Suaradermayu.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara terkait aksi premanisme yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) Laskar Merah Putih di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Selasa (18/3/2025). Dedi menegaskan bahwa tindakan anarkis tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf.
“Minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah hukum,” tegas Dedi saat ditemui di Bandung, Jumat (21/3/2025).
Sebagai langkah konkret, Dedi mengumumkan akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme. Satgas ini bertujuan untuk merespons cepat aksi-aksi premanisme yang semakin meresahkan masyarakat dan mengganggu dunia usaha, khususnya di kawasan industri Jawa Barat.
“Satgas itu akan segera dibentuk. Mungkin hari ini mulai diproses, dan Senin SK-nya keluar. Satgas ini fokus untuk menangani aksi premanisme,” ujar Dedi.
Dedi menambahkan, menjelang Lebaran, aksi-aksi premanisme cenderung meningkat di sejumlah wilayah Jabar. Oleh karena itu, kehadiran satgas ini diharapkan mampu menjaga ketertiban dan keamanan
Sebelumnya, Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi di Sukamahi, Cikarang Pusat, diacak-acak oleh anggota ormas Laskar Merah Putih. Peristiwa terjadi pada Selasa (18/3/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.
Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Elia Umboh, menjelaskan bahwa kedatangan ormas tersebut awalnya bertujuan untuk menemui Kepala Dinas Kesehatan. Namun, karena kepala dinas sedang menghadiri rapat di luar kantor, para anggota ormas menjadi marah.
“Anggota ormas tersebut meluapkan kekesalan dengan mengotori lantai kantor menggunakan alas kaki yang penuh tanah merah dan membuang isi tong sampah hingga berserakan di depan pintu masuk,” jelas Elia.
Tindakan tersebut langsung menimbulkan keresahan di kalangan pegawai dan masyarakat sekitar. Aparat kepolisian saat ini tengah mendalami kasus tersebut dan mengupayakan langkah hukum lebih lanjut.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan aksi premanisme merusak ketertiban dan merugikan masyarakat. Pembentukan Satgas Anti-Premanisme menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas aksi-aksi serupa di Jawa Barat.
“Kita harus tegas. Ini demi menjaga kenyamanan masyarakat dan keamanan dunia usaha,” pungkas Dedi.
