Suaradermayu.com — Rp14.024.685.500. Angka itu bukan sekadar deretan digit yang membingungkan di atas selembar kertas. Itu adalah uang rakyat.
Uang yang berasal dari keringat petani yang menanam padi di sawah-sawah Indramayu. Uang yang berasal dari pedagang kecil yang membayar pajak di pasar-pasar daerah. Uang yang seharusnya kembali berputar untuk membangun jalan, membangun sekolah, dan memudahkan hidup warga Kabupaten Indramayu.
Namun kini, angka fantastis itu justru menjadi sorotan kelam dalam sebuah laporan hasil audit yang menggetarkan seluruh tata kelola BUMD di daerah ini.
Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Indramayu membongkar realita yang sungguh memprihatinkan di tubuh PT Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda). Perusahaan yang dibangun dengan modal rakyat ini seakan menyimpan rahasia gelap di balik pintu-pintu ruang manajemennya.
Total temuan dugaan penyimpangan mencapai lebih dari Rp14 miliar — sebuah angka yang cukup untuk mengubah wajah banyak desa di Indramayu, namun ternyata dipertaruhkan tanpa pengawasan yang memadai.
Laporan resmi itu tertuang dalam dokumen Inspektorat Nomor 700.1.2.2/739/Irbansus/Itkab tertanggal 24 September 2026, beserta revisi rekomendasinya pada 8 Oktober 2026. Dokumen yang bukan sekadar lembaran biasa, melainkan cermin buram tentang bagaimana uang daerah dikelola.
Yang paling mencermati hati rakyat adalah temuan terbesar: penyalahgunaan ekuitas senilai Rp11,89 miliar. Bayangkan, hampir dua pertiga dari seluruh modal perusahaan daerah itu digelontorkan ke tiga skema bisnis tanpa landasan aturan yang jelas.
Penyewaan alat berat senilai Rp7 miliar, jual beli gabah Rp2 miliar, dan investasi beton Rp2,89 miliar — semuanya berjalan seakan berada di luar jalur pengaman yang seharusnya menjaga uang rakyat tetap aman.
Gabah petani, material pembangunan, dan alat berat — sektor yang seharusnya menguntungkan masyarakat, justru menjadi tempat di mana miliaran rupiah terancam melayang tanpa jaminan kepastian pengembalian.
Lebih mengiris hati, terungkap pula adanya pembelian perusahaan agen LPG bernilai Rp1,78 miliar yang dilakukan tanpa kajian kelayakan sama sekali.
Seolah membeli sesuatu yang berharga miliaran rupiah dengan mata tertutup. Dan yang paling mengejutkan — transaksi itu sama sekali tidak tercatat dalam laporan keuangan tahun 2025.
Mengapa transaksi sebesar itu hilang dari catatan? Ke mana perginya jejak pembayarannya? Pertanyaan itu kini menggantung di benak setiap warga Indramayu yang merasa punya andil atas modal perusahaan tersebut.
Belum selesai rasa kaget itu mereda, ada lagi kerugian nyata di lapangan. Proyek penyediaan material tanah urugan dan pemadatan ternyata kekurangan volume senilai Rp354,68 juta. Ibarat warga membayar penuh satu karung beras, tapi yang diterima hanya setengahnya. Selisih itu bukan uang sedikit — itu adalah jalan yang tidak rata, tanah yang tidak dipadatkan sempurna, dan kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya milik rakyat.
Ketika borok demi borok terbongkar satu per satu, masyarakat bertanya: di mana pengawasannya? Mengapa pintu-pintu pengaman bisa terbuka lebar hingga miliaran rupiah bergerak tanpa pengawasan yang ketat? Siapa yang bertanggung jawab menjaga agar uang rakyat tidak berjalan di jalur yang salah? Dan yang terpenting: apakah uang itu bisa kembali utuh ke tangan perusahaan? Atau rakyatlah yang kelak harus menanggung kerugiannya?
PT Bumi Wiralodra Indramayu adalah milik masyarakat Indramayu. Bukan milik sekelompok orang yang duduk di ruang ber-AC. Setiap rupiah yang ada di sana adalah amanah.
Amanah untuk dikelola dengan jujur, tertib, dan penuh tanggung jawab. Jika amanah itu dipertaruhkan sembarangan, maka bukan hanya direksi yang harus menjawab — melainkan seluruh sistem pengawasan BUMD di Indramayu patut ditinjau ulang dari akarnya.
Inspektorat telah membuka tirai. Sekarang giliran semua pihak yang bertanggung jawab untuk menjawab. Bukan dengan alasan yang berbelit-belit, melainkan dengan tindakan nyata: mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, menindak tegas yang bersalah, dan memastikan pintu-pintu pengaman dirapatkan sehingga miliaran rupiah tidak lagi bisa keluar-masuk tanpa diawasi.
Suaradermayu.com akan terus memantau perkara ini. Karena ini bukan sekadar urusan keuangan perusahaan. Ini adalah urusan harga diri masyarakat Indramayu yang menitipkan harapan pada BUMD daerahnya.
Sementara itu, saat dimintai tanggapannya, Direktur Utama PT Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda), Robani Hendra Permana, membenarkan hasil audit yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu. Ia mengaku sedang dalam proses mengembalikan dana yang menjadi temuan tersebut.
“Insya Allah semua dana sedang dalam proses untuk dikembalikan, sesuai instruksi Bupati,” ujar Robani, Kamis (19/11/2026).
Robani menegaskan, sesuai rekomendasi Inspektorat Indramayu, pihaknya sedang berupaya mengembalikan seluruh dana tersebut.
“Fokus saya saat ini adalah mengembalikan semua dana yang berada di luar. Tiga di antaranya sudah kembali. Sekarang sedang menyelesaikan yang satu lagi,” ungkapnya.




























