaha untuk nelayan, hingga layanan BPJS yang tidak aktif. Menteri Sosial pun menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua aspirasi tersebut.
“Kami akan bantu penyediaan MCK komunal dan air bersih. Untuk permodalan, silakan koordinasi dengan penyuluh perikanan dan aparat desa. BPJS yang tidak aktif juga akan kami fasilitasi agar bisa digunakan kembali,” jelas Gus Ipul.
Bupati Lucky Hakim menyambut baik langkah Kemensos dan menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat pesisir Indramayu yang selama ini terdampak masalah banjir rob dan kesulitan layanan sosial dasar.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin. Permasalahan seperti banjir rob dan BPJS yang tidak aktif harus mendapat perhatian khusus. Semoga sinergi ini terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Indramayu,” ungkap Lucky.
Langkah dialog langsung antara pejabat pusat dan daerah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menuntaskan persoalan sosial secara konkret, terutama di daerah-daerah yang selama ini berada di garis depan tantangan iklim dan ekonomi.
