Suaradermayu.com – Dugaan plesiran anggota DPRD Indramayu ke Singapura saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Batam menggemparkan publik. Kabar ini mencuat usai Pengamat Sosial dan Politik, Carkaya SP, mengungkapkannya dalam podcast Almak Corner.
Menurut Carkaya, ada sejumlah anggota dewan yang ikut ke Singapura saat Kunker ke Batam. “Buktinya jelas, bahkan ada anggota dewan yang mengunggah foto-fotonya di Facebook,” ungkapnya.
Informasi yang dihimpun, rombongan DPRD Indramayu yang melakukan kunjungan ke Batam terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 4.
Menurut sumber suaradermayu.com äda beberapa diduga anggota DPRD Indramayu membawa istri ke Singapura.
“Äda beberapa anggota yang membawa istri juga plesiran ke Singapura,” kata sumber tersebut.
Ketua Komisi 1 DPRD Indramayu, Abdul Rojak, membenarkan adanya perjalanan dinas ke Batam. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kota Batam.
“Soal kunjungan ke Singapura, saya harus menyelidiki dulu. Sebab saya sendiri tidak pernah merasa ke Singapura,” ujar Rojak saat dikonfirmasi media, Minggu (13/4/2025).
Terkait penggunaan anggaran negara, Rojak memastikan bahwa tidak ada dana resmi yang dialokasikan untuk perjalanan ke Singapura.
“Kalaupun ada ( ke Singapura), tidak mungkin menggunakan keuangan negara. Karena secara resmi, kegiatan hanya ke Batam dan tidak ada SPPD untuk Singapura,” tegasnya.
Saat ditanyakan lebih lanjut soal ada izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kunjungan ke luar negeri, Rojak menyebut masih akan melakukan klarifikasi. “Ya nanti saya tanya dulu soal info ini,” tambahnya.
Ketua Komisi 2 DPRD Indramayu, Imron Rosadi alias Kang Imong, juga angkat bicara. Ia mengaku tidak mengetahui adanya anggota dewan yang bepergian ke Singapura.
“Saya tidak bisa memastikan kebenarannya karena tidak tahu,” ujarnya saat dihubungi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak DPRD Indramayu mengenai kebenaran informasi tersebut. Dugaan ini pun menjadi sorotan publik yang mempertanyakan etika dan transparansi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya.
