Suaradermayu.com – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa keputusan pembekuan PWI Jawa Barat (PWI Jabar) adalah langkah yang sah dan sesuai dengan aturan organisasi. Keputusan ini diambil menyusul dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh pengurus PWI Jabar.
“PWI Jabar dibekukan karena melanggar aturan organisasi, termasuk mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat korum. Saat ini, KLB tersebut sedang diselidiki oleh Bareskrim Mabes Polri,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).
Sebagai bagian dari langkah perbaikan organisasi, Hendry Ch Bangun telah menunjuk Danang Donoroso sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jabar. Selain Danang, beberapa anggota lainnya juga ditunjuk sebagai Plt untuk membantu pemulihan organisasi di tingkat provinsi.
“Penunjukan ini bertujuan untuk membenahi kepengurusan PWI Jabar. Jika ada pihak yang keberatan, silakan mengajukan surat resmi ke PWI Pusat untuk dievaluasi,” tegasnya.
Hendry juga membantah klaim yang mengaitkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal Sayid Iskandarsyah dengan posisinya sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Ia menegaskan bahwa gugatan Sayid merupakan perkara pribadi terkait pemberhentiannya sebagai Sekretaris Jenderal oleh Dewan Kehormatan.
“Gugatan itu tidak ada kaitannya dengan jabatan saya sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Nama saya tidak disebut dalam gugatan maupun dalam putusan. Jangan ada pembohongan publik,” tegas Hendry.
Lebih lanjut, Hendry menegaskan bahwa klaim Zulmansyah sebagai Ketua Umum PWI Pusat hasil KLB adalah tidak sah. Ia menyebut bahwa KLB tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat korum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI.
“Akta notaris KLB yang menyatakan dukungan kepada Zulmansyah sudah diadukan ke Bareskrim. Saat ini, polisi telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap tiga orang, yaitu Zulmansyah, Wina Armada, dan Sasongko Tedjo,” ungkapnya.
Selain itu, Hendry juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum PWI Jabar dalam kasus dugaan korupsi di Bank Jabar (BJB) yang sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat alasan pembekuan PWI Jabar demi menjaga integritas organisasi.
Sebagai Ketua Umum PWI Pusat, Hendry menegaskan bahwa pembekuan PWI Jabar bukanlah keputusan sepihak, melainkan langkah penyelamatan organisasi.
“PWI Pusat memiliki kewenangan penuh untuk membekukan kepengurusan di daerah, menunjuk Plt, dan melakukan pembenahan organisasi. Langkah ini diambil untuk menjaga kehormatan dan aturan organisasi,” pungkas Hendry.
